jurnalistik.co.id – Presiden AS Donald Trump mengatakan pemerintahannya akan membentuk “AI Force” dan menunjuk seorang “AI tsar” di tengah serangkaian peringatan soal risiko teknologi kecerdasan buatan yang semakin mengemuka.
Dalam unggahan pada Sabtu, Trump menyatakan pemerintahannya “will not in any way hinder or stifle the growth” industri AI, sekaligus menepis seruan agar pengembangan AI diperlambat sampai ada perlindungan yang lebih memadai.
Trump tidak merinci bagaimana rencana tersebut akan dijalankan, termasuk tidak menyebutkan tenggat waktu untuk pembentukan AI Force maupun penunjukan AI tsar.
Alasan Trump mendorong AI meski ada peringatan
Trump menyebut AI sebagai “the next Industrial Revolution, or Internet”, dan menilai dampaknya bisa jauh lebih besar, “possibly as much as 25% of our Country’s GDP”. Ia juga menegaskan AS ingin tetap memimpin dibanding China dalam bidang AI.
Menurut Trump, AI kini berada di inti persaingan AS–China, karena dua ekonomi terbesar dunia berupaya meraih keunggulan teknologi mutakhir.
Ia juga mengisyaratkan pembahasan soal AI akan muncul ketika Trump bertemu Presiden Xi Jinping pada pekan depan.
Di sisi lain, Trump mengatakan pemerintahan yang ia pimpin akan menggunakan sistem peradilan pidana dan perdata yang sudah ada untuk menargetkan pihak-pihak “bad actors” yang memanfaatkan AI untuk aktivitas berbahaya.
Dalam unggahan yang sama, Trump juga mengulang pernyataan bahwa kritik serta kekhawatiran atas potensi bahaya AI merupakan “hoax”.
Kekhawatiran global dan seruan perlambatan
Serangkaian peringatan mengenai potensi risiko AI telah mendorong tuntutan agar ada aksi yang lebih terkoordinasi dalam pengembangannya. Di antara kekhawatiran tersebut, ada klaim dari sejumlah peneliti yang menyebut teknologi ini dapat membahayakan kemanusiaan.
Berita Terkait
Salah satu peringatan yang dikutip menyebut peluang lebih dari 10% bahwa AI dapat “killing all humans”, yang kemudian memicu alarm dalam beberapa pekan terakhir.
Di tengah perdebatan itu, perusahaan-perusahaan teknologi raksasa berlomba mengembangkan sistem yang lebih baik, termasuk upaya menciptakan apa yang mereka sebut “super intelligence”, yaitu teknologi teoretis yang dianggap lebih cerdas daripada manusia.
Pihak-pihak seperti Anthropic, OpenAI, dan Google—perusahaan di balik Claude, ChatGPT, dan Gemini—juga telah mengungkap sejumlah kejadian keamanan atau insiden ketika chatbot mereka digunakan untuk “malicious activity”.
Baru-baru ini, Dario Amodei, kepala Anthropic, menyerukan pengembangan AI diperlambat, serta mengajukan gagasan perlambatan dan regulasi di tingkat industri. Ia juga menekankan perlunya pemantauan independen terhadap pengembangan model AI.
Sam Altman dari OpenAI dan Elon Musk dari xAI menyatakan setuju dengan rekomendasi tersebut.
Sementara itu, Jack Clark, co-founder Anthropic, menyampaikan bahwa sebuah “kill switch” yang dapat diperiksa pihak ketiga mungkin perlu diwajibkan bagi industri.
Peringatan-peringatan tersebut turut mendorong sejumlah legislator AS untuk mengajukan rancangan regulasi terkait teknologi AI. Namun Altman menilai, Washington kesulitan mengejar laju perkembangan teknologi sekaligus menyusun cara mengaturnya.
Altman juga mengemukakan bahwa publik seharusnya memiliki lebih banyak kepercayaan pada perusahaan-perusahaan AI untuk menjaga keselamatan teknologi.
Dalam sebuah konferensi di San Francisco, ia menyatakan, “The world should trust that we are going to do the right thing because it’s the right thing and we feel the magnitude of this,”.
Di Inggris, anggota parlemen dari lintas partai dan kalangan peers menyoroti adanya risiko hak asasi manusia yang ditimbulkan AI. Mereka berpendapat regulasi yang ada dinilai belum cukup siap menghadapi laju pertumbuhan teknologi yang begitu cepat.
Joint Committee on Human Rights (JCHR) telah menerbitkan laporan yang menyerukan adanya rancangan undang-undang baru untuk “address the scale and seriousness” ancaman tersebut.
