jurnalistik.co.id – Reform UK menempatkan isu kesejahteraan (welfare) sebagai fokus kebijakan menjelang pidato pada Senin mendatang oleh Robert Jenrick, yang berperan sebagai chancellor bayangan partai tersebut. Menurut pengumuman terbaru, rencana Reform UK mencakup pembatasan luas terhadap penerima manfaat dari luar negeri, termasuk warga negara Uni Eropa yang memiliki status menetap di Inggris.
Dalam rancangan yang disebut sebagai perombakan sistem tunjangan, langkah larangan itu diarahkan untuk mengecualikan warga asing dari sebagian besar skema bantuan. Reform UK menyebut kelompok yang dimaksud mencakup warga UE dengan settled status di Inggris, yakni mereka yang memiliki hak tinggal, bekerja, dan belajar secara tidak terbatas, serta umumnya telah menetap di Inggris dengan status berkelanjutan selama periode lima tahun.
Konsekuensi kebijakannya tidak hanya bersifat domestik. Reform UK mengatakan penerapan larangan tersebut akan memerlukan renegosiasi kesepakatan Brexit Inggris dengan Uni Eropa. Partai juga menilai kemungkinan adanya dampak timbal-balik: British expatriates yang tinggal di wilayah Uni Eropa dapat kehilangan hak-hak yang setara, jika hubungan hak tersebut terdampak oleh penyesuaian di Inggris.
Reform UK mematok target penghematan yang cukup besar. Partai mengklaim bahwa kebijakan ini berpotensi menghemat £21 miliar per tahun pada tahun kelima. Di saat yang sama, Reform UK juga menyatakan bahwa selama enam bulan mereka menyusun sebuah rencana setebal 50 halaman untuk menekan pengeluaran kesejahteraan secara total hingga £50 miliar per tahun.
Menurut Jenrick, pendekatan tersebut didasarkan pada argumen moral dan ekonomi. Ia menegaskan: “Forcing British workers to pay for the benefits of foreigners is not just economically illiterate but plain immoral,” dan melanjutkan, “People are more than happy to support their neighbours in hard times, but the British taxpayer cannot afford to subsidise everyone on the planet, especially those who have not paid in.”
Di sisi lain, angka pengeluaran yang dikaitkan dengan kebijakan ini berada pada skala nasional. Pemerintah, kata Reform UK, memperkirakan akan menghabiskan total £322 miliar untuk kesejahteraan di seluruh Inggris, setara dengan 10,6% dari PDB, dengan lebih dari separuhnya ditujukan kepada pensiunan.
Rencana Reform UK tidak hanya menyangkut kategori manfaat tertentu. Proposal terbaru menyasar larangan bagi warga asing untuk menerima hampir seluruh bentuk tunjangan, termasuk housing benefit, pension credit, jobseeker’s allowance, child benefit, free childcare, serta disability benefits. Partai menyebut akan ada pengecualian dalam jumlah kecil, seperti war widows pension dan kompensasi untuk Armed Forces.
Berita Terkait
Dalam dokumen kebijakan yang dipaparkan, Reform UK juga menyatakan bahwa mereka sebelumnya pernah berjanji untuk melarang warga asing mengklaim Universal Credit. Selain itu, jika mereka berhasil masuk ke pemerintahan pada pemilu berikutnya, Reform UK mengungkap rencana penggantian skema pembayaran disabilitas PIP.
Partai menyertakan perkiraan biaya yang dapat muncul dari dinamika Brexit. Reform UK mengatakan bahwa mereka telah menghitung potensi biaya sekitar £500 juta jika ekspat Inggris yang berada di wilayah Uni Eropa kembali ke Inggris untuk mengklaim tunjangan, terutama bila Uni Eropa merespons dengan langkah balasan.
Sikap penolakan dari kubu lain
Labour menilai rencana Reform UK akan mengulang perdebatan Brexit dalam durasi panjang. Pihak Labour menyebut ini sebagai “plunging the UK back into years of Brexit renegotiations and stripping support from potentially millions of people who have lawfully lived, worked and paid taxes in Britain for years, and in many cases decades”. Menurut kritik tersebut, kebijakan berpotensi memukul kelompok yang selama ini telah memenuhi kewajiban pajak dan tinggal di Inggris secara sah.
Konservatif, melalui respons yang dikutip, juga menolak dengan istilah “cobbled together” untuk menggambarkan rencana Reform UK. Sementara itu, Helen Whately—shadow pensions secretary dari kubu Konservatif—mengedepankan perspektif bahwa persoalan utama bukan sekadar sengketa Brexit, melainkan kebutuhan untuk menjaga belanja kesejahteraan tetap terkendali, menghentikan penyalahgunaan, serta memastikan martabat bagi penyandang disabilitas yang secara serius membutuhkan dukungan.
Bagi Lib Dems, kunci untuk menekan tagihan tunjangan adalah perbaikan layanan kesehatan dan perawatan sosial. Adapun dari kubu Greens, responsnya menyoroti aspek keadilan sosial: mereka menyebut kebijakan tersebut “cowardly to take from the most defenceless when we should be taxing the super wealthy including those who are in the privileged position of accepting £5m donations”.
Greens merujuk pada konteks sumbangan £5 juta yang diberikan kepada pemimpin Reform UK, Nigel Farage, sebelum ia menjadi anggota parlemen. Dalam pemberitaan tersebut, disebutkan bahwa sumbangan tersebut sedang diselidiki oleh pengawas standar parlemen.
Dengan berbagai tanggapan silang dan potensi konsekuensi terhadap hak-hak yang berkaitan dengan Brexit, rencana Reform UK kini menjadi bahan perdebatan luas menjelang pidato Jenrick. Di tengah klaim penghematan dan argumen pembatasan, pertarungan narasi antara kubu yang menginginkan reformasi biaya dan kubu yang menekankan dampak terhadap penerima manfaat menjadi sorotan utama dalam diskusi publik.
