jurnalistik.co.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terjun langsung menyalurkan bantuan bencana alam gempa di Nusa Tenggara Timur pada Rabu, 19 Agustus 2026. Penyaluran itu dilakukan setelah pemerintah menyiapkan dukungan penanganan bagi daerah terdampak.
Pemerintah segera menyalurkan bantuan anggaran sebesar Rp 44 miliar untuk penanganan bencana di NTT. Presiden Prabowo juga disebut telah mempersiapkan anggaran tambahan untuk wilayah yang terkena dampak, termasuk NTT.
Di lapangan, Purbaya memastikan bantuan sampai kepada warga terdampak. Selain dukungan anggaran, pegawai Kementerian Keuangan turut mengumpulkan bantuan sebelum kemudian didistribusikan kepada masyarakat.
Dalam kunjungannya, Purbaya menanggapi kebutuhan yang terlihat di lokasi dan menyesuaikan jenis bantuan yang diperlukan. Ia menjelaskan bahwa pengiriman dilakukan dengan mempertimbangkan permintaan riil warga, termasuk ketersediaan barang.
“Ada satu truk oleh-oleh, ada selimut 380 lembar, cukup kelihatan dengan permintaan tadi kan. Terpal 81 buah, tadi perlu 160, ya? Nanti kita tambah lagi kalau perlu, ya,” ujar Purbaya.
Pada kesempatan yang sama, bantuan tidak hanya berhenti pada kebutuhan dasar berupa perlengkapan darurat. Bantuan sembako dan bahan makanan dapur disebut terus disalurkan secara kontinu, bersama pemenuhan kebutuhan untuk balita.
Penyaluran disebut belum merata
Saat mengecek kondisi lapangan, Purbaya menerima laporan bahwa masih ada wilayah di NTT yang sama sekali belum memperoleh bantuan. Salah satu lokasi yang disebut adalah Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur.
Di tempat itu, warga disebut belum mendapatkan bantuan makanan selama empat hari. Temuan tersebut membuat Purbaya meminta penanganan segera diarahkan agar kebutuhan yang tertunda dapat dipenuhi.
“Oh, kita akan minta BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk melihat daerah itu. Yang jelas dari Kementerian Keuangan, kami nyiapin dana yang cukup sehingga BNPB kinerjanya tidak terganggu,” kata Purbaya.
Menurut penjelasannya, pemerintah berupaya memastikan dana yang disiapkan tidak menjadi hambatan dalam proses distribusi. Dengan begitu, koordinasi teknis di tingkat operasional dapat berjalan tanpa terganggu.
Berita Terkait
Koordinasi pusat–daerah dinilai kurang intens
Purbaya juga menyampaikan penilaiannya soal pola koordinasi dalam penanganan pascagempa. Ia menilai ada indikasi koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang kurang intens.
“Kayaknya seperti enggak ada koordinasi antara daerah sama pusat untuk penanggulangan bencananya. Karena ketika saya tanya di BPBD, banyak enggak tahunya,” jelasnya.
Uraian tersebut menekankan bahwa keterhubungan informasi di tingkat daerah memengaruhi kecepatan respons bantuan. Ketika pihak terkait belum mengetahui kondisi di wilayahnya, distribusi barang untuk korban bisa terlambat.
Setelah laporan itu disampaikan, BNPB kemudian menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung mengarahkan penyaluran bantuan makanan ke lokasi yang disebut belum mendapat pasokan. Langkah respons cepat tersebut diharapkan dapat menutup jeda pemenuhan kebutuhan warga.
Bantuan kemudian diteruskan dalam bentuk dukungan pangan, sandang, dan papan. BNPB disebut saat ini terus beroperasi di titik-titik terdampak gempa di NTT.
Imbauan keselamatan bagi warga
Selain pendistribusian bantuan, perhatian juga diarahkan pada keselamatan warga menghadapi kemungkinan gempa susulan. Kepala BNPB, Suharyanto, mengimbau agar warga terdampak bencana tidak memasuki rumah mereka masing-masing sebelum dinyatakan aman oleh pihak berwenang.
Ia menegaskan bahwa keputusan untuk kembali ke hunian yang mengalami kerusakan tidak boleh dilakukan tanpa verifikasi kondisi bangunan. Menurutnya, gempa susulan dapat terjadi kapan saja sehingga tindakan masuk rumah berisiko.
“Kesiapsiagaan tetap harus ditingkatkan, terutama dengan tidak memasuki rumah yang telah mengalami kerusakan sebelum dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Kalau rumah sudah rusak, jangan dipaksakan untuk masuk. Kita tidak pernah tahu kapan gempa susulan terjadi, yang paling penting sekarang adalah keselamatan bapak dan ibu semua,” jelas Suharyanto.
Melalui rangkaian penyaluran bantuan dan imbauan tersebut, pemerintah berupaya memastikan kebutuhan darurat korban terpenuhi sekaligus menjaga keselamatan warga di masa pemulihan. Penanganan yang responsif diharapkan dapat mempersempit kesenjangan distribusi, termasuk di wilayah yang sempat terlambat mendapatkan bantuan.
