jurnalistik.co.id – Warga terdampak gempa magnitudo 7,7 di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), mulai menghadapi ancaman kelaparan. Situasi ini muncul ketika pasokan makanan menipis dan akses menuju desa-desa terhambat akibat kerusakan.
Gempa tersebut terjadi pada Sabtu (15/8/2026). Setelah getaran, akses transportasi dan komunikasi ke sejumlah desa di wilayah itu terputus, sehingga mobilitas warga sekaligus proses distribusi bantuan tidak bisa berjalan normal.
Menurut Camat Palue Rudolfus Riba, gempa pada akhir pekan lalu membuat jalur yang menjadi penghubung masyarakat menuju desa-desa mengalami kerusakan berat. Ia menjelaskan, kondisi tersebut menyebabkan akses terputus total.
“Seluruh ruas jalan yang menjadi akses masyarakat terputus total. Mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan menjadi sangat terbatas,” ujar Rudolfus saat dihubungi, Senin (17/8/2026).
Rudolfus mengatakan, terputusnya akses membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar harian. Warga membutuhkan makanan, air minum, obat-obatan, serta kebutuhan pokok lainnya, tetapi pengiriman dari luar wilayah terdampak belum dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
Di sisi lain, sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan berat. Akibatnya, sebagian warga tidak lagi bisa menempati rumah mereka dan harus bertahan dalam kondisi darurat.
Gangguan juga terjadi pada pasokan listrik. Rudolfus menyebut para pengungsi harus menjalani hari-hari dengan penerangan yang minim.
Ia menuturkan, berdasarkan pemantauan pada Minggu (16/8/2026) malam, warga mulai menunjukkan tanda-tanda kekurangan pangan. Persediaan makanan terus menipis karena distribusi bahan makanan dari luar Pulau Palue belum dapat kembali normal.
Berita Terkait
“Kebutuhan paling mendesak saat ini adalah beras, makanan siap saji, air minum, makanan bayi/anak, tenda, terpal, serta kebutuhan dasar kelompok rentan,” katanya.
Rudolfus menegaskan, pemenuhan kebutuhan tersebut menjadi prioritas karena dampak gempa masih berlanjut pada akses logistik dan layanan pendukung. Dalam situasi seperti ini, ketersediaan bahan makanan serta perlengkapan penampungan darurat menjadi penentu bagi kelangsungan warga terdampak.
Gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah di NTT pada Sabtu (15/8/2026) pagi berpusat di Kabupaten Nagekeo. Lokasinya sekitar 30 kilometer arah timur laut, dengan kedalaman 15 kilometer.
Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kupang Arief Tyastama menjelaskan, sumber gempa berkaitan dengan aktivitas sesar aktif yang berada di bagian utara Pulau Flores. Ia menyebut aktivitas sesar yang serupa pernah berkaitan dengan gempa pada 1992.
“Jadi memang ada sesar aktif yang di sepanjang utara Pulau Flores. Seperti juga pada tahun 92. Jadi ini penyebabnya adalah sesar yang di utara Pulau Flores,” kata Arief.
Sementara dampak gempa terus terasa di Pulau Palue, warga kini menunggu perbaikan akses dan kelancaran distribusi. Di tengah kondisi tersebut, kekurangan pangan menjadi masalah paling mendesak yang perlu segera diatasi agar kebutuhan dasar dapat kembali terpenuhi.
Pasca-gempa, gangguan yang terjadi tidak hanya berdampak pada aktivitas harian, tetapi juga merembet pada upaya pemenuhan pangan. Dengan akses masuk yang terputus, persediaan yang biasanya bisa didatangkan dari luar wilayah menjadi semakin sulit diperbarui. Kondisi ini membuat warga bergantung pada stok yang ada di lokasi, sementara waktu berjalan dan kebutuhan tetap harus dipenuhi setiap hari.
Selain makanan, keterbatasan distribusi juga menekan ketersediaan kebutuhan penunjang lainnya yang dibutuhkan untuk bertahan di masa tanggap darurat. Rudolfus menekankan bahwa pemulihan akses logistik akan sangat menentukan cepat-lambatnya pemenuhan barang-barang prioritas, termasuk air minum, obat-obatan, serta perlengkapan penampungan sementara bagi warga yang harus mengungsi atau tidak dapat menempati rumahnya akibat kerusakan.
Dalam pemantauan di hari-hari berikutnya, mulai terlihat indikasi berkurangnya ketersediaan pangan di tengah keterlambatan kiriman dari luar Pulau Palue. Karena itu, pemenuhan kebutuhan paling mendesak dinilai perlu segera dilakukan agar kelompok rentan tetap memperoleh dukungan yang layak, sekaligus memberi ruang bagi perbaikan akses dan layanan pendukung yang masih terganggu.
