jurnalistik.co.id – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan proyeksi belanja negara dalam APBN 2027 berpeluang mendekati angka Rp 4.000 triliun. Pernyataan itu ia sampaikan saat Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan I Tahun 2026-2027 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Dalam rapat tersebut, Puan menegaskan bahwa besarnya anggaran yang akan disampaikan Presiden pada APBN 2027 mencerminkan peningkatan skala belanja negara dalam kurun waktu lebih dari dua dekade terakhir. Ia menyebut proyeksi ini sebagai gambaran besaran sumber daya yang harus dikelola pemerintahan setiap tahun.
“APBN Tahun 2027, yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja Rp 4.000-an triliun,” kata Puan. Menurutnya, lonjakan belanja negara dari tahun ke tahun terlihat jelas dalam perjalanan anggaran.
Ia lantas menguraikan perbandingan historis untuk menunjukkan perubahan skala belanja. Pada 2000, APBN berada pada kisaran Rp 197 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp 1.126 triliun pada 2010, atau naik hampir 6 kali lipat dibandingkan 2000.
Puan juga menyinggung perkembangan belanja negara dalam periode yang lebih dekat. Pada 2026, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp 3.842,7 triliun, atau hampir 20 kali lipat dibandingkan 26 tahun sebelumnya. Dari rentang itulah ia memproyeksikan arah belanja negara menuju angka yang semakin mendekati Rp 4.000 triliun.
“Mungkin tidak ada satu pun di antara kita yang pernah melihat banyaknya uang sebesar hampir Rp 4.000 triliun. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar,” ujar Puan. Ia menyampaikan bahwa besaran tersebut menunjukkan skala yang besar pula dalam pengelolaan anggaran negara.
Berita Terkait
Namun, Puan menekankan bahwa besarnya angka anggaran tidak otomatis berarti manfaatnya otomatis dirasakan masyarakat. Ia mengingatkan agar anggaran yang sedemikian besar harus benar-benar berguna dan menjawab kebutuhan rakyat.
Politikus PDI-P itu menegaskan hal tersebut melalui pengingat yang ia sampaikan secara tegas. “Angka sebesar apa pun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat,” katanya. Dengan demikian, ukuran kinerja APBN tidak boleh berhenti pada angka nominal.
Ia juga menyoroti cara pandang terhadap APBN. Menurut Puan, APBN tidak dapat dinilai hanya dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan harus dilihat dari hasil dan kinerjanya dalam memenuhi harapan publik.
“APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik,” ujar Puan. Dalam pandangan itu, efektivitas belanja negara menjadi titik utama yang perlu dievaluasi dari waktu ke waktu.
Dengan proyeksi belanja negara yang berpotensi mendekati Rp 4.000 triliun pada APBN 2027, Puan menempatkan perhatian pada bagaimana anggaran bergerak dari perencanaan menuju dampak nyata. Ia menilai, karena skala sumber daya yang dikelola pemerintah setiap tahun semakin besar, evaluasi terhadap implementasi dan hasil harus semakin ketat agar manfaatnya tetap berpihak pada urusan rakyat.
Dalam penyampaian tersebut, Puan juga mengaitkan proyeksi APBN 2027 dengan tren perjalanan anggaran yang terus melebar dari waktu ke waktu. Ia menggambarkan bahwa peningkatan skala belanja bukan sekadar perubahan angka, melainkan konsekuensi dari semakin kompleksnya pengelolaan sumber daya yang harus dijalankan pemerintah.
Lebih jauh, ia mengingatkan pentingnya menilai APBN dari keluaran dan dampaknya, bukan hanya dari besaran nominal yang disalurkan. Saat kapasitas belanja makin besar, mekanisme evaluasi terhadap pelaksanaan dan kinerja perlu dilakukan lebih serius dan berulang, agar setiap program benar-benar mengarah pada pemenuhan kebutuhan rakyat dan manfaat yang bisa dirasakan.
