jurnalistik.co.id – Nigel Farage menegaskan donasi besar kepada Reform UK “100% compliant with the law today”, seraya menyatakan bahwa kepatuhan itu berlaku untuk aturan yang berjalan saat ini.
Ia juga menolak menyimpulkan apakah sumbangan yang sama akan tetap sah bila perubahan aturan yang sedang dibahas di parlemen Inggris itu kelak disahkan.
Dalam konteks rencana pembatasan, pemerintah berupaya menetapkan batas donasi tahunan sebesar £100.000 bagi warga Inggris yang tinggal di luar negeri, dengan pemberlakuan surut mulai 25 Maret 2026.
Pada tahap ini, Reform dikaitkan dengan kabar penerimaan dua donasi bernilai besar, masing-masing £36 juta, sehingga totalnya mencapai £72 juta.
Farage menyebut bahwa dua donasi tersebut—yang diumumkan Reform berasal dari pengusaha kaya Ben Delo dan Christopher Harborne—berasal dari pihak yang sama-sama berstatus Inggris, namun keduanya “until recently lived abroad”.
Menurut Farage, tidak ada keraguan bahwa donasi-donasi terbesar dalam sejarah politik Inggris itu masih berada dalam koridor hukum “as it stands”.
Ketika ditanya apakah kedua donatur tersebut sudah menjadi penduduk (resident) Inggris pada 25 Maret 2026, ia menjawab: “I’m not going into their particular details.”
Argumen Farage menyoroti rencana pemerintah untuk menyatakan beberapa donasi ilegal secara surut. Ia menilai kebijakan itu tidak seharusnya dilakukan dan bahkan mengancam respons balik.
“This cannot be.”, kata Farage, lalu menambahkan bahwa jika pemerintah diberi ruang melakukan pelarangan retrospektif, akan muncul reaksi dari pihaknya dan juga Konservatif melalui pembatasan donasi dari serikat pekerja.
Ia menyatakan, “We or the Conservatives would say ‘if you’re going to stop legitimate donors like this, we would say to the trade unions, you can’t give money’.”
Farage juga menyebut bahwa langkah semacam itu akan “collapse” sistem pendanaan politik, dan pada akhirnya membuat pembiayaan partai beralih ke warga lewat pajak. Ia menegaskan sistem seperti itu, menurutnya, ditentang oleh masyarakat Inggris.
Rangkaian pembatasan lewat aturan baru di Parlemen
Di Parlemen, House of Lords sedang membahas Representation of the People Bill. RUU ini menetapkan plafon donasi untuk warga Inggris yang hidup di luar negeri sebesar £100.000 per tahun.
Selain cap tahunan, aturan juga mengatur penundaan bagi mereka yang kembali ke Inggris: untuk bisa mendonasikan lebih dari £100.000, mereka harus menunggu setidaknya satu tahun.
Secara spesifik, UU menyebut donor harus sudah terdaftar sebagai penduduk di Inggris pada 25 Maret 2026 agar dapat menghindari pembatasan.
Berita Terkait
Perihal kapan tepatnya Delo dan Harborne kembali ke Inggris belum jelas. Namun, Menteri Pendidikan Georgia Gould menyatakan pemerintah “really worried about the big money that is coming into politics… and sometimes money from overseas that is shaping politics rather than the ordinary voters”.
Gould menambahkan bahwa perubahan aturan yang kini dimasukkan ke dalam RUU muncul setelah laporan Sir Philip Rycroft mengenai dugaan foreign interference dalam politik Inggris, yang diterbitkan pada 25 Maret.
Perdebatan kembali mencuat setelah Reform mengumumkan dua donasi £36 juta tersebut.
Sir Philip, saat diwawancarai di Radio 5 Live oleh Matt Chorley, menegaskan pemeriksaan donasi domestik bukan bagian dari mandat ulasannya, tetapi ia melihat ada alasan untuk memberi batas pada seluruh donasi, baik dari warga Inggris yang tinggal di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri.
Ia mengatakan, “I don’t see any reason why we should have these mega sums of money coming into British politics.”
Sir Philip juga menyebut keputusan pemerintah untuk melarang beberapa donasi secara retrospektif “going to be controversial”. Di saat yang sama, ia menambahkan, “If you say, you’re going to change the rules to cap donations at some point in the future, then clearly the risk is that you get a lot of those donations coming through the door before you’re able to do that.”
Farage sendiri mengklaim bahwa donasi tersebut membantu Reform “catch up with the other big parties” serta memungkinkan partainya “professionalise”.
Ia membandingkan hubungan pendanaan dengan partai lain: Farage mengatakan serikat pekerja memberi uang kepada Labour agar partai tersebut melaksanakan kebijakan, sementara donatur Konservatif memberi dana agar mereka mendapatkan “knighthoods and peerages”.
Sebaliknya, ia menyatakan bahwa, bila Reform menang dalam pemilihan umum berikutnya, Harborne maupun Delo tidak akan memperoleh “peerages” atau kontrak pemerintah.
Ketika ditanya mengenai pengaruh kedua tokoh itu terhadap kebijakan Reform terkait kripto, Farage mengatakan ia telah menunjukkan naskah kebijakan partainya kepada mereka, dan keduanya “thought it made sense”.
Ia menegaskan pula bahwa dua donatur itu “will not benefit” dari kebijakan Reform, yang menurutnya bertujuan untuk mengatur kripto secara tepat.
Farage berbicara pada hari yang sama dengan Trade Unions Congress (TUC) yang menggelar konferensi tahunannya. TUC menyebut Reform sebagai “a party for sale”, dan mendeskripsikan donasi sebagai “a crisis for democracy”.
Sharon Graham dari Unite menilai pemerintah perlu melangkah lebih jauh dengan menerapkan cap pada donasi individu yang dibuat oleh penduduk Inggris.
Sementara itu, Tom Tugendhat dari kubu Konservatif, dalam komentar pada hari Minggu, menegaskan pentingnya memastikan Inggris tidak berubah menjadi “a sort of Americanisation of politics where money just sort of runs free”.
Lisa Smart dari Partai Liberal Demokrat menyerukan adanya undang-undang darurat untuk membatasi donasi kampanye dan pengeluaran. Partai Hijau juga meminta Labour “find its spine and support a tight cap”.
