jurnalistik.co.id – Pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia datang secara mengejutkan dan langsung memicu sentimen negatif di pasar keuangan. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bergerak melemah, sementara IHSG ikut terkoreksi setelah pengumuman tersebut.
Namun, ketika publik menyaksikan siapa pejabat sementara yang menjalankan peran tersebut, suasana mulai mereda. Destry Damayanti—yang ditunjuk sebagai Pjs—mendapat perhatian karena posisinya sebagai Deputi Gubernur Senior di BI, dengan rekam jejak keterlibatan dalam kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, serta sistem pembayaran.
Pergerakan pasar yang sempat bergejolak memang dapat terjadi sebagai respons teknikal, bagian dari dinamika transaksi ketika terjadi perubahan besar pada figur pimpinan. Tetapi, dalam situasi seperti ini, pasar juga menilai apakah faktor teknikal itu bisa ditangani secara memadai, atau justru berpotensi bertransformasi menjadi faktor fundamental yang bertahan lebih lama.
Meski reda sesaat, pelaku pasar uang, investor, dan pelaku ekonomi masih menunggu kepastian mengenai siapa figur pengganti yang akan menempati jabatan Gubernur BI. Di balik pertanyaan pergantian personel, ada isu yang terasa lebih menentukan: apakah independensi Bank Indonesia akan tetap terjaga sepanjang proses transisi maupun setelahnya.
Independensi bank sentral menjadi perhatian yang lama dalam studi ekonomi. Banyak ahli menganjurkan agar stabilitas ekonomi—yang tercermin antara lain lewat inflasi rendah dan nilai tukar yang wajar serta stabil—dapat lebih terwujud jika bank sentral memiliki ruang yang tidak mudah diintervensi. Gagasan mengenai pentingnya independensi ini bahkan telah ditegaskan sejak karya David Ricardo pada tahun 1894, yang menekankan risiko ketika bank sentral tidak independen.
Dalam kerangka pemikiran tersebut, apabila bank sentral tidak memiliki independensi, pemerintah akan lebih mudah meminta bank sentral untuk mencetak uang guna menutup defisit APBN. Konsekuensi logis yang dikhawatirkan adalah inflasi meningkat, lalu pada akhirnya stabilitas ekonomi dapat ikut goyah. Penjelasan akademik semacam ini kemudian juga didukung oleh riset-riset lanjutan yang menunjukkan keterkaitan antara derajat independensi institusi dan capaian pengendalian inflasi.
Contohnya, penelitian A. Alesina dan L.H. Summers pada tahun 1993 menemukan bahwa semakin independen bank sentral suatu negara, semakin rendah tingkat inflasinya. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa persoalan kunci bukan semata siapa yang memimpin, tetapi seberapa kuat “sistem” yang menjaga bank sentral tetap berjalan dalam koridor independensi.
Berita Terkait
Jejak independensi dalam sejarah
Perjalanan independensi BI di Indonesia juga digambarkan panjang. Pada masa Orde Lama, Bank Indonesia dinilai tidak independen karena berada dalam struktur yang berhubungan langsung dengan pemerintah. Gubernur BI saat itu merupakan anggota Dewan Moneter yang diketuai oleh presiden, sehingga presiden memiliki ruang untuk memerintahkan BI mencetak uang guna membiayai defisit APBN.
Dalam narasi historis tersebut, pembiayaan defisit APBN dipakai untuk proyek-proyek mercusuar, yakni proyek besar yang mengejar gengsi, tetapi manfaatnya tidak selalu berpihak pada masyarakat kecil. Akibatnya, inflasi tinggi terjadi, lalu berujung pada langkah pemotongan uang (sanering). Inflasi tersebut bahkan mencapai 650 persen pada tahun 1965, sebelum kemudian berujung pada ambruknya Orde Lama.
Pada masa Orde Baru, BI juga belum diposisikan sebagai lembaga yang independen. BI masih merupakan bagian dari Dewan Moneter yang berada di bawah presiden, sehingga BI dapat diintervensi. Salah satu contoh yang disebutkan adalah saat BI diminta memberikan kredit kepada BPPC, yaitu badan milik putra presiden yang memonopoli pembelian cengkeh dari petani serta menjualnya ke pabrik rokok.
Rangkaian sejarah ini memperlihatkan pola: ketika bank sentral tidak memiliki perlindungan kelembagaan yang kuat, kebijakan dapat lebih mudah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan fiskal dan kepentingan lain di luar tujuan pengendalian moneter. Karena itu, pertanyaan saat ini kembali mengemuka—apakah independensi dapat dipelihara saat terjadi pergantian pimpinan, termasuk pada masa transisi dari Perry Warjiyo ke pejabat sementara.
Menjaga independensi berarti memastikan bahwa keputusan-keputusan dalam kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran tetap dijalankan dengan kerangka yang berorientasi pada stabilitas. Pasar memang dapat merespons figur sementara dan mereda, tetapi kepercayaan jangka panjang dibangun dari kepastian sistem yang membuat BI mampu bekerja tanpa tekanan yang menggerus mandat utamanya.
Pada akhirnya, yang dinanti pasar bukan hanya jawaban “siapa pengganti”, melainkan juga jaminan bahwa independensi BI tidak sekadar berlaku di awal pergantian, tetapi benar-benar terawat sebagai prinsip yang mengikat. Di sinilah figur dan sistem bertemu: figur mungkin mengisi kursi pimpinan, tetapi sistemlah yang menentukan arah kebijakan ketika situasi berubah.
