jurnalistik.co.id – Angkatan bersenjata Swedia telah meminta pemerintah untuk menyita properti yang dimiliki pihak Rusia di dekat pangkalan angkatan laut Muskö. Permintaan itu diajukan dengan pertimbangan keamanan, terutama terkait ancaman dari drone.
Dalam pengajuan tersebut, militer meminta agar dilakukan ekspropriasi terhadap sebidang lahan pantai di sekitar pangkalan Muskö yang berada di kawasan Stockholm archipelago. Mereka menyebut “the threat from Russian drones and the ownership situation of the property” sebagai dasar permintaan.
Menurut laporan penyiar publik Swedia, SVT, properti tersebut selama ini menjadi “a thorn in the armed forces’ side”. Klaim itu sejalan dengan penilaian militer bahwa lokasi di dekat pangkalan memiliki karakter khusus untuk penguatan pertahanan.
Militer juga menilai bahwa perkembangan perang berbasis drone telah mengubah cara ancaman dipetakan bagi Swedia. Pernyataan militer menyatakan perkembangan tersebut “changed the threat landscape for Sweden”.
Dalam keterangan yang dikutip, militer menekankan bahwa Muskö memiliki kondisi yang spesifik untuk memperkuat pertahanan pangkalan. Pernyataan itu menyebut lokasi tersebut memiliki “unique conditions for strengthening the defence of Muskö Naval Base, particularly against drones”.
Laporan media Swedia lainnya menyebut ada hubungan properti itu dengan figur bisnis yang disebut berkaitan dengan negara Rusia. Disebutkan bahwa seorang pengusaha dengan kaitan tersebut sedang membangun rumah mewah di pulau Muskö.
Meski begitu, kepemilikan resmi properti berada pada pihak lain. Istri pengusaha tersebut diketahui memegang kewarganegaraan ganda, Rusia dan Swedia, serta tercatat sebagai pemilik terdaftar.
BBC melaporkan bahwa belum jelas apakah pengusaha Rusia tersebut saat ini tinggal di Swedia. Sementara itu, istri pengusaha dilaporkan telah memiliki properti itu sejak 2017.
Permintaan ekspropriasi ini muncul di tengah perubahan posisi keamanan Swedia dalam beberapa tahun terakhir. Dua tahun lalu, Swedia mengakhiri “two centuries of military non-alignment” dan memilih bergabung dengan NATO.
Langkah tersebut, menurut laporan, diambil setelah Rusia melakukan “full-scale invasion of Ukraine”. Keputusan bergabung dengan NATO membuat isu keamanan kawasan dekat infrastruktur pertahanan menjadi lebih sensitif.
Berita Terkait
Dalam pernyataannya, militer menyatakan bahwa penguatan pertahanan Muskö perlu dilakukan secara khusus untuk menghadapi ancaman drone. Mereka menilai karakter lokasi memberi peluang memperkuat perlindungan pangkalan.
Selain alasan ancaman drone, militer juga menyoroti aspek status kepemilikan properti. Mereka menyebut adanya “ownership situation of the property” sebagai salah satu titik perhatian.
Pernyataan tersebut juga mendapat sorotan dari pejabat pemerintah. Menteri Pertahanan Swedia, Pål Jonson, mengatakan Swedia perlu “make sure there’s no risk of anyone gaining visibility into the site or any kind of tactical edge”, sebagaimana diberitakan oleh TV4.
Dalam kutipan yang sama, Jonson menekankan bahwa pemerintah perlu memastikan tidak ada pihak yang memperoleh visibilitas atas lokasi. Ia juga menyinggung potensi “tactical edge” dalam konteks keunggulan taktis yang dapat muncul bila akses atau pandangan terhadap situs menjadi terbuka.
Militer dalam pernyataannya mengutip Kepala Staf Pertahanan, Carl-Johan Edström. Ia menyatakan bahwa Swedia sedang menghadapi “the most serious security situation since the end of World War Two”.
Kalimat tersebut memperlihatkan tingkat urgensi yang dikomunikasikan otoritas pertahanan Swedia. Penilaian tersebut menguatkan alasan mengapa ekspropriasi dipandang sebagai langkah yang perlu dilakukan dekat pangkalan.
Permintaan penyitaan ini berfokus pada area pantai di sekitar Muskö base yang berada di gugusan kepulauan Stockholm. Dengan adanya sebidang lahan pantai yang menjadi perhatian, militer menempatkan isu visibilitas dan ancaman drone sebagai bagian inti dari pertimbangan.
Laporan menyebut bahwa hingga saat ini kondisi terkait tempat tinggal pengusaha tersebut masih belum terang. Namun, aspek kepemilikan yang terdaftar pada istrinya sejak 2017 menjadi elemen yang muncul dalam pembahasan.
Dengan latar belakang tersebut, ekspropriasi yang diminta militer diharapkan dapat menghilangkan hambatan yang dinilai mengganggu upaya pertahanan di Muskö. Pihak militer juga menilai bahwa pengelolaan lokasi yang dekat dengan pangkalan memiliki peran penting untuk mengurangi risiko keamanan.
Jika pemerintah menyetujui permintaan tersebut, penyitaan akan menjadi langkah kebijakan yang berangkat dari penilaian ancaman drone serta pertimbangan “ownership situation of the property”. Fokus utama tetap pada upaya memperkuat pertahanan pangkalan Muskö dan mencegah munculnya keuntungan taktis dari pihak mana pun melalui visibilitas terhadap situs.
