jurnalistik.co.id – Kontroversi seputar donasi besar Reform UK kini semakin memengaruhi perdebatan di Westminster tentang hubungan politik dan uang. Dana sekitar £72 juta yang mengalir ke kas partai tersebut berasal dari dua miliarder Inggris, Ben Delo dan Christopher Harborne.
Dalam pembahasan yang muncul setelah donasi itu diumumkan, pertanyaan utamanya bukan hanya soal besaran bantuan, melainkan juga siapa yang berhak memberi dan bentuk kontribusi seperti apa yang dianggap sah. Perdebatan juga menyinggung bagaimana hukum selama ini memandang sumbangan politik, serta rencana perubahan yang sedang disiapkan pemerintah.
Saat ini, tidak ada batas atas untuk jumlah donasi yang dapat diberikan siapa pun yang tinggal di Inggris maupun di luar negeri kepada partai politik Inggris, dengan syarat individu tersebut terdaftar untuk memilih di Inggris. Pemerintah sendiri telah merencanakan perubahan aturan dalam beberapa bulan terakhir, yang bertujuan membatasi donasi dari warga Inggris yang berada di luar negeri menjadi £100.000 per orang per tahun, dan rencananya diberlakukan secara surut mulai 25 Maret.
Poin pentingnya, kebijakan itu belum benar-benar berubah secara hukum. Detail-detail utama dalam rancangan aturan baru—termasuk persyaratan tempat tinggal (residency) agar seseorang diklasifikasikan sebagai tidak lagi “berada di luar negeri”—masih belum diputuskan. Pemerintah menyatakan tanggal 25 Maret dipilih karena pada hari itu, laporan dari Philip Rycroft yang telah pensiun diterbitkan.
Menurut uraian yang disampaikan dalam laporan tersebut, rekomendasi pertamanya adalah perlu adanya “an annual cap on political donations from British voters living abroad”. Pada hari yang sama, Steve Reed saat itu menyampaikan kepada parlemen bahwa plafon tersebut akan ditetapkan sebesar £100.000 per tahun dan “apply retrospectively” sejak tanggal dimaksud, meski perubahan hukum pada saat itu—dan hingga kini—belum terjadi.
Rencana itu kemudian memunculkan dua persoalan besar. Pertama, apakah pembatasan bagi warga Inggris yang berada di luar negeri sebanding dengan kenyataan bahwa mereka dapat dianggap memiliki keterikatan yang lebih kecil dibanding mereka yang tinggal di dalam negeri. Kedua, apakah secara moral dan etis patut menetapkan aturan, lalu menarik dampaknya ke belakang ketika pemberlakuan mulai berpengaruh pada waktu yang lebih dahulu.
Donasi besar yang disebut-sebut kini datang dalam bentuk sumbangan kolosal dari Ben Delo dan Christopher Harborne—dua miliarder kripto yang sebelumnya tinggal di Hong Kong dan Thailand. Setelah keduanya kembali ke Inggris, Nigel Farage menyatakan bahwa uang yang diberikan dari kedua orang tersebut legal menurut hukum yang berlaku saat ini.
Farage mengatakan, “Both these donations are 100% compliant with the law today, of that there is no question whatsoever,” dan menegaskan, “you cannot confiscate money that has been given legally within the law as it stands.” Ia juga berargumen bahwa upaya mendeklarasikan donasi tersebut ilegal secara surut tidak sejalan dengan logika legal, sambil menyatakan, “Retrospectively declaring donations illegal – that simply cannot be.”
Berita Terkait
Namun, sejumlah detail yang dipersoalkan masih menggantung. Reform UK, menurut laporan itu, tidak memaparkan secara spesifik kapan kedua donor tersebut pindah/relokasi ke Inggris. Di sisi lain, pemerintah juga belum menentukan bagaimana definisi relokasi atau persyaratan tempat tinggal akan diterapkan secara hukum.
Persoalan yang dipertanyakan antara lain apakah indikatornya adalah status sebagai bagian dari daftar pemilih di alamat Inggris, atau apakah yang dimaksud adalah tinggal di Inggris untuk kepentingan pajak. Communities Minister Baroness Taylor menyampaikan di Lords bahwa warga Inggris yang kembali dari luar negeri dan ingin berdonasi tanpa batas harus “must demonstrate a genuine and ongoing connection to the United Kingdom” serta bahwa pemerintah “considering how we will strengthen the residency requirements, including ensuring that the length of time spent in the UK aligns with broader government policy”.
Dengan kata lain, walaupun hambatan tersebut belum dirinci sepenuhnya, arah kebijakannya menunjukkan peluang bahwa prasyaratnya akan cukup ketat. Dari sini muncul pertanyaan praktis: jika Delo dan Harborne tidak memenuhi kriteria yang direncanakan pemerintah, berapa lama keterlambatan itu dapat memengaruhi Reform untuk benar-benar memegang kendali atas dana dalam skala besar tersebut.
Farage juga menyampaikan ancaman politik bahwa bila pemerintah tetap mencoba membatasi kemampuan Reform untuk menggalang dana dari dua donor ini, pemerintahan Reform akan memotong pendanaan partai dari serikat pekerja. Dalam konteks yang disebutkan, Labour menerima £5 juta dari serikat pekerja terkait tahun lalu, dan £12 juta pada tahun sebelumnya; angka lain yang disebut adalah 2024 sebagai tahun pemilu legislatif terakhir.
Selain langkah kebijakan yang menyasar donor dari luar negeri, perdebatan lebih luas juga mempertanyakan apakah perlu ada batas pada porsi pendanaan partai dari satu individu tertentu. Ada pula usulan pembatasan bagi donor yang berbasis di Inggris, termasuk gagasan tentang aturan tahunan serta topi bagi sumbangan dari warga yang berada di luar negeri.
General Secretary dari Unite bahkan menyebut kemungkinan adanya batas domestik di kisaran antara £500.000 hingga £1 juta per tahun. Di saat yang sama, ada argumen yang menyebut pembatasan semacam itu bisa mendorong partai mencari pendanaan lewat banyak donasi kecil ketimbang sedikit donasi besar, sementara pihak lain melihat implikasi berbeda: dorongan untuk meningkatkan pendanaan negara bagi partai politik, yang berarti pembiayaan pada akhirnya berasal dari pembayar pajak.
Tak hanya batas donasi, diskusi juga menyinggung batas belanja. Pertanyaannya mencakup apakah pembatasan harus diterapkan bukan saja pada sumbangan, melainkan juga pada pengeluaran dalam periode di antara pemilu, di samping plafon yang sudah berlaku menjelang pemilu.
Jika kesan yang tertinggal adalah bahwa donasi kepada Reform—khususnya karena besarnya—sedang mengubah cara parlemen membicarakan politik dan uang, maka laporan tersebut menyebut kesan itu memang beralasan. Semua partai, menurut narasi ini, menyadari kepentingan sempit mereka sendiri sekaligus pertimbangan tentang kepentingan publik yang lebih luas dalam merancang aturan pendanaan politik.
