jurnalistik.co.id – Keputusan pemerintah Inggris untuk menjatuhkan sanksi perdagangan terkait permukiman ilegal di Tepi Barat kembali memicu perdebatan hangat di komunitas Yahudi Inggris. Di berbagai kalangan, langkah itu dipandang bisa menjadi upaya menekan kekerasan, tetapi juga dikhawatirkan berdampak buruk pada keamanan warga Yahudi di dalam negeri.
Bagi Rabbi Leo Dee, sanksi tersebut bukan sekadar kebijakan luar negeri biasa. Ia menilai keputusan itu sebagai bentuk “injustice”, sekaligus menyatakan pemerintah “memutuskan untuk menargetkan” warga Yahudi Israel seperti dirinya lewat hukuman ekonomi. Dalam surat terbuka yang ia tulis dari kediamannya di permukiman Efrat, Tepi Barat yang diduduki, Dee menyampaikan keberatan itu kepada Andy Burnham.
Dee juga menegaskan bahwa keputusan menyasar permukiman ilegal, namun tidak menargetkan otoritas Palestina, dinilai bertentangan. Menurutnya, sikap pemerintah mencerminkan kemunafikan, dan ia bahkan menyebut Foreign Secretary Ed Miliband “living in a different universe”.
Rabbi Dee mengaitkan dampak sanksi dengan kebutuhan kerja di lapangan. Ia menyatakan pihak yang paling merasakan kesulitan justru “ratusan” warga Palestina yang bekerja di permukiman-permukiman tersebut, sehingga kebijakan itu berpotensi menambah beban pada kelompok yang rentan.
Ia lantas menguraikan bahwa pandangannya tidak sepenuhnya menyederhanakan persoalan sebagai benturan antara semua pihak. Menurut Dee, di luar kelompok kecil “hooligan settlers” yang sulit dikendalikan dan tidak mendapat dukungan luas, banyak orang lain menginginkan hasil yang berbeda. “Ninety-nine percent actually want to work closer with Palestinians” dan ingin relasi damai, katanya, termasuk seperti yang ia rasakan “before the 7 October attacks”.
Dalam kerangka besar, pengiriman sanksi ini terjadi di tengah meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat. Permukiman dinilai ilegal berdasarkan hukum internasional, sementara situasi memanas setelah perang Gaza dimulai—dipicu serangan yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.
Ed Miliband membalas keberatan tersebut dengan alasan yang berbeda. Ia menyatakan sanksi diumumkan setelah Israel membuka tender pembangunan sekitar 1.200 rumah permukiman, dan langkah itu dinilai perlu demi menjaga peluang solusi dua negara. Miliband juga menekankan bahwa Inggris tidak hanya “calls out injustice and suffering”, tetapi “acts”.
Di sisi lain, tidak semua tokoh agama Yahudi melihat persoalan dari sudut yang sama. Rabbi Jonathan Wittenberg, yang turut berada di Tepi Barat ketika pengumuman Inggris dibuat, memilih mendekat ke kehidupan warga Palestina setempat. Ia berada di desa Umm al-Khair untuk berkunjung kepada keluarga Awdeh Hathaleen, seorang aktivis Palestina yang dikenal serta guru bahasa Inggris, yang tahun lalu ditembak mati oleh seorang pemukim Israel.
Wittenberg mengatakan kepada BBC bahwa ia ingin menunjukkan kepada komunitasnya bahwa apa yang terjadi pada warga Palestina di sana tetap penting. Ia menyebut bahwa ia “seen with my own eyes several times in the West Bank” adanya intimidasi dan ancaman terhadap warga Palestina, dan hal itu menurutnya perlu disebut secara terang-terangan.
Berita Terkait
Ia menilai situasi tersebut “deeply wrong” dan “not what Judaism teaches”, serta menyatakan ini buruk bagi Israel dan masa depannya. Meski demikian, Wittenberg menyampaikan sikapnya tidak meniadakan dukungan terhadap Israel: ia percaya orang tetap dapat prihatin pada keselamatan warga Yahudi Inggris. Ia juga menyebut hak pemerintah Inggris untuk mengambil tindakan guna melindungi warga Israel dan Palestina.
Namun, ia mengaku ada sisi lain yang membuatnya sangat sedih. Wittenberg mengatakan ia “extremely sad that it’s come to this” dan menyatakan sejalan dengan kekhawatiran kepemimpinan komunitas Yahudi bahwa sebagian orang bisa memanfaatkan situasi untuk antisemitisme serta memperburuk upaya mendemonisasi Israel.
Dari komunitas Ortodoks, Chief Rabbi Sir Ephraim Mirvis sebelumnya menyebut sanksi sebagai “truly dark day”. Ia menilai kebijakan itu membuat warga Yahudi di Inggris berisiko lebih tinggi terhadap serangan.
Di Golders Green, kekhawatiran semacam itu muncul dengan nuansa yang sangat nyata. Wilayah itu pernah mengalami pembakaran ambulans yang dijalankan lembaga medis Yahudi, serta dua pria Yahudi yang terlihat jelas ditusuk dalam sebuah serangan yang polisi sebut sebagai teror pada awal tahun ini. Dalam konteks tersebut, ada kekhawatiran bahwa tindakan pemerintah terhadap Israel dapat memicu serangan lanjutan terhadap warga Yahudi Inggris.
Michael Cohen, yang bekerja untuk sebuah lembaga amal Yahudi, mengakui dilema yang ia hadapi. “It’s so tricky because, in principle, I agree with opposing these new settlements,” katanya. Tetapi ia menambahkan bahwa waktu pengumuman—menurutnya—lebih terkait “self interest for the Labour Party”, karena dipandang sebagai sinyal menjelang pemilihan sela dan pertemuan partai.
Cohen menilai dampak praktis dari kebijakan itu “almost zero”. Sebaliknya, ada juga pandangan yang menilai sanksi akan mendorong sebagian orang untuk semakin teguh membeli barang dari Israel. Seorang perempuan yang menjalankan toko perhiasan mengatakan ia sangat kritis terhadap sanksi, bahkan pernah dua kali kawasan tokonya diberi garis pembatas akibat insiden di Golders Green. Ia menyatakan akan “make it my mission” untuk terus membeli produk Israel kapan pun memungkinkan.
Deborah Miller juga menyuarakan sikap dukungan yang serupa. Ia mengatakan, “We have to [support] our own because no one else is going to.”
Menjelang perayaan Rosh Hashana, Tahun Baru Yahudi, ketegangan dan kewaspadaan di Inggris tetap meningkat. Polisi telah menambah pengamanan di sekitar wilayah komunitas Yahudi untuk melindungi kelompok yang sepanjang tahun menghadapi banyak serangan dan kini takut akan kemungkinan yang lebih buruk.
Data juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Jumlah insiden antisemitik yang tercatat sejak awal tahun meningkat seperlima dibanding tahun sebelumnya. Community Security Trust (CST) mencatat 1.926 insiden kebencian terhadap orang Yahudi di seluruh Inggris dalam enam bulan pertama tahun 2026.
Selain itu, Crime Survey for England and Wales memperkirakan bahwa hanya 44% insiden kejahatan berbasis kebencian antara April 2022 hingga Maret 2025 yang akhirnya menjadi perhatian polisi. Angka itu memperlihatkan bahwa sebagian kasus tidak sampai tercatat dalam sistem penegakan hukum.
