jurnalistik.co.id – Pemprov DKI Jakarta menyiapkan pengaturan kerja sementara untuk sekitar 1.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkantor di Gedung Dinas Teknis Abdul Muis, Gambir, Jakarta Pusat, setelah kebakaran melanda gedung tersebut.
Selama bangunan belum bisa dipakai, para pegawai akan menjalankan tugas dari rumah (work from home/WFH) secara bergantian, atau menempati lokasi kerja alternatif yang disediakan pemerintah.
Skema ini juga diarahkan agar aktivitas pemerintahan tetap berjalan dan layanan kepada masyarakat tidak berhenti, meski proses penanganan dan pemulihan fasilitas masih berlangsung.
Skema kerja sementara
Dalam keterangan tertulisnya, Pemprov DKI Jakarta menyatakan bahwa pengaturan dilakukan melalui beberapa opsi, mulai dari WFH bergantian hingga penugasan di kantor suku dinas wilayah kota serta pemanfaatan gedung milik Pemprov DKI Jakarta lainnya.
“Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan pengaturan kerja sementara melalui skema bekerja dari rumah (WFH) secara bergantian, berkantor di kantor suku dinas wilayah kota, maupun memanfaatkan gedung milik Pemprov DKI Jakarta lainnya,” bunyi keterangan tertulis Pemprov DKI Jakarta, Sabtu (8/8/2026).
Alternatif tempat berkantor itu diharapkan dapat menjaga kelancaran administrasi serta respons terhadap kebutuhan layanan harian yang menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah.
ASN yang terdampak berasal dari sejumlah perangkat daerah yang berkantor di Gedung Abdul Muis, yakni Bapenda, BPAD, BPSDM, Dinas Perhubungan, Bank Jakarta, dan Dekranasda.
Pemerintah juga menyebutkan bahwa pegawai nantinya dapat berkantor di kantor suku dinas wilayah kota maupun menggunakan gedung lain yang berada dalam pengelolaan Pemprov DKI Jakarta.
Perlindungan layanan perpajakan dan data aset
Pemprov DKI Jakarta memastikan layanan perpajakan tetap berjalan karena seluruh data perpajakan sudah terdigitalisasi dan memiliki sistem pencadangan di lokasi yang berbeda.
Dengan mekanisme pencadangan tersebut, proses pengelolaan data layanan perpajakan dipertahankan meski akses fisik ke gedung yang terdampak tidak sepenuhnya bisa digunakan.
Berita Terkait
Untuk data aset daerah yang dikelola BPAD, pemerintah menyatakan informasi tersebut juga dinyatakan aman karena server serta pusat data berada di lokasi terpisah dari Gedung Abdul Muis.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberlangsungan layanan tidak hanya bergantung pada kondisi gedung, melainkan juga pada keberadaan infrastruktur data dan cadangan yang ditata di tempat lain.
Kronologi kebakaran
Kebakaran Gedung Dinas Teknis Abdul Muis terjadi pada Jumat (7/8/2026) sekitar pukul 21.30 WIB.
Api diduga pertama kali muncul dari lantai 11, kemudian merambat hingga lantai 16.
Proses pemadaman berlangsung sekitar empat jam, dan api berhasil dilokalisasi sekitar pukul 02.00 WIB.
Pemprov DKI Jakarta juga menyampaikan bahwa tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut.
Seorang pekerja yang berada di lantai 15 berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dan kemudian dibawa ke rumah sakit.
Dengan rangkaian langkah penanganan pascakebakaran serta pengaturan kerja sementara, Pemprov DKI Jakarta berupaya memastikan pegawai tetap bisa bekerja, sementara pemulihan fasilitas gedung menjadi bagian dari proses lanjutan.
Pengaturan tersebut juga dimaksudkan agar tiap unit tetap memiliki tenaga untuk menjalankan fungsi rutin, termasuk penanganan berkas dan koordinasi layanan harian. Dengan pola bergantian, aktivitas administrasi diharapkan tidak tersendat sementara evaluasi dan perbaikan fasilitas terus berjalan.
Di saat akses ke Gedung Abdul Muis belum sepenuhnya bisa digunakan, pegawai yang terdampak diarahkan menyesuaikan tempat kerja sesuai opsi yang disiapkan pemerintah. Penempatan di kantor suku dinas wilayah kota maupun penggunaan gedung lain dalam pengelolaan Pemprov DKI Jakarta menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan kerja lintas perangkat daerah.
Pemprov DKI Jakarta juga menekankan bahwa keberlangsungan layanan terkait perpajakan serta pengelolaan data aset ditopang sistem digital yang memiliki pencadangan. Karena data layanan perpajakan dan informasi aset daerah ditata melalui infrastruktur yang terpisah, operasional pengolahan informasi tetap dapat dipertahankan meski kondisi gedung mengalami dampak kebakaran.
