jurnalistik.co.id – Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pemerintah akan memperketat kepatuhan dalam proses restitusi pajak. Ia menyampaikan penguatan itu juga berkaitan dengan kewenangan pemeriksaan dan/atau audit khusus yang tercantum dalam skema APBN 2027.
Pernyataan tersebut disampaikan Suahasil Nazara di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (29/9/2026). Menurutnya, negara tetap harus memastikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Dalam kesempatan itu, Suahasil menjelaskan bahwa pengelolaan restitusi merupakan seperangkat instrumen yang dimiliki pemerintah. Peran Kementerian Keuangan bersama Direktorat Jenderal Pajak, lanjutnya, menjadi pengarah agar restitusi yang diajukan wajib pajak dapat diproses secara tertib berdasarkan ketentuan.
“Karena itu saya ingin menegaskan di sini, saya tegaskan terakhir juga ketika kita melakukan konferensi pers APBN kita: Pemerintah akan menghormati seluruh hak wajib pajak yang mengajukan restitusi,” kata Suahasil di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Meski menekankan penghormatan terhadap hak wajib pajak, Suahasil menyatakan pemerintah tidak akan mengendurkan aspek kepatuhan dalam proses restitusi. Ia menegaskan, kepatuhan yang dimaksud mencakup sejumlah unsur yang perlu dinilai dan dibuktikan.
Lebih lanjut, Suahasil menyampaikan pemerintah ingin memastikan kepatuhan terkait dokumen dan transaksi. Ia juga menyoroti pentingnya keterkaitan antarsubjek pajak yang harus dibangun dan dapat ditelusuri dalam rangka memperoleh restitusi.
“Namun, pada saat yang bersamaan kita juga ingin memastikan kepatuhannya. Kepatuhannya mengenai faktur, kepatuhannya mengenai transaksi, kepatuhannya mengenai hubungan antar wajib pajak yang harus di-establish dalam rangka mendapatkan restitusi tersebut,” tegasnya.
Suahasil juga menyinggung bahwa pernyataan terkait kewenangan pemeriksaan maupun audit khusus menjadi bagian dari jawaban atas pertanyaan yang berkembang. Dengan demikian, penegasan tersebut diarahkan agar publik memahami posisi pemerintah ketika mengelola restitusi dalam konteks anggaran.
Berita Terkait
Dalam kerangka APBN 2027, ia menempatkan pemeriksaan dan/atau audit khusus sebagai bagian dari penguatan prosedural. Pemeriksaan tersebut, menurut logikanya, berfungsi untuk memastikan restitusi tidak semata-mata diproses berdasarkan pengajuan, melainkan juga memeriksa kesesuaian dengan kepatuhan yang ditetapkan.
Ia menekankan bahwa tujuan utama pemerintah adalah menyeimbangkan dua hal yang sama-sama penting. Di satu sisi, hak wajib pajak untuk mengajukan restitusi tetap dihormati. Di sisi lain, pemerintah memastikan kepatuhan yang menjadi dasar restitusi dapat dipenuhi.
Dengan penegasan tersebut, komunikasi kebijakan tampak diarahkan untuk meredam kekhawatiran bahwa kewenangan pengawasan akan mengabaikan hak wajib pajak. Suahasil justru memposisikannya sebagai mekanisme untuk menjaga proses restitusi tetap berada dalam koridor aturan.
Poin kepatuhan yang disebut Suahasil meliputi aspek faktur dan transaksi, serta hubungan antarwajib pajak. Penekanan pada unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa evaluasi restitusi perlu memuat keterkaitan dan kesesuaian yang dapat dipertanggungjawabkan dalam proses pemeriksaan.
Secara keseluruhan, pernyataan Suahasil Nazara memperlihatkan arah kebijakan yang menempatkan restitusi pajak sebagai proses yang tetap berkeadilan. Pemerintah menyatakan akan tetap menghormati pengajuan restitusi, tetapi kepatuhan menjadi fokus untuk memastikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak berlangsung sesuai ketentuan di APBN 2027.
Fokus kepatuhan sebagai dasar restitusi
Dalam penjelasannya, Suahasil menegaskan kepatuhan bukan hanya urusan administratif. Kepatuhan mengenai faktur dan transaksi dipandang perlu untuk diestablish, sekaligus memastikan hubungan antar wajib pajak dapat ditelusuri dalam rangka proses restitusi.
Dengan menempatkan tiga elemen itu sebagai perhatian utama, pemerintah berupaya memperkuat konsistensi pengambilan keputusan. Pada saat yang sama, penegasan mengenai penghormatan hak wajib pajak menjadi penanda bahwa kebijakan yang diterapkan tetap menjaga prinsip perlindungan terhadap hak pengajuan restitusi.
