jurnalistik.co.id – Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai sorotan dan kritik sejumlah partai koalisi pemerintah terhadap PDI-P merupakan dinamika yang wajar dalam politik pasca-Pilpres 2024. Ia menilai hal itu menjadi risiko bagi partai politik yang kalah dalam pemilihan presiden.
Menurut Adi, sorotan tersebut mengemuka karena PDI-P dinilai tidak menegaskan posisi politiknya saat berada di dalam atau di luar pemerintah. Dalam pandangannya, ketidakjelasan posisi itu kemudian memunculkan respons dari partai-partai lain yang berada dalam konfigurasi koalisi pemerintah.
Adi menyoroti reaksi yang ia sebut sebagai keroyokan tiga partai koalisi terhadap PDI-P. Ia menyampaikan, “Apa yang bisa dimaknai dari keroyokan tiga partai koalisi ini? Tentu karena PDIP kalah pilpres dan tidak mau tegas gabung pemerintah. Begitulah nasib kalah pilpres, digebuk dan ditinggal sendirian. Coba kalau PDIP menang pilpres, mana berani ngeroyok ,” kata Adi saat dihubungi Kompas.com, pada Minggu (21/6/2026).
Adi juga mengatakan bahwa, dalam penilaian pihak koalisi, PDI-P terlihat mengkritik pemerintah ketika situasi sedang tidak mudah. Ia menambahkan, “Bagi tiga politisi partai koalisi itu PDI-P sepertinya dituding menari di atas penderitaan pemerintah saat ini,” sambungnya.
Meski begitu, Adi menyebut masih ada banyak pihak yang berharap PDI-P sepenuhnya menjadi oposisi. Harapan itu muncul seiring dengan penilaiannya bahwa kelompok kritis semakin lemah.
Dalam konteks itu, Adi menegaskan adanya “DNA oposisi” yang menurutnya relevan bagi PDI-P. Ia mengatakan, “PDI-P punya DNA oposisi jitu seperti di era SBY,” ujarnya.
Adi juga menyampaikan bahwa terdapat pandangan yang menilai pihak yang berhak mendesak PDI-P menjadi oposisi adalah Gerindra. “Banyak yang menegaskan bahwa yang berhak mendesak PDI-P itu hanyalah Gerindra sebagai partai pemenang pilpres dan bos koalisi,” ucap dia.
Respons serupa juga datang dari Partai Golkar yang menanggapi sikap dan posisi politik PDI-P terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pembahasan itu belakangan disorot oleh elite PKB, sehingga perhatian publik terhadap posisi PDI-P kembali menguat.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Muhamad Sarmuji menyatakan bahwa secara posisi PDI-P tidak bergabung dalam pemerintahan. Namun, ia menilai pelaksanaan fungsi penyeimbang adalah persoalan lain, terutama dalam praktiknya.
Sarmuji menyampaikan, “Yang jelas sampai sekarang PDI-P tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai,” ujar Sarmuji, Jumat (19/6/2026).
Ia lalu menegaskan bahwa pihaknya menghormati sikap dan posisi yang selama ini telah disampaikan PDI-P. “Istilah penyeimbang saja sebenarnya sudah bisa dibaca bagi yang mau membaca. Tidak perlu memaksa supaya jelas. Kita hormati saja,” pungkasnya.
Dengan demikian, perdebatan mengenai posisi PDI-P di tengah pemerintahan tetap menjadi sorotan dalam lanskap politik pasca-Pilpres 2024. Baik Adi Prayitno maupun Muhamad Sarmuji menempatkan isu itu dalam kerangka dinamika oposisi–koalisi, sekaligus menekankan pembacaan terhadap sikap PDI-P yang dinilai belum tegas.
Dalam pengamatan Adi Prayitno, respons dari pihak-pihak di koalisi pemerintah juga berkaitan dengan persepsi bahwa PDI-P belum konsisten menunjukkan arah politiknya. Ketika sinyal itu dianggap tidak tegas, sejumlah partai kemudian membaca kondisi tersebut sebagai celah untuk mendorong PDI-P mengambil posisi yang lebih jelas.
Pendekatan yang sama terlihat dari pernyataan Golkar yang membedakan soal posisi formal PDI-P dengan ukuran “penyeimbang” dalam praktiknya. Muhamad Sarmuji menekankan bahwa sampai sekarang PDI-P disebut tidak bergabung dalam pemerintahan, namun ia menilai publik perlu menilai sendiri bagaimana fungsi penyeimbang itu berjalan.
Adi menambahkan bahwa dorongan supaya PDI-P menjadi oposisi juga muncul dari anggapan ada “hak” politik yang dimiliki pihak tertentu. Ia menyebut Gerindra sebagai rujukan dalam penilaian itu, sekaligus mengaitkan gagasan oposisi dengan “DNA” partai yang menurutnya pernah terlihat pada era SBY, sehingga perdebatan terus berputar di ruang publik.
