jurnalistik.co.id – JAKARTA — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP, Evita Nursanty, menilai daya saing industri tekstil nasional masih tertahan oleh sejumlah persoalan yang belum juga selesai. Menurut dia, tantangan yang dihadapi pelaku industri tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan tenaga kerja terampil, tetapi juga dengan iklim usaha yang masih penuh hambatan.
Evita menyebut dua persoalan yang paling sering muncul dari dunia industri adalah birokrasi yang berbelit dan ketimpangan harga energi. Ia menilai keluhan tersebut terus berulang setiap kali pihaknya berdialog dengan pelaku usaha, khususnya ketika membahas sektor industri.
“Dari industri sendiri kita mendengar banyak harapan, tetapi tantangannya masih sama. Ke mana pun kami pergi, kalau berkaitan dengan industri, keluhannya itu-itu saja, perizinan kita ruwet,” ujar Evita, Rabu (27/5/2026).
Menurut Evita, persoalan perizinan yang panjang dan tidak efisien menjadi salah satu momok bagi investasi. Ia menilai proses yang berlapis-lapis justru membuat dunia usaha kehilangan waktu, tenaga, dan kepastian dalam menjalankan kegiatan produksinya.
Padahal, pemerintah disebut sudah menyediakan sistem perizinan yang terintegrasi secara daring. Namun, dalam praktik di lapangan, pelaku usaha masih harus melewati jalur birokrasi yang dinilai tetap kompleks dan tidak sederhana.
Evita menekankan bahwa problem semacam itu tidak bisa terus dibiarkan karena akan berdampak langsung pada minat investor. Menurut dia, ketika proses perizinan terlalu rumit dan memakan waktu panjang, para investor bisa memilih pindah ke tempat lain yang dianggap lebih mudah dan cepat.
“Kalau prosesnya rumit dan memakan waktu panjang, investor kita akan lari. Ini menjadi tantangan besar bagi kita semua untuk segera membenahinya,” ungkapnya.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah serius bagi semua pihak yang terlibat dalam pembangunan industri nasional. Bagi Evita, pembenahan sistem perizinan harus berjalan seiring dengan upaya menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, efisien, dan kompetitif.
Di sisi lain, Evita juga menyoroti bahwa persoalan industri tekstil tidak berdiri sendiri. Selain perizinan yang ruwet, dunia usaha juga menghadapi tantangan dari sisi energi yang dinilai belum sepenuhnya mendukung daya saing nasional.
Dalam pandangannya, industri tekstil membutuhkan kepastian yang lebih kuat agar mampu berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat. Jika hambatan-hambatan dasar seperti birokrasi dan energi tidak dibenahi, maka upaya mendorong pertumbuhan sektor ini akan terus tersendat.
Evita menyampaikan bahwa keluhan dari pelaku industri sebenarnya sudah lama terdengar. Karena itu, ia menilai persoalan yang berulang tersebut harus dijawab dengan langkah perbaikan yang nyata, bukan sekadar janji atau penyederhanaan di atas kertas.
Dengan demikian, menurut dia, pembenahan iklim usaha menjadi kunci agar industri tekstil nasional tidak terus berada dalam posisi yang lemah. Tanpa perbaikan pada sistem perizinan dan dukungan kebijakan yang lebih efisien, daya saing industri akan sulit bergerak maju.
Ia menilai, jika hambatan administratif dan biaya produksi tidak segera dipangkas, industri tekstil akan semakin sulit bersaing dengan negara lain yang menawarkan proses usaha lebih sederhana. Karena itu, pembenahan kebijakan perlu diarahkan agar pelaku usaha benar-benar merasakan kemudahan dalam menjalankan produksi.
Evita juga mengingatkan bahwa persoalan seperti ini tidak hanya dirasakan perusahaan besar, tetapi juga bisa menekan pelaku usaha yang lebih kecil. Saat kepastian usaha tidak jelas, ruang untuk berkembang menjadi makin sempit, sementara beban operasional justru terus bertambah.
Menurut dia, dukungan terhadap sektor industri harus diberikan secara konsisten agar pembenahan yang dilakukan tidak berhenti di tataran wacana. Dengan aturan yang lebih efisien dan dukungan yang lebih pasti, industri tekstil diharapkan bisa memiliki ruang tumbuh yang lebih sehat dan berkelanjutan.
