jurnalistik.co.id – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih mengganggu sejumlah wilayah di Pulau Kalimantan. Asap pekat membuat kualitas udara turun hingga berada pada level yang berpotensi membahayakan kesehatan publik.
Upaya pengendalian karhutla terus digenjot oleh petugas di lapangan. Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan juga memperkuat langkah penanganan di enam provinsi prioritas.
Dalam pemantauan Indeks Kualitas Udara (AQI+), Kalimantan Barat tercatat menjadi salah satu wilayah dengan tingkat polusi udara terburuk. Pada Minggu (13/9/2026), konsentrasi kabut membuat beberapa kota dan kabupaten berada dalam kategori kualitas udara yang mengkhawatirkan.
Data AQI+ menunjukkan Pontianak menjadi titik paling kritis. Berdasarkan pantauan IQAir pada pukul 09.13 WIB, nilai AQI+ di Pontianak menembus angka 483, sehingga menjadi yang tertinggi dibandingkan wilayah lainnya di provinsi tersebut.
Selain Pontianak, udara beracun juga meliputi sejumlah daerah lain. Terentang mencatat AQI+ di level 420, sementara Mempawah berada pada 214, Sintang 191, Manismata 173, dan Bengkayang 154.
Di sisi lain, Sambas tercatat sebagai wilayah dengan kondisi relatif paling bersih di Kalimantan Barat. AQI+ Sambas tercatat berada pada angka 80.
Pada pemantauan platform yang sama, titik api aktif dilaporkan masih menyala di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Informasi tersebut menjadi salah satu indikator bahwa asap belum sepenuhnya mereda di area-area terdampak.
Hotspot masih meningkat, perhatian berfokus ke Kalimantan
BNPB mencatat adanya eskalasi karhutla di beberapa titik di Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Di Kalimantan Timur, misalnya, peristiwa terjadi di Kabupaten Mahakam Hulu pada Kamis (10/9), tepatnya di Desa Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun.
Titik api terdeteksi sekitar pukul 18.50 WITA dan dilaporkan menghanguskan lahan seluas satu hektare. Kebakaran kemudian berhasil dijinakkan oleh tim pemadam pada Jumat (11/9).
Aparat berwenang hingga kini masih menyelidiki pemicu kebakaran tersebut. Langkah verifikasi di lapangan diperlukan untuk memastikan penyebab dan pola kejadian secara lebih akurat.
Berita Terkait
Fenomena kebakaran lahan juga dilaporkan terjadi di luar Pulau Kalimantan. Di Sulawesi Tengah, karhutla tercatat terjadi di Kabupaten Toli-Toli pada Kamis (10/9/2026), yakni di Desa Silondu, Kecamatan Basi Dondo.
Di Sulawesi Selatan, peristiwa dilaporkan berlangsung pada Jumat (11/9/2026) di Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Meskipun demikian, konsentrasi titik api terbesar masih dipusatkan di Pulau Kalimantan.
Melalui rilis resmi Kementerian Kehutanan pada Sabtu (12/9/2026), wilayah Kalimantan mendominasi peta konsentrasi titik panas nasional. Data yang digunakan berasal dari sistem SiPongi Kementerian Kehutanan yang bersumber dari citra satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, serta NOAA-20.
Hingga Jumat (11/9/2026) pukul 21.15 WIB, sistem mencatat 688 titik hotspot high confidence secara nasional. Angka ini naik signifikan dibanding hari sebelumnya yang berada pada level 569 titik.
Pembagian hotspot high confidence di enam provinsi prioritas
Sebaran hotspot high confidence di enam provinsi prioritas menunjukkan peningkatan yang tidak merata antarwilayah. Kalimantan Tengah tercatat memiliki 271 titik, melonjak dari 96 titik pada periode sebelumnya.
Kalimantan Barat mencatat 51 titik, naik dari 39 titik. Kalimantan Selatan berada pada 47 titik, meningkat dari 9 titik, sementara Sumatera Selatan turun menjadi 11 titik dari sebelumnya 34 titik.
Di Provinsi Riau, jumlah hotspot high confidence tercatat 0 titik, turun dari sebelumnya 18 titik. Jambi juga tercatat 0 titik, turun dari sebelumnya 2 titik.
Lonjakan besar di Kalimantan Tengah menempatkan provinsi tersebut sebagai fokus utama pengendalian saat ini. Penguatan operasi darat dan udara juga dilaporkan diarahkan ke Kalimantan Barat serta Kalimantan Selatan.
Pemerintah menegaskan bahwa kemunculan data titik panas tidak otomatis berarti terjadi satu kebakaran riil di lokasi yang sama. Keberadaan hotspot diindikasikan sebagai anomali suhu permukaan yang ditangkap oleh sensor satelit, sehingga tetap memerlukan verifikasi.
Seluruh temuan tersebut wajib dikonfirmasi melalui pengecekan kondisi aktual di lapangan oleh tim terpadu. Dengan demikian, respons penanganan bisa lebih tepat sasaran sesuai kondisi lapangan dan kebutuhan pemadaman.
