jurnalistik.co.id – OECD menilai pembenahan pasar tenaga kerja tidak bisa bertumpu pada satu strategi: memindahkan pekerja ke wilayah yang lebih banyak lowongan. Menurut organisasi itu, pemerintah perlu sekaligus membangun kesempatan kerja di daerah yang tertinggal agar kesenjangan tidak makin melebar.
Penekanan tersebut disampaikan OECD dalam laporan Employment Outlook 2026 yang terbit pada 9 Juli 2026. OECD memandang mobilitas tenaga kerja sering tidak cukup untuk menutup jarak peluang antardaerah, khususnya saat guncangan ekonomi menghantam wilayah tertentu.
Dalam laporannya, OECD menegaskan bahwa saat pekerja terdorong mencari kerja di tempat lain, hasilnya tidak selalu seperti yang diharapkan. “Ketika guncangan melanda pekerja di suatu wilayah, mobilitas tenaga kerja memang menjadi mekanisme untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Namun, bukti dalam Employment Outlook ini menunjukkan hal tersebut jarang terjadi di sebagian besar negara. Sebaliknya, mereka tetap menganggur atau keluar dari angkatan kerja di wilayah tempat mereka tinggal,” tulis OECD.
Dengan gambaran itu, OECD ingin kebijakan publik tidak berhenti pada dorongan perpindahan penduduk. Organisasi ini meminta agar arah kebijakan juga mengarah pada penciptaan lapangan kerja yang dekat dengan tempat masyarakat tinggal.
Dua jalur kebijakan yang harus berjalan bersamaan
OECD menilai kebijakan pemerintah perlu dijalankan melalui dua pendekatan secara bersamaan. “Perlu diterapkan dua jalur kebijakan yang saling berkaitan, yaitu memindahkan pekerja ke lokasi pekerjaan dan membawa pekerjaan ke tempat masyarakat tinggal,” tulis OECD.
Artinya, pemerintah tidak hanya menyiapkan jalan agar pekerja bisa bergerak mengikuti kebutuhan pasar. Pada saat yang sama, negara juga perlu menghidupkan ekosistem yang memungkinkan pekerjaan tumbuh di wilayah yang tertinggal.
OECD juga menggarisbawahi peran kebijakan industri berbasis wilayah sebagai cara untuk mendorong penciptaan lapangan kerja. Menurut OECD, pemerintah pusat perlu menyelaraskan prioritas industri nasional dengan potensi ekonomi yang dimiliki masing-masing daerah.
Penyelarasan tersebut diarahkan agar aset lokal yang selama ini belum dimanfaatkan bisa menjadi titik pertumbuhan baru. Dengan begitu, pekerjaan tidak semata-mata muncul karena perpindahan tenaga kerja, melainkan karena aktivitas ekonomi yang berkembang di daerah itu sendiri.
Contoh praktik: Kanada dan Uni Eropa
OECD mencontohkan Kanada sebagai ilustrasi pendekatan berbasis wilayah. Kanada, disebut OECD, memusatkan investasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di wilayah yang telah memiliki ekosistem riset, talenta, dan industri.
Berita Terkait
Setelah ekosistem dasar tersedia, OECD menyatakan pemerintah provinsi kemudian memperkuat adopsi AI. Penguatan itu dilakukan melalui voucher inovasi, kemitraan riset terapan, serta pengembangan klaster industri.
OECD juga menilai Uni Eropa menerapkan cara yang sejenis saat membangun rantai pasok mineral kritis. Dalam kerangka itu, daerah dan kapasitas yang relevan dipersiapkan agar kebutuhan industri dapat tumbuh bersama infrastruktur serta inovasi.
Dalam pandangan OECD, pemerintah daerah memegang peran kunci untuk menyelaraskan kebutuhan tenaga kerja, infrastruktur, dan inovasi dengan kebutuhan industri. Dengan penyesuaian semacam itu, pembangunan ekonomi lokal dapat lebih terhubung dengan permintaan pasar kerja.
Relokasi punya risiko memperlebar ketimpangan
Di sisi lain, OECD mengingatkan bahwa strategi yang hanya mendorong perpindahan penduduk berpotensi memperburuk kesenjangan antardaerah. Kekhawatiran ini muncul karena tidak semua proses pasar tenaga kerja berujung pada perbaikan yang setara bagi wilayah asal.
OECD menjelaskan bahwa pekerja yang meninggalkan wilayah dengan kesempatan kerja rendah umumnya berusia lebih muda dan memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi. Kondisi tersebut membuat daerah yang ditinggalkan berisiko kehilangan tenaga kerja produktif.
OECD juga menyebut adanya perbedaan peluang berdasarkan tingkat pendidikan. Dalam negara yang memiliki data, peluang lulusan pendidikan di atas sekolah menengah untuk meninggalkan daerah dengan tingkat pekerjaan rendah sedikitnya lima poin persentase lebih tinggi dibandingkan lulusan dengan pendidikan lebih rendah.
Dampaknya, daerah yang ditinggalkan kehilangan tenaga kerja produktif sehingga semakin sulit menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Ketika pekerjaan tidak bertumbuh, wilayah tersebut menjadi lebih rentan terhadap siklus ketertinggalan yang berulang.
OECD merangkum risikonya dengan peringatan yang tegas. “Hal ini sangat penting karena proses penyebaran tenaga kerja yang hanya mengikuti mekanisme pasar tanpa mempertimbangkan kondisi wilayah dapat menciptakan lingkaran yang semakin memperburuk daerah yang tertinggal,” tulis OECD.
Dengan kerangka tersebut, OECD menempatkan kebijakan ketenagakerjaan sebagai agenda yang harus membaca karakter wilayah, bukan sekadar mengandalkan perpindahan individu. Jika faktor kondisi setempat diabaikan, perpindahan tenaga kerja dapat berujung pada relokasi masalah itu sendiri ke tempat lain.
Secara keseluruhan, laporan OECD menekankan pentingnya pendekatan yang menyeimbangkan mobilitas pekerja dengan penciptaan pekerjaan di daerah tertinggal. Saat kedua jalur berjalan bersama, pemerintah punya peluang lebih besar untuk menahan kesenjangan pasar tenaga kerja agar tidak terus melebar.
