jurnalistik.co.id – Spanyol melontarkan kecaman keras terhadap respons sejumlah negara Uni Eropa yang dinilai “selfish, polarising and unlawful” menyusul masuknya gelombang migran ke Ceuta dari Maroko. Pemerintah Madrid juga mempertegas bahwa penanganannya di perbatasan telah dipulihkan dalam waktu singkat, serta menolak framing yang dianggap menyudutkan Spanyol.
Menurut otoritas Spanyol, sekitar 60.000 migran dari Maroko mencapai enklave tersebut pada 30 Juli, dan hampir seluruhnya telah kembali. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Spanyol, Fernando Grande-Marlaska, menyebut jumlah korban tewas telah meningkat menjadi 67.
Perkembangan di lapangan pada Kamis lalu sempat menimbulkan suasana kacau di Ceuta, ketika kontrol perbatasan di wilayah Afrika Utara itu diduga mengalami gangguan. Namun pada Sabtu pagi, anggota Parlemen Eropa (MEP) Spanyol Juan Fernando López Aguilar mengatakan situasi “beginning to get under control” dan para migran “returning peacefully”.
Walau ketegangan di Ceuta mereda, dampak politik dan diplomatiknya terus bergulir di Madrid dan sejumlah ibu kota lain di Eropa. Italia menjadi pihak pertama yang menekan eskalasi dengan keputusan menangguhkan sementara kesepakatan Schengen dengan Spanyol selama satu bulan, setelah Perdana Menteri Giorgia Meloni menyebut adegan di Ceuta “shocking”.
Langkah Italia mendapat dukungan dari Finlandia dan Denmark. Di sisi lain, Perdana Menteri Republik Ceko Andrej Babiš mendesak agar keanggotaan Schengen Spanyol juga dapat ditangguhkan sementara.
Meloni sebelumnya menulis “uncontrolled immigration” sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, lalu mengaitkannya dengan keputusan menangguhkan kerja sama Schengen dengan Spanyol. Tindakan tersebut kemudian memicu respons berantai di tingkat pemerintah lain, termasuk kesiapan menerapkan kembali pemeriksaan perbatasan internal.
Spanyol menyikapi gelombang kritik itu melalui surat kepada Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Perdana Menteri Pedro Sánchez menyatakan memiliki “serious concern” terhadap sebagian pemerintah Eropa, sekaligus menegaskan Madrid telah “fully restored control over the border” dan mencegah adanya “unauthorised onward movement towards continental Europe” dalam waktu kurang dari 48 jam.
Sánchez menyebut sebagian besar negara menunjukkan “support and solidarity”. Namun, ia juga menegaskan ada pemerintahan yang memilih untuk “attack Spain”, yang menurutnya “driven by prejudice, fake news, ignorance, or political interest”. Ia juga mengingatkan bahwa Ceuta bukan bagian dari wilayah Schengen.
“The European Union cannot afford this kind of selfish, polarising and unlawful reaction,” kata Sánchez. Dalam penjelasan lebih lanjut, pemerintah Spanyol membedakan antara kecaman politik dan prosedur pengendalian perbatasan yang menurutnya sudah dijalankan.
Di saat yang sama, Spanyol bereaksi dengan memanggil duta besar Italia untuk datang ke Madrid. Menteri Luar Negeri Spanyol menyatakan pihaknya mengharapkan “European solidarity and not partisan demagoguery”, sejalan dengan argumentasi bahwa kontrol perbatasan telah kembali stabil.
Finlandia menyatakan Menteri Dalam Negeri Mari Rantanen telah memulai persiapan untuk memulihkan pemeriksaan perbatasan internal “if the need arises”. Ia juga menyerukan agar “all European countries” mendukung langkah Meloni, yang dinilai dapat memperkuat respons bersama di kawasan.
Denmark turut mendorong Uni Eropa mempertimbangkan berbagai opsi, termasuk penghentian sementara kerja sama Schengen. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen juga mengajak semua pihak mengevaluasi tindakan yang diperlukan bila situasi dianggap mengandung risiko tambahan.
France disebut memperketat pemeriksaan di perbatasannya dengan Spanyol dan berencana menambah kehadiran polisi pada Sabtu. Sementara itu, Perdana Menteri Portugal Luis Montenegro mengatakan sedang mempertimbangkan penguatan pemeriksaan perbatasan.
Ursula von der Leyen menyatakan gambar-gambar dari Ceuta “unacceptable”. Dalam unggahan di media sosial, ia menegaskan, “We cannot allow anyone to come to our Union without abiding by our rules”. Penekanan serupa juga datang dari berbagai pemimpin Eropa lain yang mengaitkan isu tersebut dengan kepatuhan pada regulasi.
Berita Terkait
Canselor Jerman Friedrich Merz mengatakan ia “supports Spain’s intention not to allow illegal migrants onto the European continent”. Ia juga menuntut agar Maroko “take back illegal migrants immediately”.
Di luar Eropa, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyebut insiden tersebut sebagai hasil langsung kebijakan migrasi Spanyol. Presiden Donald Trump menggambarkan situasi itu sebagai “catastrophe” dan menambahkan, “it looks like an invasion of a country by hundreds of thousands of people”.
Di tengah rangkaian pernyataan politik, Spanyol menegaskan telah membela cara penanganannya terhadap lonjakan migran. Madrid mengirim pasukan, menambah personel kepolisian, serta menggunakan berbagai dukungan termasuk drone, penyelam (divers), dan kapal untuk membantu operasi di Ceuta.
Spanyol juga memperkuat keamanan di enklave lain, Melilla, dengan menurunkan angkatan bersenjatanya. Di sana, ratusan penyeberangan juga dilaporkan terjadi.
Pedro Sánchez, yang mengunjungi Ceuta setelah lonjakan migran, mengatakan ia akan mempertimbangkan penguatan perbatasan dengan Maroko. Ia menyatakan otoritas Maroko bekerja sama, sekaligus menyalahkan jaringan perdagangan manusia atas lonjakan tersebut dan menyebut insiden itu sebagai “violation of Spain’s territorial integrity”.
Sánchez juga menyinggung interpretasi hukum yang menurutnya dimanfaatkan pihak tertentu. Ia menyatakan, “Trafficking mafias took a self-serving interpretation of a Supreme Court ruling” yang “spread like wildfire”.
Setelah percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Albares, Komisaris Eropa Magnus Brunner mengatakan, “not a single person has crossed to mainland EU”. Pernyataan itu menekankan klaim bahwa dampak penyeberangan tidak menembus daratan utama Uni Eropa.
Pada Juni, Mahkamah Agung Spanyol memutuskan bahwa migran yang berhenti di tengah laut ketika berupaya mencapai Ceuta atau Melilla tidak dapat dikembalikan ke Maroko secara langsung tanpa proses hukum yang semestinya (due process). Rujukan putusan inilah yang kemudian menjadi salah satu titik rujuk dalam debat politik setelah kejadian di Ceuta.
Ceuta sendiri sejak lama dikenal sebagai titik tumpu bagi migran yang hendak memasuki Eropa. Pada musim panas, dorongan untuk mencapai Ceuta sering meningkat dan kerap diorganisasi melalui media sosial.
Pada 2021, sekitar 8.000 orang masuk ke Ceuta dalam beberapa hari, yang memperburuk ketegangan diplomatik Spanyol dengan Maroko. Tahun-tahun berikutnya, wilayah tersebut tetap menjadi magnet pergerakan migrasi karena kedekatan geografis dan akses yang mungkin ditempuh melalui jalur laut.
Maroko dilaporkan tengah menghadapi tingkat pengangguran yang tinggi, dan pada tahun lalu terjadi beberapa aksi protes yang digerakkan generasi Z terhadap pemerintah. Para demonstran muda menuntut peluang yang lebih baik serta perbaikan layanan publik.
Bersama Melilla, Ceuta menjadi satu-satunya perbatasan darat Uni Eropa dengan Afrika. Migran dapat memasuki enklave dengan berenang beberapa kilometer, menjadikan jalur laut sebagai salah satu faktor yang memengaruhi pola kedatangan.
Dalam konteks kebijakan migrasi, Spanyol memiliki pendekatan yang relatif lebih terbuka. Pada April, pemerintah menyetujui rencana memberi status legal kepada 500.000 migran tanpa dokumen agar mereka dapat terintegrasi secara formal ke dalam dunia kerja.
Pada saat kebijakan tersebut disetujui, Perdana Menteri Italia yang berasal dari kubu kanan sudah mengkritik Sánchez dengan mengatakan kebijakan itu akan “affect its neighbours”. Kritik itu kini kembali muncul dalam bentuk keputusan Italia menangguhkan kerja sama Schengen.
Selain itu, pada Juni, Parlemen Eropa menyetujui aturan migrasi yang lebih ketat, yang memberi otoritas kekuasaan lebih luas untuk mengembalikan kedatangan tidak teratur. Perubahan regulasi tersebut menjadi latar yang membuat respons antarnegara kian sulit disatukan menjelang semester politik di Eropa.
