jurnalistik.co.id – Presiden Prabowo Subianto menanggapi usulan agar laba badan usaha milik negara (BUMN) dialokasikan untuk mendanai riset dan inovasi. Ia menilai gagasan itu baik, tetapi mempertanyakan kondisi laba pada perusahaan pelat merah.
Usulan tersebut disampaikan para akademisi dalam Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026. Acara itu diikuti rektor, dekan, dan dosen dari berbagai universitas di seluruh Indonesia, dengan total peserta mencapai 2.600 orang.
Dalam penutupan sarasehan, Prabowo menyebut bahwa ide penggunaan dana riset dari laba BUMN merupakan langkah yang masuk akal. Namun, ia menekankan perlunya memastikan terlebih dahulu apakah BUMN memang sudah menghasilkan laba.
“Tadi juga usul biaya riset, agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset ya, inovasi. Ini bagus usul, masalahnya BUMN ini ada labanya enggak?,” ucap Prabowo yang dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2026).
Prabowo mengaitkan pertanyaan itu dengan evaluasi atas kinerja sejumlah BUMN yang dinilai belum optimal. Menurutnya, kondisi tersebut mendorong pemerintah bersama Danantara untuk melakukan pembenahan dan penertiban pada perusahaan-perusahaan pelat merah.
Meskipun begitu, kepala negara juga menyampaikan bahwa proses perbaikan mulai menunjukkan hasil. Ia menyebut, berdasarkan laporan Danantara, sejumlah BUMN telah mencatatkan laba sebagai dampak dari transformasi yang dijalankan.
“Sekarang mulai ada (laba). Terima kasih Danantara. Terima kasih satu tahun ini sudah mulai ada laba ya,” kata Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menyatakan pemerintah akan terus melanjutkan pembenahan BUMN ke depan. Salah satu langkah yang disorotnya adalah memangkas jumlah perusahaan pelat merah agar lebih terarah dan terkendali.
Ia mengatakan, target penataan mengarah pada pengurangan entitas BUMN menjadi sekitar 250 perusahaan. Prabowo menuturkan, sebelumnya jumlahnya lebih dari 1.000 BUMN, yang mencakup induk, anak, maupun cucu usaha.
Baginya, ukuran yang terlalu besar tersebut berpengaruh pada besarnya biaya operasional. Ia menilai, beban overhead dapat meningkat terutama untuk membiayai jabatan direksi dan komisaris, sementara perusahaan tidak untung.
“Ujungnya nanti 250 (BUMN). Bayangkan lebih dari 750 (BUMN akan) kita tutup. Itu 750 dirut, 750 direksi kali empat atau kali lima, 750 komisaris kali sepuluh. Overhead -nya kayak apa, gajinya kayak apa. Ini uang rakyat semua, perusahaan tidak untung, hanya bayar overhead,” papar Prabowo.
Dengan pertimbangan itu, Prabowo menekankan bahwa pemerintah ingin membuat pengelolaan BUMN berjalan lebih rasional, efisien, dan transparan. Ia juga menargetkan proses penataan selesai pada tahun ini sehingga ada ruang bagi perbaikan yang lebih cepat dalam periode berikutnya.
Prabowo menegaskan, dalam dua tahun ke depan, BUMN diharapkan dapat beroperasi dengan efisiensi yang lebih baik. Ia juga berharap perusahaan-perusahaan pelat merah semakin transparan dan lebih fokus bekerja untuk kepentingan rakyat.
“Jadi dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat saudara,” pungkas Prabowo.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menilai usulan pendanaan riset dari laba akan lebih kuat apabila dasar utamanya benar-benar tersedia, yakni BUMN yang telah mencatat keuntungan. Ia ingin agar skema semacam itu tidak berhenti pada gagasan, melainkan ditopang kondisi keuangan perusahaan pelat merah yang dapat dipertanggungjawabkan.
Prabowo juga menggambarkan bahwa pembenahan yang sedang berjalan tidak lepas dari kebutuhan menata ulang tata kelola agar lebih terarah. Ia menempatkan penertiban entitas BUMN sebagai bagian dari upaya menekan pemborosan, sehingga perusahaan tidak hanya menjalankan struktur organisasi, tetapi juga menunjukkan kinerja yang membaik.
Lebih jauh, ia menegaskan proses penataan ditargetkan rampung dalam tahun ini, agar periode berikutnya bisa dimanfaatkan untuk percepatan perbaikan. Dengan kerangka tersebut, pemerintah berharap dalam waktu dekat pengelolaan BUMN semakin efisien dan lebih terbuka, serta manfaatnya dapat dirasakan langsung bagi kepentingan masyarakat.
