jurnalistik.co.id – Laporan National Audit Office (NAO) pada Maret 2026 mengungkap hampir 9.000 kasus perintah pengawasan elektronik di Inggris dan Wales yang tidak disertai tag. NAO menilai kondisi ini berpotensi menimbulkan celah dalam perlindungan publik, sementara Kementerian Kehakiman membantah sebagian angkanya dan menegaskan ada konteks perhitungan yang berbeda.
NAO menyebut, pihak otoritas penjara sedang meninjau sekitar 8.900 kasus individu yang tercatat memiliki perintah pengawasan aktif, tetapi belum memiliki perangkat tag. Dalam penilaiannya, kelompok yang masuk kategori “tidak terpantau” kemungkinan mencakup pelaku kekerasan serta narapidana yang dibebaskan dari penjara dan perlu dimonitor.
Kementerian Kehakiman, melalui penelaahannya sendiri, menyatakan jumlah individu yang tidak termonitor adalah 5.450. Kementerian menegaskan angka NAO merujuk pada total kasus yang sedang mereka cek untuk menentukan apakah seseorang memerlukan pemantauan lanjutan, bukan semata-mata jumlah orang yang benar-benar tanpa tag pada tahap akhir.
Sistem pemantauan elektronik: tujuan dan jenis tag
Di Inggris dan Wales, pemantauan elektronik—yang dikenal sebagai “tagging”—dipakai untuk mengawasi kepatuhan pada jam malam (curfew) dan kondisi yang ditetapkan lewat perintah pengadilan atau penjara. Ada tiga jenis tag: curfew tags, location tags, dan alcohol tags.
Secara keseluruhan, per Maret 2026 tercatat 28.700 orang berada dalam skema yang menggunakan tag. NAO menyebut sebagian dari sekitar 8.900 kasus yang disebutnya mungkin terjadi karena kesalahan pendataan saat pendaftaran sebagai “tertagging”. Namun, laporan itu juga menyatakan jumlah sebenarnya orang yang lolos tanpa pemantauan dapat “signifikan”.
Menurut NAO, seseorang bisa dinilai sebagai “unmonitored” karena sejumlah alasan, mulai dari kekeliruan dalam sistem, penolakan memakai tag, keterlambatan pemasangan, hingga situasi saat terjadi penangkapan yang membuat tag dilepas. Kategori ini juga mencakup kemungkinan bahwa ada orang yang seharusnya mendapat tagging, tetapi ternyata tidak pernah dipasang.
Prosedur saat pelanggaran dan tekanan kerja di lapangan
Orang yang memakai tag ditempatkan pada ketentuan yang ketat sebagai bagian dari hukuman. Ketentuan tersebut bisa mencakup kewajiban untuk tetap berada di area tertentu atau mematuhi jam malam yang ditentukan.
Jika seseorang melanggar syarat, konsekuensinya dapat berupa peringatan formal, dibawa kembali ke pengadilan, hingga kepulangan langsung ke penjara. NAO juga menyoroti bahwa staf kepolisian dan petugas probation sering kali kekurangan informasi atau kapasitas agar bisa merespons pelanggaran dengan cepat.
Dalam konteks pengawasan setelah pelepasan, petugas probation bertugas memastikan ketentuan pelepasan dari penjara dipenuhi. Praktiknya, pemantauan dapat mencakup kewajiban memakai tag di pergelangan kaki dan kepatuhan agar tidak menggunakan narkoba.
Rencana perluasan pengawasan dan kekhawatiran petugas probation
Berita Terkait
- Final Lomba Cerdas Cermat KUHP–KUHAP, Polda Gorontalo Pertegas Komitmen Perkuat Penegakan Hukum
- Jayson Gillham Kalah dalam Gugatan Diskriminasi Kerja atas Komentar soal Gaza di Melbourne Symphony Orchestra
- ASA Peringatkan Iklan AC Portabel “Dingin 90 Detik” yang Diklaim 90 Detik—Diduga Ternyata Kipas Murah
Awal tahun ini, Kementerian Kehakiman mengumumkan rencana memperluas pemantauan elektronik sebagai bagian dari Sentencing Act 2026. Program ini dimaksudkan untuk membantu meredakan tekanan di penjara dengan mengelola lebih banyak pelaku di komunitas.
Laporan juga menyebut ribuan narapidana berpotensi dibebaskan lebih awal mulai musim gugur tahun ini sejalan dengan kebijakan baru tersebut. Beberapa pemberitaan menyinggung bahwa pembunuh, pemerkosa, dan pelaku kejahatan seksual bisa termasuk di dalamnya, dan sebagian besar akan memerlukan tagging.
Sejumlah petugas probation menyampaikan kepada BBC bahwa mereka khawatir soal kemampuan menghadapi beban pengawasan. Salah satu petugas menyebut: “The report makes clear we’re overworked. And it’s only going to get worse with more people set to do their punishment in the community.” Ia menambahkan bahwa kekurangan personel membuat pihaknya tidak yakin pemerintah akan memastikan tidak ada risiko: “There aren’t enough of us, and we have no idea how the government is going to make it work so that nobody is at risk. Because something bad will happen, someone who is dangerous and isn’t monitored will kill someone,” demikian pernyataannya.
Inti kritik NAO: efisiensi dan respons terhadap kegagalan
NAO menilai sistem pemantauan saat ini “inefficient” dan tidak berjalan efektif. Kepala NAO, Gareth Davies, menyatakan bahwa pemantauan elektronik memang sentral untuk mengelola tekanan di penjara, namun tidak bekerja dengan baik sehingga menciptakan risiko bagi perlindungan publik.
Davies juga mengatakan diperlukan perbaikan agar mereka yang seharusnya dimonitor benar-benar terpantau, serta pelanggaran dapat ditindak secara efektif. Laporan ini turut menekankan perlunya peningkatan kualitas data dan manajemen sistem pemantauan, termasuk kerja lanjutan dengan kontraktor yang mengelola penandaan.
NAO menyebut terdapat kekurangan sekitar 2.200 petugas probation penuh waktu, sementara pemerintah memperkirakan angka itu akan turun menjadi sekitar 1.500 pada September tahun ini. Di sisi lain, watchdog menyatakan bahwa meski kontraktor keamanan Serco—yang mengelola sistem tagging—memenuhi target ketepatan 95% untuk jadwal kunjungan pemasangan tag, keberhasilan pemasangan dalam dua percobaan hanya mencapai 62% dari individu yang dikunjungi.
NAO menyatakan pemerintah bekerja bersama Serco untuk memperbaiki kinerja dan mengurangi antrean pemasangan tag yang tertunda. Dengan rencana perluasan yang lebih luas, pemerintah memperkirakan tambahan 22.000 orang per tahun akan memerlukan tagging mulai 2027.
Tanggapan pemerintah dan penjelasan investasi
Ketua Komite Akun Publik, Sir Geoffrey Clifton-Brown, menilai pemerintah perlu meningkatkan ketahanan dan efisiensi layanan. Ia memperingatkan bahwa jika hal itu tidak dilakukan, perluasan pemantauan elektronik berisiko membuang uang publik dan mengancam keselamatan masyarakat.
Menanggapi temuan NAO, Kementerian Kehakiman menyampaikan bahwa prioritas utama adalah perlindungan publik, sehingga mereka berinvestasi sebesar ÂŁ100m dalam pemantauan elektronik. Kementerian juga menyebut upaya pemasangan tagging sebelum pelepasan untuk pertama kali, serta penguatan perlindungan korban melalui sistem peringatan baru, yang menurut mereka akan membantu menekan jumlah pelaku yang tidak terpantau.
Kementerian menambahkan bahwa pemerintah “inherited a failing tagging system with record backlogs” dan mengklaim pemasangan tag telah meningkat hampir 50% sejak 2024. Mereka juga menyebut investasi rekor £700m untuk layanan probation, rekrutmen 2.300 petugas probation trainee dalam dua tahun terakhir, serta perekrutan tambahan 1.300 petugas pada tahun ini, dengan tujuan memastikan Probation Service memiliki sumber daya untuk menjaga pelaku berbahaya agar berada di bawah pengawasan yang lebih ketat dari sebelumnya.
