Lebih dari 120 MP dan peers desak John Healey lakukan “urgent review” sistem cicilan student loan yang “unsustainable burden”

jurnalistik.co.id – Lebih dari 120 anggota parlemen dari berbagai kubu, beserta sejumlah “peers”, meminta chancellor John Healey melakukan “urgent review” terhadap sistem pembayaran kembali cicilan student loan. Mereka menyebut skema yang ada saat ini menimbulkan “unsustainable burden” bagi generasi pekerja berikutnya.

Permintaan itu disampaikan melalui surat terbuka yang dikoordinasikan oleh kelompok kampanye Rethink Repayment. Dalam surat tersebut, para penandatangan menilai rancangan pembayaran kembali yang berlaku sekarang memberi tekanan yang berlebihan, terutama ketika dipadukan dengan kebijakan ambang pembayaran, bunga, dan pajak yang relevan.

Alasan surat terbuka dan sorotan pada Plan 2

Surat kepada Healey tidak menyebut rencana spesifik yang diinginkan untuk direformasi, maupun negara yang menjadi target perubahan. Namun, perdebatan yang mengemuka dalam konteks ini terutama mengarah pada Plan 2.

Plan 2 adalah cicilan yang diambil oleh mahasiswa di Inggris pada periode September 2012 hingga Juli 2023, dan skema ini masih diberlakukan di Wales. Dalam mekanismenya, lulusan membayar kembali jumlah berdasarkan penghasilan yang melewati batas pembayaran (repayment threshold), dengan tarif sebesar 9%.

Menurut surat itu, “successive governments’ adjustments to repayment thresholds – together with high interest and marginal tax rates – are placing an unsustainable burden on the next generation of workers”. Para penandatangan juga menyatakan bahwa banyak lulusan berpenghasilan menengah “see less than half of any hard-earned pay rise due to a combination of income tax, national insurance and student loan repayments”.

Selain menyoroti efek kumulatif dari penyesuaian ambang pembayaran, surat itu juga menekankan aspek keadilan dalam kerangka pembayaran kembali. Mereka menulis: “We are united in the belief that the current repayment framework requires urgent review… to ensure it is fair, sustainable, and supportive of aspiration.”

Di dalam barisan penandatangan, terdapat pula anggota parlemen yang memiliki student loan Plan 2 sendiri. Isu ini disebut sedang mendapat perhatian khusus sepanjang tahun berjalan, sejalan dengan meningkatnya sorotan publik terhadap bagaimana sistem tersebut bekerja bagi mereka yang mulai membayar.

Lucy Powell, yang menjabat sebagai Education Secretary, sebelumnya menyatakan bahwa suku bunga pada student loan tersebut “egregious” dan menyebut masalah ini berada “at the top of her in-tray”. Ia menggambarkan bahwa persoalan itu kini menjadi salah satu prioritas kebijakan yang harus segera ditangani.

Secara umum, skema student loan berbeda bergantung pada tempat tinggal di Inggris Raya serta waktu seseorang mulai kuliah. Perbedaan rencana itu berpengaruh pada bagaimana seseorang menghitung pembayaran kembali, termasuk ambang pembayaran dan aturan perhitungan yang menyertainya.

Kebijakan Rachel Reeves soal pembekuan ambang pembayaran

Dalam surat tersebut, para kampanye juga merujuk pada keputusan yang diambil pada November tahun sebelumnya oleh chancellor saat itu, Rachel Reeves. Reeves memutuskan membekukan repayment threshold Plan 2 pada angka £29,385 untuk periode 2027 hingga 2030, alih-alih membiarkannya naik mengikuti inflasi.

Para pendukung perubahan menyebut konsekuensi dari langkah tersebut adalah mahasiswa akan mulai membayar lebih cepat daripada skenario jika ambang pembayaran diindeks sesuai inflasi. Mereka juga menilai bahwa kenaikan gaji yang terjadi setelahnya dapat menyebabkan pembayaran menjadi semakin besar karena penerapannya mengikuti penghasilan melewati batas.

Seruan untuk membalik keputusan itu juga bergema dalam laporan Treasury select committee setelah penyelidikan mengenai student loans. Laporan komite tersebut, menurut surat yang dibahas, juga mengacu pada investigasi BBC yang menemukan bahwa pemerintah pernah membandingkan pembayaran student loan Plan 2 dengan opsi “£30-a-month phone contracts” dalam materi promosi untuk remaja satu dekade sebelumnya.

Dalam temuan yang dikutip, laporan itu menyatakan perbandingan tersebut “inaccurate for higher earners” dan “amounted to mis-selling”. Dengan kata lain, penilaian yang muncul adalah adanya ketidaksesuaian informasi untuk kelompok berpenghasilan lebih tinggi, sekaligus dugaan penjualan yang menyesatkan.

Suara anggota parlemen dan respons pihak yang berwenang

Beberapa anggota parlemen yang disebut turut menandatangani surat meliputi Laura Trott dari kubu Konservatif sebagai shadow education secretary, serta Munira Wilson dari Liberal Democrats yang menjabat sebagai education spokeswoman. Ada pula Tom Gordon, anggota parlemen Liberal Democrat untuk Harrogate dan Knaresborough, yang menyatakan kepada BBC bahwa ia tidak dapat “see an end in sight” terkait pembayaran Plan 2 miliknya.

Gordon mengatakan ia justru mengharapkan utangnya akan dihapus setelah 30 tahun, sesuai ketentuan dalam skema pembayaran yang ia miliki. Ia mengajukan pertanyaan: “If someone earning an MP’s salary still isn’t likely to repay their student loan in full, what chance does someone on a much lower income have?” Ia menambahkan bahwa ini merupakan “an issue of fairness”.

Dalam penjelasannya, Gordon juga menyampaikan bahwa pemerintah telah mengubah syarat pembayaran dan menaikkan suku bunga setelah seseorang sudah menandatangani persetujuan. Ia menegaskan, “No bank or mortgage lender could retrospectively rewrite the terms of a loan like that. It simply wouldn’t be allowed. So why should the government be able to do it?”

Oliver Gardner, pendiri Rethink Repayment, menyatakan surat itu menunjukkan bahwa krisis cicilan mahasiswa bukan isu yang bersifat partisan. Ia mengatakan: “We believe that now is the time to create a system that is fair and that unshackles millions of graduates from mountains of student loan debt”.

Sementara itu, seorang juru bicara Department for Education menanggapi dengan menyebut: “We know the system we inherited is broken and unfair, and some graduates feel the weight of this more strongly.” Juru bicara tersebut juga menambahkan bahwa pihaknya “want to make sure the student loans system works better for everyone and are considering our response to the Treasury Committee’s inquiry.”