jurnalistik.co.id – Presiden RI Prabowo Subianto menyinggung efisiensi perusahaan pelat merah dengan rencana memangkas jumlah BUMN dari lebih dari 1.000 entitas menjadi 250.
Gagasan itu disampaikan Prabowo dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di JCC Senayan, Jakarta, pada Minggu (28/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menanggapi usulan para profesor universitas yang meminta agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba untuk riset dan inovasi. Ia menilai arah tersebut pada prinsipnya positif.
Namun, Prabowo kemudian mengajukan pertanyaan mengenai kondisi keuangan BUMN yang menjadi dasar kebijakan. Ia mempertanyakan apakah perusahaan-perusahaan itu benar-benar menghasilkan laba.
“Masalahnya, BUMN-BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih, Danantara mana itu? Iya, terima kasih. Nah itu kan sudah mulai botak. Satu tahun ini sudah mulai ada laba,” ujar Prabowo.
Ia melanjutkan dengan menegaskan bahwa proses pembenahan sedang dilakukan. “Masalahnya kemarin ini BUMN-BUMN ini ya kita sudah tahulah, sudah lama jadi orang Indonesia, saudara sudah mengerti. Ini sedang kita bersihkan, sedang kita tertibkan,” sambungnya.
Setelah menyoroti isu profitabilitas, Prabowo menyinggung rencana pemangkasan jumlah BUMN. Ia lalu meminta penjelasan dari COO Danantara, Dony Oskaria, mengenai target pengurangan entitas.
Dony memaparkan bahwa dari 1.000 lebih BUMN, perusahaan akan disisakan sebanyak 250 saja. Dalam penjelasan itu, Prabowo menekankan besarnya skala penutupan yang sudah berjalan.
“Dari 1.000 lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah ya. Gimana Pak Dony? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250. Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup,” kata Prabowo dengan merujuk pada pemaparan Dony.
Prabowo kemudian mengajak publik membayangkan beban yang timbul dari struktur pimpinan pada BUMN yang dinilai tidak untung. Ia menggambarkan biaya yang menurutnya pada akhirnya berasal dari uang rakyat.
“750 dirut, 750 direksi kali 4 atau kali 5, 750 komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead,” tuturnya.
Pernyataan itu menjadi pijakan Prabowo saat mengaitkan efisiensi dengan tuntutan agar perusahaan pelat merah bekerja lebih tepat sasaran. Ia menempatkan pemangkasan sebagai bagian dari upaya merapikan tata kelola dan memperbaiki kinerja.
Prabowo juga menyampaikan target waktu yang ia harapkan bagi proses efisiensi tersebut. Ia meminta agar langkah ini dituntaskan dalam dua tahun, dengan penekanan bahwa tahun berjalan harus selesai.
“Kita mau sekarang rasional, efisien, dan ini kita buktikan, dan ini kita lakukan. Saya minta dalam tahun ini harus selesai, ya. Jadi dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat,” imbuh Prabowo.
Dengan demikian, Prabowo menautkan tiga hal dalam satu kerangka pembahasan: persoalan laba dan kemampuan perusahaan, kebutuhan pembenahan yang sedang dijalankan, serta target penataan jumlah BUMN sampai tersisa 250 entitas.
Lewat pidatonya, ia menekankan agar proses penertiban tidak berhenti pada wacana, melainkan bergerak ke eksekusi yang terukur dan cepat. Ia juga menempatkan aspek transparansi dan efisiensi sebagai tujuan yang ingin dicapai dalam rentang waktu yang ia tentukan sendiri.
Dalam arah evaluasi tersebut, Prabowo menekankan bahwa dorongan efisiensi bukan berhenti pada gagasan, melainkan harus berangkat dari penilaian atas kemampuan BUMN menunjukkan kinerja yang menghasilkan laba. Dari sudut pandangnya, pembenahan juga perlu memastikan beban operasional tidak menjadi alasan untuk melanggengkan struktur yang dinilai tidak memberi nilai tambah.
Ia kemudian mengaitkan pembahasan laba, proses pembersihan, dan rencana pemangkasan jumlah entitas menjadi satu rangkaian kebijakan. Prabowo meminta agar target pengurangan berjalan dengan ukuran yang jelas, termasuk kelanjutan penutupan yang sudah berlangsung dan arahnya berakhir pada tersisa 250 perusahaan, dengan penekanan bahwa penyelesaian harus tuntas dalam dua tahun dan tahun ini wajib berakhir.
