jurnalistik.co.id – Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus menegaskan bahwa masa depan politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak ditentukan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Menurut Bestari, kelanjutan karier politik Gibran justru bergantung pada kinerja yang ditunjukkannya selama menjabat sebagai wakil presiden.
Penegasan itu disampaikan Bestari dalam Podcast Gaspol! Kompas.com, yang dikutip pada Minggu (21/6/2026). Bestari menilai cara pandang yang mengaitkan arah politik Gibran dengan kehendak Jokowi tidak lagi tepat setelah Gibran menjalankan tugas negara sebagai wakil presiden.
Validasi kinerja sebagai ukuran
Bestari menyatakan bahwa penilaian terhadap kelayakan langkah politik Gibran seharusnya berangkat dari apa yang dilakukan selama menjabat. Ia mengatakan, “Validasinya adalah dari apa yang dia buat semasa menjadi wakil presiden. Kalau memang apa yang dilakukan pada hari ini menunjukkan bahwa dia baik, ini kan setara dengan upaya daripada partai lain yang ingin menunjukkan dia baik juga kalau ingin bersama dengan Pak Prabowo di periode berikutnya,” ujar Bestari.
Dalam pandangan PSI, kinerja Gibran menjadi dasar apakah sosok tersebut dinilai mampu melanjutkan perjalanan politiknya. Bestari juga menekankan bahwa Gibran adalah pihak yang menentukan arah masa depan politiknya sendiri.
“Masa depan Mas Gibran itu tidak ditentukan oleh Pak Jokowi, mohon maaf nih Pak Jokowi kalau mendengar. Tapi pasti oleh Mas Gibran sendiri. Beliau pria dewasa,” ujar Bestari. Pernyataan itu disampaikan sebagai respons terhadap anggapan bahwa Jokowi masih memegang peran penentu dalam langkah politik putranya.
Bestari kemudian menilai tidak semestinya seorang wakil presiden diperlakukan seolah masih harus diarahkan oleh ayahnya. Ia menyampaikan, “Jangan salah lho, beliau itu wakil presiden. Masa mesti ditentukan lagi oleh Pak Jokowi, mesti ke mana. Itu enggak bisa. Bagaimana mau mempengaruhi wakil presiden, Pak?”
Lebih jauh, Bestari melihat bahwa logika pengaruh semacam itu tidak sejalan dengan posisi wakil presiden yang menjalankan tugas dan wewenangnya sendiri. Ia menilai pembacaan hubungan Jokowi dan Gibran dalam konteks keputusan politik semestinya tidak mengaburkan tanggung jawab Gibran sebagai pejabat negara.
Bantah anggapan Jokowi ikut memengaruhi proses politik
Bestari juga membantah anggapan bahwa Jokowi memiliki kehendak besar yang kemudian memengaruhi berbagai proses politik. Menurutnya, hal tersebut mencakup isu campur tangan terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.
Dalam penjelasannya, Bestari menyatakan bahwa proses yang mengantarkan Gibran menjadi calon wakil presiden berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Ia mengatakan, “Pak Jokowi jangan selalu diposisikan pada posisi bahwa beliau sangat berkeinginan sehingga mempengaruhi MK lah, inilah ono lah, yang sebetunya itu enggak ada. Berjalan saja sebagaimana mekanisme,” ujar Bestari.
Dengan kata lain, PSI menempatkan penentuan dan alur politik pada jalur formal yang mengikuti ketentuan. Bestari menolak narasi yang menempatkan Jokowi sebagai aktor dominan yang mengintervensi institusi, khususnya dalam konteks perkara di MK.
Bestari menambahkan bahwa Jokowi pernah menyatakan keberatan ketika Gibran dikaitkan dengan posisi calon wakil presiden. Ia menyebut, “Pak Jokowi bahkan sama-sama kita dengar menolak waktu itu kalau Gibran dijadikan wakil presiden. Kan sudah jelas itu,” ujar Bestari.
Menurut Bestari, penolakan Jokowi pada fase awal ketika Gibran dikaitkan dengan posisi tersebut menunjukkan bahwa asumsi campur tangan tidak berdasar. Ia menggunakan pernyataan penolakan itu sebagai landasan untuk menolak dugaan bahwa Jokowi memiliki dorongan kuat yang kemudian mengarahkan proses politik.
Melalui rangkaian pernyataan tersebut, Bestari menegaskan bahwa PSI memandang figur Gibran harus dinilai dari kinerja dan kontribusi selama menjalankan peran sebagai wakil presiden. Bagi PSI, ukuran utama kelanjutan politik Gibran adalah bagaimana ia bekerja dalam kapasitasnya saat ini, bukan keputusan yang dikaitkan dengan Jokowi.
Dengan penekanan pada validasi kinerja serta penolakan terhadap narasi pengaruh Jokowi, Bestari mencoba mengarahkan pembicaraan kembali pada substansi kepemimpinan dan proses yang berjalan sesuai mekanisme. Dalam kerangka itu, masa depan politik Gibran disebut ditentukan oleh langkah serta performanya sendiri selama menjabat.
