jurnalistik.co.id – Reform UK mengklaim dapat memangkas tagihan belanja kesejahteraan (welfare bill) lebih dari £50 miliar per tahun pada 2030 jika partai itu berkuasa. BBC Verify kemudian mengurai rencana tersebut, sekaligus menilai seberapa realistis target penghematan yang dijanjikan.
Dalam paket kebijakan yang dipaparkan, Reform menyebut sebagian penghematan dapat dicapai dengan menghentikan warga negara asing memperoleh sebagian besar tunjangan, serta mereformasi pembayaran disabilitas sambil tetap melindungi kelompok yang “severely disabled”. Namun, di balik narasi tersebut, detail pelaksanaan menjadi faktor penentu apakah angka penghematan bisa benar-benar terwujud.
Skala pemotongan: £50 miliar dari sisa anggaran kesejahteraan
Pemerintah Inggris tahun ini menganggarkan £353 miliar untuk manfaat kesejahteraan. Dari jumlah itu, justru hampir setengahnya dialokasikan untuk state pension, yang menurut Reform tidak akan dipangkas.
Dengan mengecualikan state pension, tersisa sekitar £207 miliar untuk jenis bantuan lain. Jika rencana Reform memangkas £50 miliar per tahun, maka pemotongan tersebut setara dengan kira-kira 25% dari total belanja kesejahteraan yang tersisa—sebuah target yang dinilai sangat ambisius.
Salah satu pos yang disorot adalah Personal Independence Payments (PIP), tunjangan usia kerja yang membantu orang menanggung biaya tambahan akibat kondisi kesehatan fisik atau mental maupun disabilitas. Jumlah penerima PIP meningkat dari sekitar 2,4 juta sebelum pandemi menjadi empat juta pada tahun ini di Inggris dan Wales.
Reform menyatakan sekitar £21 miliar dari total £50 miliar penghematan akan berasal dari perubahan pada tunjangan kesehatan dan disabilitas, termasuk PIP. Dalam rencana mereka, mereka mengaku akan melindungi mereka yang memiliki disabilitas paling berat, tetapi sekitar 2,89 juta orang penerima PIP akan “reassessed over time”, yang menurut mereka akan membuat pembayaran yang ada “modified or withdrawn” lalu digantikan dengan rancangan “Disability Needs Assessment”.
Meski demikian, para analis menilai tidak ada jaminan bahwa penghematan dari skema tersebut benar-benar bisa didapat. Institute for Fiscal Studies menyebut terdapat “relatively little detail” tentang apa saja yang sesungguhnya dimaksud dalam rencana Reform.
Tunjangan warga negara asing dan tantangan kebijakan lintas pihak
Elemen besar lain dari pemotongan berasal dari rencana mengurangi akses tunjangan bagi warga negara asing. Reform mengklaim sekitar £20 miliar dari target £50 miliar dapat dicapai jika mereka dilarang memperoleh manfaat termasuk Universal Credit (UC).
Lebih dari satu juta penerima UC diketahui lahir di luar negeri, termasuk sekitar 700.000 warga negara Uni Eropa yang tiba di Inggris sebelum Brexit dan memiliki hak untuk tinggal serta bekerja. BBC Verify juga mencatat bahwa sekitar setengah dari warga negara Uni Eropa yang menerima UC berada dalam pekerjaan.
Pemerintah tidak menyediakan data jumlah warga negara asing yang menerima tunjangan lain selain UC. Bahkan bila fokus awalnya pada UC, penghapusan hak tunjangan bukanlah langkah yang sederhana karena berisiko menyeret Inggris pada “collision course” dengan Uni Eropa.
Berita Terkait
Sebanyak sekitar 4,5 juta warga negara Uni Eropa memiliki status long-term settlement rights di Inggris, yang membuat mereka tetap memenuhi syarat untuk mengklaim manfaat. Terdapat pula perkiraan satu juta warga negara Inggris yang tinggal di Uni Eropa dengan hak yang serupa.
Jika hak warga negara Uni Eropa dicabut, Reform memperingatkan kemungkinan ada respons timbal balik dari negara-negara anggota. Reform mengatakan mereka akan “renegotiate the post-Brexit deal” yang menjadi dasar hak tersebut, tetapi hal itu berarti membuka kembali proses yang seharusnya sudah diselesaikan pada 2020.
Rincian lain yang dapat memengaruhi realisasi penghematan adalah kemungkinan bahwa manfaat akan tetap dipertahankan jika banyak warga Uni Eropa mengajukan permohonan menjadi warga negara Inggris. Dalam kondisi tersebut, penghematan yang diperkirakan dapat “disappear”.
Sumber penghematan lain: inflasi, penipuan tunjangan, dan kerja komunitas
Selain dua komponen utama di atas, Reform menyebut peluang penghematan lain melalui cara menghitung kenaikan tunjangan. Partai itu mempertimbangkan menggunakan ukuran inflasi yang kurang menguntungkan untuk menentukan seberapa besar manfaat naik setiap tahun, dengan estimasi penghematan sebesar £4,8 miliar per tahun.
Reform juga berencana menambah dana untuk penanganan benefit fraud, yang mereka prediksi dapat menghemat hingga £2,8 miliar per tahun. Namun, BBC Verify mengingatkan bahwa pemerintah lain pernah mencoba menekan penipuan tunjangan dengan tingkat keberhasilan yang bervariasi.
Di sisi kebijakan kerja, Reform berjanji bahwa penerima kesejahteraan jangka panjang yang dinilai cocok untuk bekerja akan diminta melakukan kerja 20 jam per minggu di komunitas melalui skema yang dijalankan dewan kota (council-run schemes). Akan tetapi, tidak jelas bagaimana kewajiban tersebut bisa menghasilkan penghematan signifikan, mengingat programnya juga akan menambah biaya yang harus dikelola oleh councils.
Konteks reformasi PIP dan risiko politis
Reform bukan satu-satunya partai yang mendorong reformasi kesejahteraan. Sebelumnya, sebuah kajian terhadap sistem PIP oleh Menteri dari Partai Buruh, Sir Stephen Timms, menyimpulkan bahwa skema tersebut “not fit for purpose”. Pemerintah juga diharapkan memaparkan reformasi versi mereka pada akhir tahun ini.
Meski demikian, para analis menegaskan bahwa mencapai penghematan besar dari belanja kesejahteraan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Selain faktor teknis, ada pula perhitungan politik yang tidak bisa diabaikan.
BBC Verify menyoroti bahwa jumlah klaim PIP di sejumlah daerah pemilihan (constituencies) para anggota parlemen Reform cukup tinggi. Contohnya adalah Boston and Skegness dan Ashfield, yang jumlah penerima PIP-nya lebih tinggi daripada rata-rata nasional.
Di beberapa kasus, jumlah penerima PIP bahkan lebih besar daripada ukuran mayoritas para MP tersebut. Fenomena serupa juga terlihat pada sebagian dari kursi target utama Reform, yang menunjukkan ada risiko politik yang mereka putuskan untuk ditanggung.
Selain laporan utama Ben Chu, ada pelaporan tambahan oleh Anthony Reuben dan Tamara Kovacevic, sedangkan grafis dikerjakan oleh Jess Carr dan Phil Leake. Dengan demikian, penilaian BBC Verify tidak hanya berputar pada angka, tetapi juga pada kelayakan kebijakan dan konsekuensi yang mungkin muncul dalam praktik.
