jurnalistik.co.id – Presiden Bolivia, Rodrigo Paz, menyatakan keadaan darurat setelah berminggu-minggu unjuk rasa yang menuntut pengunduran dirinya. Keputusan itu diumumkan sebagai respons atas protes yang dinilai telah mengganggu mobilitas dan memicu kelangkaan barang-barang pokok.
Langkah tersebut memberi Paz kewenangan yang lebih luas untuk membubarkan atau membersihkan titik-titik pemblokiran jalan yang dilakukan demonstran. Pemblokiran itu disebut menyebabkan kekurangan serius kebutuhan dasar dan melumpuhkan bagian-bagian besar di seluruh negeri.
Dalam pernyataannya, Paz mengatakan keadaan darurat bertujuan untuk “free the country’s roads” dan “restore” normalcy. Menurut ketentuan hukum yang berlaku, Kongres Bolivia harus menyetujui atau menolak langkah tersebut dalam waktu 72 jam sejak deklarasi diumumkan.
Protes yang menjadi latar keputusan itu dipicu sejak akhir April. Aksi dilakukan oleh berbagai kelompok, termasuk penambang, petani, serta kelompok-kelompok masyarakat adat yang menilai pemerintah mendorong kebijakan yang merugikan mereka.
Blokade jalan menghambat kebutuhan harian
Pemblokiran jalan yang dipimpin para penambang, petani, dan kelompok masyarakat adat disebut menjadi bagian dari rangkaian protes yang berujung pada gangguan luas. Dalam kerusuhan tersebut, beberapa orang dilaporkan tewas dan ratusan lainnya ditangkap.
Organisasi atau kelompok protes juga menyerukan agar subsidi bahan bakar dipulihkan. Mereka sekaligus menuntut pembatalan atau penarikan kembali langkah-langkah penghematan (austerity) serta tetap mendesak agar Rodrigo Paz mundur dari jabatannya.
Di sisi lain, Paz menyatakan bahwa krisis saat ini merupakan upaya yang terorganisasi untuk menjatuhkan atau mendestabilisasi negara. Pernyataan itu ia sampaikan melalui unggahan di media sosial pada hari Sabtu, dengan kutipan: “Bolivians cannot continue to be hostages of blockades that prevent working, studying, receiving medical attention, supplying themselves, and bringing sustenance to their homes”.
Pengumuman keadaan darurat itu datang hanya beberapa jam setelah Paz memperlihatkan bahwa telah ada kesepakatan dengan serikat buruh utama Bolivia, yaitu Bolivian Workers’ Confederation. Namun, beberapa kelompok masyarakat adat menyatakan mereka akan terus melanjutkan aksi protes, sementara pemblokiran jalan tetap berada di tempat, sebagaimana diberitakan AFP.
Jurnalis juga melaporkan melihat kehadiran aparat kepolisian dan militer di alun-alun-alun utama pada hari Sabtu. Kondisi tersebut memperlihatkan intensifikasi langkah keamanan di tengah situasi yang terus memanas.
Sejumlah kebijakan memicu kemarahan publik
Unjuk rasa bermula dari pemicu awal berupa reformasi lahan yang diusulkan Paz. Para kritikus menilai rancangan itu akan mempermudah pemilik lahan besar untuk membeli properti milik kelompok berskala kecil.
Setelah mendapat tekanan, Paz kemudian membatalkan reformasi tersebut. Meski demikian, petani dan kelompok lain tetap bergabung dalam aksi protes karena keluhan yang berlanjut terhadap kebijakan-kebijakan lain, termasuk pemotongan subsidi bahan bakar yang sudah berlangsung lama.
Terdapat pula reaksi balik terhadap usulan perubahan konstitusi Bolivia. Paz mengatakan perubahan itu diperlukan untuk membuka ekonomi agar investasi pihak swasta dapat masuk lebih luas.
Namun, para demonstran berpendapat perubahan konstitusi akan melemahkan pengawasan atas sumber daya alam dan area ekonomi kunci lainnya. Perbedaan pandangan ini menjadi salah satu titik yang memperpanjang konflik sosial di lapangan.
Paz juga menuduh mantan presiden sayap kiri, Evo Morales, berperan mengatur jalannya protes. Tuduhan tersebut ditolak oleh Morales.
Untuk meredakan gelombang protes, Paz telah melakukan sejumlah langkah, termasuk merombak kabinet. Ia juga memangkas gaji—termasuk gaji para menteri—hingga setengah dari sebelumnya, serta mengumumkan pembentukan sebuah dewan yang akan bernegosiasi dengan sektor-sektor masyarakat yang merasa terpinggir di bawah pemerintahannya.
Sayangnya, langkah-langkah tersebut belum berhasil menghentikan atau menenangkan keresahan yang terjadi. Situasi yang tidak mereda itu kemudian mendorong pemerintah menempuh jalur keadaan darurat.
Kongres menyiapkan dasar hukum
Beberapa waktu sebelumnya, tepatnya bulan lalu, Kongres telah meloloskan sebuah rancangan undang-undang yang disebut mempermudah presiden untuk mendeklarasikan keadaan darurat. Dalam konteks yang sama, aturan tersebut juga membuka ruang untuk dikerahkannya pasukan guna menertibkan atau meredam protes.
Dengan demikian, deklarasi keadaan darurat oleh Rodrigo Paz bukan hanya tanggapan atas dampak pemblokiran jalan, tetapi juga berdiri di atas dasar hukum yang baru saja disahkan. Kini, perhatian publik tertuju pada keputusan Kongres yang harus datang dalam tenggat 72 jam untuk menentukan langkah tersebut diterima atau ditolak.
Di tengah ketegangan yang berlanjut, kelompok-kelompok yang memprotes masih mempertahankan tuntutan mereka, sementara pemerintah menegaskan bahwa pemulihan normalitas akan dilakukan melalui tindakan yang lebih tegas atas akses jalan dan aktivitas harian warga.
