jurnalistik.co.id – Saat antrean panjang dipenuhi pencari kerja muda, yang sering terlihat justru orang tua yang ikut menunggu di belakang. Mereka tidak hanya memberi dukungan moral, tetapi juga menahan kecemasan—sebab perjuangan sebelumnya kini harus berhadapan dengan realitas pasar kerja.
Orang tua sudah membesarkan dan membiayai pendidikan dengan harapan anaknya segera menemukan pijakan yang layak. Namun, setelah kelulusan, harapan itu beradu dengan kesulitan yang terasa dekat: bukan hanya mencari kerja, melainkan memastikan penghasilan tetap bertahan di tengah kebutuhan hidup.
Di banyak kota, situasi ini membentuk pemandangan yang berulang. Momen yang dulu dipahami sebagai awal kemandirian kini justru memerlukan pendampingan, seolah jarak dari kampus ke pekerjaan masih belum benar-benar tersambung.
Di job fair Kota Tangerang pada akhir Juni 2026, misalnya, selain ribuan pelamar muda, berdiri pula orang tua yang ikut mengawal. Ada ibu yang menemani anaknya baru lulus, berharap kelak sang anak mengingat jejak perjuangan yang pernah ditanamkan di sepanjang proses panjang itu.
Seorang lulusan dari kampus ternama juga hadir bersama ibunya. Kehadirannya tampak bukan untuk menggantikan perjuangan anak, melainkan untuk menguatkan mental saat harus menunggu dan bertahan di antrean yang panjang.
Perubahan ini terasa pada cara orang muda melamar. Mereka mengirim berkas ke berbagai tempat, dari gerai ritel hingga jaringan kuliner, ke mana pun pintu masih membuka kesempatan.
Ijazah yang dulu dibanggakan perlahan bergeser menjadi dokumen yang tersimpan rapat. Di balik map-map tersebut ada keheningan yang sulit disembunyikan: harapan yang tumbuh, lalu memudar bersama lamanya proses, karena jawaban tak kunjung datang.
Kabar perbaikan ekonomi sering muncul dalam bentuk angka-angka resmi. Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran terbuka per Februari 2026 turun menjadi 4,68 persen, sehingga bagi sebagian orang angka ini terdengar menenteramkan.
Tapi kenyamanan angka itu meredup ketika dilihat siapa yang berada di dalamnya. Dari sekitar 7,24 juta orang yang menganggur, kelompok lulusan perguruan tinggi justru berada pada posisi yang lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.
Dengan kata lain, gelar yang semestinya menjadi penanda kesiapan masuk dunia kerja tidak selalu berbuah pada kepastian. Sebagian pencari kerja tetap harus menunggu, meski telah memenuhi syarat yang sebelumnya dianggap cukup.
Bagi mereka yang sudah bekerja, persoalan tidak langsung selesai. Rata-rata upah buruh menurut lembaga yang sama masih berkisar “tiga jutaan rupiah” per bulan sebelum berbagai potongan, sehingga daya jangkau terhadap biaya hidup tidak otomatis membaik.
Ronald Dore, sosiolog yang sejak puluhan tahun lalu menelaah kehidupan para penganggur, menyebut gejala ini sebagai penyakit ijazah. Ia memandang ada jarak antara nilai sosial sebuah gelar dengan manfaat nyata yang diterima di ruang kerja.
Diagnosis yang ia ajukan terdengar akrab karena berangkat dari pengalaman yang dapat dikenali. Negara yang terlambat berbenah membuat masyarakat makin sibuk berburu simbol prestasi, sementara harga simbol itu ikut menyusut setiap musim wisuda.
Proses itu sering membawa korban yang berlapis. Banyak orang mengorbankan tabungan dan menjual aset demi pendidikan, berharap investasi yang ditanam akan menghasilkan kepastian. Tetapi ketika kepastian gagal datang, kekecewaan terasa makin dalam.
Di banyak tempat, yang mengejar bukan ilmunya, melainkan status yang melekat padanya. Kampus kerap mengajari teori dan cara berpikir yang penting, sementara dunia kerja menuntut keterampilan yang spesifik, cepat beradaptasi, dan siap dipraktikkan.
Ketika lulusan terus bertambah sementara lowongan yang benar-benar cocok tidak bergerak secepat itu, antrean menjadi semakin panjang. Anak muda akhirnya tetap “disuruh kuliah” dan tetap “disuruh melamar”, karena pilihan lain dianggap menutup pintu, padahal kuliah pun tidak otomatis membukakannya.
Maka muncul kondisi yang terjebak: harus melangkah, tetapi tidak benar-benar tahu ke mana langkah itu mengarah. Sebagian anak muda bahkan mulai menghitung ulang rencana hidup, termasuk menunda atau mengurungkan niat melanjutkan pendidikan lanjutan, sebab biaya terasa berat dan hasil tidak lagi pasti.
Pilihan yang dulu tampak jelas kini terasa seperti taruhan. Saat peluang tidak bisa diprediksi, keputusan yang seharusnya menjadi proses belajar berubah menjadi perhitungan risiko.
Di sinilah pertanyaan tentang keadilan mulai mengemuka. Apakah pembagian beban seharusnya dipikul bersama, atau justru ada bagian yang makin berat dibawa oleh generasi yang baru memulai hidup?
Victor Tan Chen, sosiolog yang lama menyimak hidup para penganggur, menyebut keadaan semacam ini sebagai meritokrasi yang pincang. Narasi yang terus beredar mengatakan kerja keras dan kegigihan akan membawa kenaikan, tetapi kenyataannya tidak sebersih yang diucapkan.
Mereka yang sudah berada di atas cenderung saling menjaga posisi. Dalam praktiknya, koneksi yang terbentuk sering diwariskan kepada anak-anak mereka, sehingga peluang tidak sepenuhnya ditentukan oleh usaha individu.
Sementara itu, mereka yang masih berada di bawah justru diminta menanggung beban pembuktian. Kerja menjadi syarat yang terasa tak pernah selesai, dan harapan menjadi beban emosional yang ikut mengalir bersama antrean.
Pada akhirnya, pemandangan di bursa kerja dan antrean lamaran bukan sekadar soal rendahnya kesempatan, melainkan soal arah kebijakan dan struktur yang menentukan nilai sebuah usaha. Jika sistem tidak berjalan seimbang, orang muda akan terus diminta mengejar sesuatu yang semakin sulit dipastikan hasilnya.
Bagi generasi yang sedang tumbuh, yang paling berat mungkin bukan hanya menunggu panggilan kerja, melainkan menyaksikan bahwa tanggung jawab untuk “berhasil” terasa lebih sering dipindahkan kepada mereka. Dan ketika pendampingan orang tua justru menjadi pemandangan normal, pertanyaan tentang keadilan tidak lagi abstrak—ia hadir di setiap antrean, di setiap kali harapan harus menahan diri.
