jurnalistik.co.id – Mahkamah Agung Inggris menolak permohonan peninjauan masa minimum bagi Jesse Quaye, terpidana pembunuhan yang dihukum ketika berusia 18 tahun. Putusan itu menyatakan aturan yang menutup peluang peninjauan tersebut tidak melanggar hak asasi manusia.
Quaye, saat itu berusia 17 tahun, bersama Ayomindy Bile yang berusia 15 tahun, melakukan pembunuhan terhadap Connor Barrett di Hemsby, Norfolk, pada 2014. Pengadilan menjatuhkan vonis seumur hidup kepada keduanya, dengan masa minimum 15 tahun sebelum kemungkinan pengurangan hukuman dapat dipertimbangkan.
Masalah muncul setelah perubahan hukum. Aturan baru kemudian membuat Quaye tidak dapat meminta peninjauan masa minimum, karena ia sudah berusia 18 tahun ketika putusan dijatuhkan. Dengan demikian, pertempuran hukum yang ia ajukan berpusat pada apakah larangan peninjauan tersebut bertentangan dengan jaminan-jaminan dalam Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia.
Peristiwa yang melandasi vonis
Connor Barrett meninggal dunia ketika ia diserang oleh Quaye dan Bile saat kedua pelaku datang tanpa diundang ke sebuah pesta ulang tahun. Dalam persidangan, terungkap bahwa Quaye dan Bile membawa pisau, dan Barrett meninggal di hadapan keluarganya, termasuk adik laki-lakinya.
Setelah putusan bersalah, Quaye—yang pada saat itu sudah berusia 18 tahun—dan Bile dijatuhi penahanan seumur hidup dengan istilah “Her Majesty’s pleasure”. Dalam praktik hukum yang sudah lama berlaku, pelaku anak yang dihukum karena pembunuhan pada umumnya dapat meminta agar masa minimum mereka dievaluasi setelah menjalani setengah dari masa tersebut.
Berita Terkait
Larangan peninjauan dan perdebatan hak
Namun, pada 2022 parlemen memilih untuk membatasi hak tersebut. Rangkaian aturan baru melarang para pembunuh remaja untuk mengajukan peninjauan masa minimum jika vonis dijatuhkan setelah mereka genap 18 tahun. Bagi Quaye, perubahan itu berarti ia tidak lagi memiliki jalur untuk meminta peninjauan masa minimum, sehingga ia memulai tantangan hukum.
Dalam upaya hukumnya, tim kuasa Quaye menilai perlakuan terhadapnya melanggar prinsip perlindungan dari penahanan sewenang-wenang, larangan penghukuman yang berlaku surut, serta diskriminasi berdasarkan usia sebagaimana dijamin dalam ECHR. Tahun 2024, dua hakim Pengadilan Tinggi sempat menyatakan adanya pelanggaran terhadap perlindungan tersebut, tetapi keputusan itu kemudian dibalik oleh Pengadilan Banding.
Mahkamah Agung lalu menilai perkara secara berbeda. Lima hakim menyimpulkan bahwa hukum memang membedakan secara “jelas” antara pelaku anak dan pelaku dewasa. Mereka juga menyatakan hakim persidangan telah memutus masa minimum dengan cara yang benar dan adil, serta ECHR tidak mewajibkan pemerintah Inggris untuk membuka pertimbangan pengurangan masa minimum bagi Quaye.
Dalam pertimbangan putusannya, pengadilan menyatakan bahwa, “The judgement is one of social policy, involving questions of moral and political judgement, which is the province of the legislature [Parliament],” seraya menambahkan, “Moreover, drawing a bright line distinction based on being 18 at the date of conviction or sentence is a recognised feature of sentencing and the criminal justice system.” Intinya, batas usia 18 tahun dipandang sebagai bagian yang dikenal dalam sistem peradilan pidana, termasuk saat menentukan konsekuensi vonis.
Simon Creighton, pengacara hukum yang memimpin pembelaan Quaye, mengatakan perkara ini mengangkat dua persoalan dasar tentang keadilan. Ia menilai adanya ketidakadilan karena pada saat putusan dijatuhkan, informasi yang diterima menyiratkan adanya kemungkinan peninjauan, tetapi satu dekade kemudian hasilnya berubah. Creighton juga menyoroti bahwa lamanya proses di pengadilan membuat hasil menjadi bergantung pada situasi yang tidak dapat dikendalikan—apakah perkara sempat diputus sebelum seseorang menginjak usia 18 tahun atau tidak—yang menurutnya terasa seperti ketidakadilan besar.
Creighton menyatakan masih ada peluang kuat untuk meminta Mahkamah Eropa mempertimbangkan kembali hasil tersebut di Strasbourg. Secara umum, proses perkara di pengadilan Eropa dapat berlangsung bertahun-tahun, dan pengadilan hanya menangani banding jika menilai pengadilan di Inggris belum menyelesaikan pertanyaan hak asasi manusia secara memadai. Dengan ditolaknya banding Quaye, sengketa hukum terkait vonis seumur hidup bagi pelaku remaja di pengadilan Inggris dinyatakan berakhir, meski masih menyisakan kemungkinan pembukaan kembali melalui jalur ECHR.
