jurnalistik.co.id – Dunia semakin menaruh perhatian pada medan yang selama ini kurang terlihat: dasar laut. Perusahaan dan pemerintah sama-sama mengalirkan sumber daya untuk teknologi yang ditujukan pada operasi di bawah permukaan, menyusul kekhawatiran terhadap kerentanan infrastruktur penting yang melintasi dasar laut.
Di balik pergeseran fokus itu, ada kecemasan yang lebih luas tentang “perang hibrida”. Istilah ini mencakup berbagai bentuk serangan seperti siber, sabotase energi, disinformasi, hingga tekanan ekonomi, dengan atau tanpa penggunaan metode militer konvensional.
“Perubahan lingkungan ancamanlah yang membuat hal ini menjadi sorotan,” kata Katja Bego, peneliti senior di Chatham House, seperti dikutip dari CNBC International. Menurut Bego, perubahan cara ancaman bekerja mendorong kebutuhan pengawasan dan respons yang lebih presisi di lingkungan bawah laut.
Pada saat yang sama, kemajuan pesat kecerdasan buatan, drone, dan teknologi otonom membuka pendekatan baru untuk pemantauan. Mulai dari kendaraan bawah laut otonom hingga sensor yang terpasang pada kabel bawah laut, pemerintah dan aliansi militer sedang menjajaki cara agar infrastruktur yang menopang perekonomian global bisa dipantau dengan lebih baik.
“Seluruh perekonomian kita dibangun di atas ini,” lanjut Bego. Keyakinan tersebut menggarisbawahi hubungan langsung antara keamanan infrastruktur bawah laut dan kelangsungan aktivitas ekonomi lintas negara.
Perubahan perhatian itu tidak datang dari ruang kosong. Pada September 2022, beberapa bulan setelah Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina, terjadi ledakan yang merusak pipa gas Nord Stream di bawah Laut Baltik, dan para penyelidik menyimpulkan bahwa pipa tersebut disabotase secara sengaja.
Insiden Nord Stream—bersamaan dengan kerusakan infrastruktur bawah laut lain di Arktik maupun dekat Taiwan—membuat isu ini kembali menonjol. “Hal ini telah diabaikan cukup lama, jadi ada banyak hal yang perlu dikejar,” terangnya.
Data tentang skala jaringan bawah laut turut memperjelas urgensinya. Menurut TeleGeography, lebih dari 1,5 juta km kabel komunikasi bawah laut telah beroperasi secara global pada awal 2026. Jaringan itu berjalan berdampingan dengan kabel telekomunikasi serta pipa minyak dan gas, sementara jaringan kabel listrik bawah laut yang berkembang juga menghubungkan pasar listrik dan menyalurkan daya dari ladang angin lepas pantai ke daratan.
Untuk memahami bagaimana perang bisa berubah, Bego menyoroti pula pembelajaran dari penggunaan luas drone udara dalam konflik Ukraina dan Rusia. Ia melihat kemajuan tersebut sebagai bukti bahwa sistem otonom yang dioperasikan dari jarak jauh mampu mengubah sifat peperangan. “Bego menggambarkan lingkungan maritim sebagai ‘ranah logis berikutnya.’”
Industri pertahanan ikut mengubah arah investasi
Dengan arah seperti itu, perusahaan pertahanan mulai menyiapkan diri menghadapi perubahan lingkungan operasi. Salah satu contoh datang dari Italia: perusahaan pembuat kapal Fincantieri pada Juli lalu mengumumkan rencana mengakuisisi saham mayoritas di empat perusahaan senilai sekitar 600 juta euro (US$ 689 juta) untuk memperluas kemampuan di bidang drone bawah air dan permukaan, survei kelautan, serta komunikasi bawah laut.
Langkah tersebut memanfaatkan pengalaman lebih dari satu abad di bidang kapal selam, agar perusahaan beralih dari dunia “bawah air konvensional” menuju dunia “non-konvensional”. CEO Pierroberto Folgiero menggambarkan telekomunikasi bawah air sebagai “penggerak utama ekosistem baru ini”, sekaligus membayangkan kapal permukaan masa depan bertindak sebagai “kapal induk” yang mengoordinasikan jaringan kendaraan di atas dasar laut dan di seluruh kolom air.
Berita Terkait
Fincantieri tidak sendirian. Grup pertahanan besar seperti Thales dari Prancis juga membangun bisnis yang mencakup sonar, peperangan anti-kapal selam, deteksi ranjau, dan sistem bawah air otonom. Perusahaan besar maupun kecil sama-sama ingin mengambil peran dalam pasar yang sedang tumbuh untuk operasi di bawah permukaan laut.
Robot patroli dan klasifikasi ancaman
Di Jerman, Euroatlas juga membidik bisnis yang terkait pertahanan dasar laut. Menurut Verineia Codrean, kepala strategi dan kemitraan perusahaan, mereka telah mengembangkan kendaraan bawah air otonom bernama GrayShark yang dapat menuju area yang ditentukan dan menjalankan misi tanpa kendali manusia terus-menerus.
Robot ini dirancang untuk menghindari rintangan serta mengikuti instruksi yang telah ditetapkan ketika menghadapi situasi tak terduga. Misalnya, saat memeriksa pipa, GrayShark dapat mengidentifikasi objek mirip ranjau, melaporkan penemuan tersebut, dan menunggu operator memutuskan apakah perlu penyelidikan lebih lanjut.
Alih-alih menjaga setiap mil kabel dengan kapal perang, Codrean menekankan visi armada kendaraan otonom yang terus-menerus berpatroli di area strategis dasar laut dan berkumpul saat salah satu sistem mendeteksi sesuatu yang tidak biasa. “Hampir mustahil untuk meliput seluruh lautan. Anda hanya perlu mengetahui area mana yang lebih menarik untuk memiliki visibilitas konstan tentang apa yang terjadi di sana,” katanya.
Codrean menilai ini pada dasarnya persoalan skala. Ia menegaskan bahwa fregat, kapal selam, dan pesawat patroli maritim terlalu mahal dan langka untuk mempertahankan kehadiran terus-menerus di wilayah luas yang dipenuhi kabel, pipa, dan aset strategis lainnya. “Domain ruang bawah laut kini menghadapi serangkaian masalah yang lebih besar yang sebelumnya tidak ada, dari perspektif matematika, [aset berawak] tidak dapat berada di mana-mana dan di setiap tempat di mana masalah-masalah ini muncul, baik itu sabotase atau pergerakan dari kapal selam musuh,” ujarnya.
Selain pengawasan, perkembangan otonom juga diarahkan pada operasi kontra. Codrean menunjuk munculnya misi anti-kendaraan bawah air otonom (AUV), yang bertujuan mendeteksi, melacak, dan mengidentifikasi kendaraan bawah air otonom dan tanpa awak milik negara lain.
“Apa yang kita bangun, itu juga dibangun oleh pihak yang bukan sekutu atau musuh kita,” katanya. “Karena negara lain juga sedang membangun kendaraan bawah air otonom, Anda perlu dapat mengklasifikasikan mana yang berasal dari negara-negara yang bersahabat dengan NATO atau sekutu, dan mana yang bukan dari negara-negara yang bersahabat,” tambahnya. Menurutnya, kebutuhan klasifikasi itu membuat kemungkinan aktivitas mesin-ke-mesin di bawah permukaan menjadi semakin besar.
Codrean juga tidak menutup kemungkinan bahwa peran aset berawak akan tetap dibutuhkan. Ia memperkirakan akan terjadi peningkatan aktivitas dari skenario drone melawan drone, hingga pada titik tertentu “Anda membutuhkan aset berawak untuk turun tangan juga”. Dengan demikian, angkatan laut cenderung menggabungkan sistem berawak dan otonom, sehingga interoperabilitas di antara keduanya menjadi semakin penting.
Selain varian patroli, Euroatlas tengah mengembangkan versi GrayShark yang menggunakan sel bahan bakar hidrogen. Disebutkan bahwa kendaraan ini dirancang bertahan hingga 16 minggu di bawah air atau 8.000 mil laut, meski perusahaan tersebut belum mendemonstrasikan daya tahan itu secara langsung di lingkungan bawah air. Euroatlas juga menyatakan telah menandatangani kontrak GrayShark senilai lebih dari 100 juta euro dengan angkatan laut Eropa yang tidak disebutkan namanya.
Di tengah seluruh investasi dan kemajuan teknologi tersebut, persoalan mendasar tetap sama: tidak ada perlindungan yang realistis untuk setiap mil infrastruktur di dasar laut. “Saya rasa tidak ada seorang pun, yang mendengarkan orang-orang NATO, akan berpura-pura bahwa [kita] dapat melindungi jaringan sepanjang lebih dari satu juta kilometer,” ucap Bego.
Karena sebagian besar infrastruktur bawah laut di dunia dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan swasta, tanggung jawab pemeliharaan rutin serta penanganan kerusakan akibat kecelakaan selama ini juga banyak berada di sektor privat. Namun, upaya melindungi infrastruktur dari gangguan yang disengaja—atau bahkan skenario perang terbuka—semakin melibatkan pemerintah dan militer, seiring semakin dekatnya hubungan antara risiko bawah laut dan stabilitas ekonomi global.
