jurnalistik.co.id – Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, menolak pernyataan rabi kepala Inggris yang menyebut sanksi terkait pemukiman Israel di Tepi Barat akan membuat komunitas Yahudi di Inggris menghadapi risiko yang lebih besar.
Penolakan tersebut muncul setelah pemerintah Inggris mengumumkan langkah pembatasan, yang ditujukan untuk aktivitas perdagangan dengan pemukiman Israel di wilayah Tepi Barat yang diduduki.
Miliband menyampaikan bahwa, sebagai “orang Yahudi Inggris yang bangga”, ia tidak sejalan dengan Sir Ephraim Mirvis. Mirvis sebelumnya menggambarkan keputusan pemerintah sebagai “hari yang benar-benar kelam” dan menilai kebijakan itu hanya akan memperkuat ekstremisme yang justru ingin ditarget.
Dalam tanggapannya, Miliband menegaskan perlunya upaya yang lebih serius untuk menanggulangi antisemitisme. Ia menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah tetap dapat melakukan hal tersebut sambil membela nilai-nilai Inggris.
Program sanksi berfokus pada perdagangan dengan pemukiman yang dinilai ilegal di Tepi Barat. Kebijakan ini diumumkan di tengah peningkatan kasus insiden kebencian terhadap orang Yahudi di berbagai wilayah Inggris.
Menurut catatan Community Security Trust (CST), terdapat 1.926 insiden kebencian anti-Yahudi di seluruh Inggris pada paruh pertama 2026. Angka itu meningkat 21% dibanding periode yang sama pada 2025.
Penolakan terhadap klaim Mirvis
Di dalam diskursus publik, reaksi dari komunitas Yahudi di Inggris tidak seragam terkait sanksi dan kemungkinan dampaknya terhadap keamanan.
Jewish Leadership Council (JLC) memperingatkan bahwa langkah pemerintah berisiko menjadi pemboikotan de facto terhadap Israel. JLC juga menuding Miliband “menyerah pada tekanan dari unsur paling ekstrem” dalam masyarakat Inggris.
Sementara itu, Board of Deputies of British Jews menyatakan adanya “rasa duka yang mendalam” terhadap situasi yang berkembang. Namun, kelompok-kelompok lain menyambut keputusan pemerintah dengan penilaian yang berbeda.
Na’amod, sebuah gerakan yang menyebut dirinya berupaya mengakhiri pendudukan Israel serta mendukung kesetaraan bagi Palestina dan Israel, menyatakan menyambut langkah itu. Mereka menyebut telah menunggu selama bertahun-tahun agar pemerintah Inggris mengambil tindakan.
Na’amod juga menegaskan tidak ada satu pendekatan tunggal dalam komunitas Yahudi terkait Israel. Mereka menolak klaim bahwa langkah-langkah pemerintah pada Selasa lalu akan berkontribusi pada meningkatnya antisemitisme.
Yachad, organisasi Yahudi Inggris yang bekerja untuk mendorong penyelesaian konflik, mengatakan banyak orang Yahudi Inggris mendukung tindakan tegas terhadap pendudukan.
Meski begitu, Mirvis tetap menyebut pengumuman pemerintah sebagai bentuk “sinyal politik” yang menurutnya dipenuhi narasi anti-Israel yang menyesatkan. Ia menilai kebijakan seperti itu memberi makan wacana yang makin bermusuhan tentang Israel.
Menurut Mirvis, efek akumulatif dari kebijakan yang bersifat menghukum berpotensi makin membesarkan keberanian pihak-pihak—di dalam maupun luar negeri—yang menggunakan kebencian sebagai senjata terhadap orang-orang Yahudi.
Berita Terkait
Menanggapi komentar Mirvis, Miliband menyatakan tidak sependapat dengan rabi kepala tersebut. Ia menambahkan bahwa ia menghargai posisi Mirvis.
Dalam wawancara bersama BBC Radio 4’s Today, Miliband menegaskan bahwa siapa pun yang menimpakan tindakan pemerintah Israel kepada orang Yahudi Inggris—atau bahkan orang Yahudi di seluruh dunia—sedang terlibat dalam antisemitisme. Ia menggambarkan pandangan itu sebagai bentuk antisemitisme yang “murni dan sederhana”.
Board of Deputies menilai pengumuman menjelang Rosh Hashanah, perayaan tahun baru Yahudi, menghadirkan kekhawatiran keamanan komunal pada level tertinggi. Mereka mengatakan hal itu dirasakan secara khusus oleh orang Yahudi Inggris.
Selain itu, Board of Deputies menyebut memburuknya hubungan Inggris dan Israel berpotensi ikut menyulut ketegangan di komunitas. Dewan juga mengingatkan bahwa sebelumnya mereka sudah memperingatkan pemerintah Israel terkait “kekerasan pemukim” yang tidak dapat ditoleransi dan dinilai merusak reputasi Israel.
Dampak diplomatik dan alasan kebijakan
Pengumuman sanksi memicu perselisihan diplomatik dengan Israel. Israel menutup konsulat Inggris di Yerusalem Timur dan melarang masuk 11 anggota parlemen (MP) serta seorang aktivis ke negara tersebut.
Pada Rabu, Menteri Diaspora Israel, Amichai Chikli, menulis kepada kepala otoritas pengendalian perbatasan. Dalam surat itu, ia merekomendasikan agar beberapa organisasi dan individu yang memiliki keterkaitan dengan Inggris ditolak masuk ke Israel.
Daftar yang disebut mencakup Oxfam, Save the Children, Norwegian Refugee Council, Islamic Relief Worldwide, serta Medical Aid for Palestinians.
Ketika berbicara di Parlemen pada Selasa, Miliband menyatakan pemerintah membutuhkan “pendekatan baru”. Ia mengaitkannya dengan rencana pengembangan E1, sebuah proyek pemukiman yang kontroversial.
Menurut Miliband, proyek E1 secara efektif akan memutus Tepi Barat yang diduduki dari Yerusalem Timur serta membagi wilayah tersebut menjadi dua bagian.
Miliband juga menyampaikan kepada anggota parlemen bahwa Inggris sepakat ada pembersihan etnis di area-area Tepi Barat. Dalam pernyataannya, ia menuduh “teroris pemukim” mendorong warga Palestina keluar dari tanah mereka.
Ia menambahkan bahwa pemerintah Israel, menurut penilaiannya, terlalu sering “menutup mata”.
Skema sanksi menarget perusahaan maupun individu yang menyediakan layanan bagi pemukiman, seperti konstruksi dan pembiayaan. Selain itu, ada larangan untuk iklan pemukiman ilegal di Inggris.
Miliband mengatakan langkah-langkah tersebut memerlukan waktu hingga sembilan bulan untuk diterapkan sepenuhnya.
Langkah serupa juga dilakukan oleh Kanada dan Prancis, yang menurut pemberitaan ini ikut membatasi barang dari pemukiman sebagai bagian dari tindakan terkoordinasi bersama sekutu.
Dalam konteks ini, perdebatan publik di Inggris terus berjalan—antara kekhawatiran terhadap keamanan komunitas, tudingan bahwa kebijakan bisa berkembang menjadi boikot de facto, serta pendapat bahwa tindakan terhadap pendudukan dinilai perlu dilakukan dengan tegas.
