jurnalistik.co.id – Bonus demografi sering dipahami sebagai anugerah, tetapi nilainya tidak otomatis berubah menjadi kemajuan. Pada pandangan kolumnis Bambang P. Jatmiko dan Irfan Syauqi Beik, momentum ini baru berarti bagi negara yang betul-betul siap menjemputnya.
Sejarah menunjukkan bahwa meledaknya proporsi usia produktif tidak selalu berujung pada lonjakan kesejahteraan. Yang menentukan, menurut penulis, adalah kesiapan kebijakan, kualitas sumber daya manusia, serta keberanian menentukan arah pembangunan yang tepat pada awal masa jendela peluang itu terbuka.
Jepang kerap disebut sebagai contoh paling klasik. Pada dekade pertama periode pertumbuhan pesatnya, yaitu 1950 hingga 1960, ekonomi Jepang tumbuh rata-rata di atas 8,8 persen per tahun, sebuah lompatan besar dari kondisi pasca-Perang Dunia II menuju fondasi kekuatan ekonomi dunia.
Pola serupa juga terlihat pada China. Pada dekade pertama era reformasi dan keterbukaannya, rentang 1982 hingga 1992, ekonomi China tumbuh rata-rata sekitar 10,3 persen per tahun. Pendorong utama yang disebut penulis adalah reformasi struktural yang dijalankan Deng Xiaoping secara berani dan konsisten.
Lalu, bagaimana dengan Indonesia pada fase yang sepadan? Dalam sebelas tahun terakhir, yakni 2015 hingga 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata berada di kisaran 4,3 persen per tahun. Penulis menambahkan bahwa pada 2020, ekonomi sempat terkontraksi tajam akibat pandemi.
Perbandingan itu, menurut penulis, tidak sekadar urusan angka. Di titik siklus yang setara dalam jendela bonus demografi, Jepang dan China tumbuh sekitar dua kali lebih cepat dibanding Indonesia saat ini. Dari sini muncul peringatan bahwa Indonesia berisiko melewatkan jendela peluang yang tidak akan terbuka dua kali.
Meski demikian, bonus demografi tetap bukan jaminan otomatis. Penulis menegaskan bahwa lintasan tiap negara bisa berbeda, sehingga hasilnya bergantung pada “pondasi” dan cara negara memanfaatkan peluang tersebut.
Berita Terkait
Afrika Selatan menjadi contoh yang menunjukkan kegagalan sejak awal. Pada dekade pertama jendela bonus demografinya, yaitu 1970 hingga 1980, ekonomi Afrika Selatan tumbuh rata-rata 3,6 persen per tahun. Capaian itu bahkan lebih rendah daripada performa Indonesia pada masa yang dibahas penulis, dengan latar kebijakan diskriminatif era apartheid yang membatasi partisipasi ekonomi mayoritas penduduk.
Kasus Brasil memperlihatkan pola yang lebih rumit. Pada dekade pertama bonus demografinya, rentang 1970 hingga 1980, ekonomi Brasil justru tumbuh sangat tinggi, rata-rata sekitar 8,8 persen per tahun. Pertumbuhan itu disejajarkan penulis dengan capaian awal Jepang melalui periode yang dikenal sebagai Brazilian Miracle.
Namun, penulis menggarisbawahi bahwa pertumbuhan Brasil dibiayai utang luar negeri yang tidak berkelanjutan. Di saat yang sama, produktivitas total faktor produksinya disebut menurun sejak pertengahan dekade. Ketika krisis utang global menghantam pada awal 1980-an, ekonomi Brasil kemudian runtuh ke dalam fase lost decade, dengan pertumbuhan negatif yang berulang sepanjang dekade 1980-an dan 1990-an.
Pelajaran yang bisa ditarik, kata penulis, berbeda pada sebabnya tetapi serupa pada urgensinya. Afrika Selatan gagal karena fondasi yang lemah sejak awal, sedangkan Brasil gagal karena pertumbuhan tinggi dibangun di atas pondasi yang rapuh. Dua kisah itu menjadi pengingat keras bagi Indonesia.
Bagi Indonesia, persoalan yang dihadapi disebut makin berat oleh masalah struktural yang belum tuntas. Penulis menyoroti sisi kualitas manusia, yang tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia Indonesia.
Menurut data yang disebut, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia meningkat dari 68,90 pada 2014 menjadi 75,02 pada 2024. Dalam satu dekade terakhir, laju pertumbuhan tahunan indeks ini berada di kisaran sekitar 0,7 hingga 0,8 persen.
Meski terjadi perbaikan bertahap, penulis menilai kecepatannya tergolong lamban untuk ukuran negara yang ingin keluar dari jebakan kelas menengah. Perbaikan yang bergerak pelan, dalam pandangan itu, belum cukup untuk menutup ketertinggalan struktural yang telah menumpuk selama puluhan tahun.
Dengan demikian, jendela bonus demografi hanya menjadi peluang yang menguntungkan jika persiapan dan kebijakan berjalan selaras. Tanpa pondasi yang kuat, momentum demografis berisiko berubah dari kesempatan menjadi sekadar jeda waktu yang akhirnya terlewat.
