jurnalistik.co.id – Matt Lucas dan Hugh Bonneville bersama deretan aktor lainnya menyerukan agar pemerintah Inggris memperkenalkan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap suara yang disalin dengan bantuan AI. Mereka meminta Perdana Menteri Andy Burnham menghadirkan aturan yang memberi setiap warga hak hukum untuk memiliki dan melindungi suaranya sendiri.
Permohonan itu disampaikan melalui surat kepada pemerintah Inggris, dan mencakup tuntutan pembentukan legislasi yang menegaskan kepemilikan suara secara legal. Menurut mereka, hak tersebut penting karena suara bisa digunakan kembali tanpa izin lewat teknologi peniru suara.
Dalam surat tersebut, para pemeran menyoroti bahwa “voice clones” dibuat dengan melatih AI menggunakan rekaman manusia nyata. Proses ini, dalam versi cepat, dapat menghasilkan tiruan dalam hitungan menit hanya dari beberapa detik audio.
Meskipun begitu, salinan yang kualitasnya lebih tinggi umumnya membutuhkan waktu lebih lama. Para penanda tangan melihat perkembangan kemampuan teknologi ini sebagai alasan mendesak untuk memperbarui perlindungan hukum.
Salah satu penggagas kampanye, narator buku audio Alice Sockett, menggambarkan dampaknya sebagai “an existential threat to our entire industry”. Ia juga menyatakan bahwa posisinya tidak terlindungi meski suaranya telah beredar di ruang publik.
“My voice is out there in the public domain but completely unprotected,” ujar Alice Sockett. Ia menambahkan bahwa kasus pencurian suara makin meningkat, dengan “We’re seeing voice theft increase every week.”
Pihak pemerintah Inggris, melalui pernyataan juru bicara yang dimuat BBC, menyampaikan bahwa replikasi digital bisa menjadi alat yang kuat. Juru bicara itu juga menegaskan adanya potensi bahaya yang perlu ditangani.
“digital replicas can be a powerful tool, including for the creative industries,” demikian pernyataan juru bicara tersebut. Namun ia menambahkan, pemerintah “announced we will launch a consultation on how we address these harms, while protecting legitimate innovation”.
Lebih dari 80 pemeran tercatat telah menandatangani surat tersebut, termasuk Matt Lucas, Hugh Bonneville, dan Nicola Coughlan. Di antara mereka ada Siobhán McSweeney, pemeran dari Derry Girls, yang menyatakan keprihatinannya karena pemerintah dinilai tertinggal.
Ia mengatakan ia “deeply worried” dan menilai pemerintah “lagging behind”. McSweeney tetap menekankan bahwa AI sebetulnya bisa dimanfaatkan secara konstruktif jika diarahkan dengan benar.
“There is a way to work alongside AI and to use it as a tool that benefits us rather than rendering us obsolete,” tuturnya. Ia menambahkan bahwa penonton tetap mencari kedekatan manusia, bukan tiruan.
“Our audiences want that human connection. Not AI.” Dalam pandangannya, relasi emosional yang terbangun lewat suara asli merupakan bagian dari pengalaman penonton.
Berita Terkait
Selain aktor, penandatangan juga berasal dari berbagai bidang seni pertunjukan. Salah satunya adalah penyanyi Skotlandia Sandi Thom yang dikenal lewat singel tahun 2006 berjudul I Wish I Was a Punk Rocker (With Flowers in My Hair).
Thom menyebut ia ikut menandatangani surat karena suara yang ia miliki dianggap “unique to me and was handed to me at birth”. Baginya, suara bukan sekadar karakter teknis, melainkan menyimpan jejak hidup.
“Behind that voice is the emotion, the life, the pain, the tears and joy that I’ve felt along the way,” katanya. Ia lalu menambahkan, “Without creativity, we are nothing.”
Seruan ini juga muncul beberapa bulan setelah sejumlah pengacara memperingatkan bahwa aturan hukum di Inggris dinilai “unfit for purpose”. Peringatan tersebut merujuk pada kemajuan teknologi AI yang membuat perlindungan lama tidak lagi memadai.
Menurut Dr Mathilde Pavis, “The law comes close, but it doesn’t fully protect your voice, your face or your identity.” Pernyataan itu muncul dalam pembahasan pada bulan Juni, dan menegaskan gap antara kerangka hukum yang ada dengan kecepatan perkembangan teknologi.
Meski demikian, tidak semua pihak menolak teknologi peniru suara. Ada pula yang menyambut AI karena kemampuannya bisa membantu kondisi tertentu, misalnya ketika seseorang mengalami kesulitan berbicara akibat penyakit.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah Yvonne Johnson, yang kehilangan suaranya karena motor neurone disease. Ia menceritakan pada program Tech Life BBC pada Februari bahwa suaranya pernah diklon oleh AI dan pengalamannya sangat mengejutkan.
Ia mengatakan tindakan tersebut “totally blown her mind”. Ia juga menyebut bahwa kloning suara justru membuatnya merasa lebih dekat dengan keluarganya, yang sempat lupa seperti apa suaranya.
Di luar kloning suara, sebagian orang bahkan menggunakan AI untuk membuat representasi holografis. Kisah semacam ini disampaikan terkait Pam Cronrath dari negara bagian Washington.
Ia menggunakan teknologi tersebut untuk memberi kejutan kepada para pelayat di pemakaman sang suami. Dalam acara itu, versi digital dari pasangan yang sudah meninggal menyapa mereka yang hadir dalam rangkaian doa di jenazah.
“I was completely impressed,” ujar Pam Cronrath kepada BBC News. Ia juga menyampaikan bahwa efeknya “It stayed with me.”
Meski contoh-contoh tersebut menunjukkan potensi yang bisa terasa personal, para penggagas surat tetap memusatkan perhatian pada kebutuhan perlindungan hukum. Intinya, mereka ingin aturan yang jelas untuk memastikan suara seseorang tidak dipakai tanpa izin, sekaligus tetap memberi ruang pada inovasi yang sah.
Pada akhirnya, perdebatan ini mempertemukan kebutuhan kreativitas dan manfaat teknologi dengan kekhawatiran atas penyalahgunaan. Dengan langkah konsultasi yang akan dibuka pemerintah, perhatian publik kini tertuju pada bentuk legislasi yang diharapkan mampu menjawab risiko yang makin nyata.
