jurnalistik.co.id – Sistem peringatan darurat di Inggris kini kembali dipersoalkan menyusul penggunaan siaran peringatan kebakaran hutan secara nasional pada pertengahan Agustus. Sejumlah kreator dan penggagasnya meminta pemerintah menjelaskan lebih gamblang kriteria pemakaian serta batas kapan ancaman dinilai cukup “gawat” untuk disiarkan ke seluruh Inggris dan Wales.
Oliver Dowden, yang ketika itu memimpin kampanye peluncuran sistem peringatan darurat, mengatakan ia sempat terkejut oleh pesan yang muncul di layar ponselnya pada awal bulan ini. Peranannya sudah membuatnya familiar dengan bunyi khas “bleep”, namun isi peringatan bertuliskan “severe alert” pada 14 Agustus justru memunculkan pertanyaan baru.
Dalam siaran tersebut, penerima diingatkan bahwa ada “risiko sangat tinggi” kebakaran hutan secara nasional dan diminta tidak melakukan tindakan yang dapat memicu api, termasuk menyalakan barbekyu sekali pakai. Dowden menilai ini merupakan pemakaian terbesar sistem tersebut hingga saat itu, tetapi kini ia mempertanyakan apakah penyertaannya memang seketat yang seharusnya.
Dowden dan dua pejabat yang ikut membantu menyusun sistem peringatan meminta menteri dari Partai Buruh untuk lebih terbuka kepada publik mengenai fungsi di masa depan. Ia menyatakan pemerintah perlu memperjelas kriteria penggunaan serta alasan mengapa peringatan pada tanggal itu dianggap memenuhi kriteria tersebut.
Menurut penjelasan yang menjadi rujukan sejak sistem diluncurkan, peringatan seharusnya ditujukan pada wilayah yang sesempit mungkin ketika ancaman terhadap nyawa dianggap mendesak. Situs pemerintah yang merangkum peringatan darurat menyebutkan peringatan hanya dikirim untuk situasi yang bersifat “life-threatening emergencies”, dengan contoh seperti kebakaran hutan, banjir berat, serta badai ekstrem.
Untuk konteks uji coba, dua kali tes nasional dilakukan pada 2023 dan 2025, sementara sejak peluncuran terdapat 10 peringatan lokal. Hampir semuanya terkait cuaca atau banjir, namun ada satu pengecualian: peringatan di Plymouth untuk penanganan pemindahan bom Perang Dunia II.
Hari sebelum siaran kebakaran hutan nasional dikirim, 19 rumah hangus di Stourbridge, West Midlands, akibat kebakaran hutan. Pada hari yang sama dengan pengiriman peringatan, pemerintah menyebut perintah itu datang langsung dari para kepala pemadam kebakaran ketika tim lapangan menghadapi 43 kebakaran hutan dan 11 insiden besar di berbagai wilayah.
Proses internal juga disorot. Komite darurat Cobra bertemu untuk membahas respons, lalu setelah adanya persetujuan dari Louise Haigh—yang disebut sebagai “de facto deputy” PM Andy Burnham—peringatan dikirim pada pukul 19:00 tanggal 14 Agustus.
Reaksi publik kemudian memanas. Di media sosial, sebagian orang menyatakan akan memilih keluar dari peringatan lebih lanjut melalui pengaturan ponsel. Organisasi yang berfokus pada kekerasan dalam rumah tangga serta para penyintas juga menilai korban dengan ponsel yang “tersembunyi” justru berisiko, sementara kebingungan muncul karena peringatan dikabarkan dikirim lebih dari sekali.
Bagi Dowden, kekhawatirannya terletak pada karakter peringatan itu. Ia berpendapat siaran kebakaran hutan pada skala seluruh Inggris dan Wales terasa lebih seperti kampanye informasi publik ketimbang ancaman darurat yang benar-benar akan terjadi seketika terhadap nyawa. Ia menekankan bahwa saat warga menerima peringatan, mereka perlu yakin bahwa itu merupakan keadaan darurat yang mendesak dan nyata.
Ia mengingatkan, jika kepercayaan tersebut hilang, publik bisa saja mengabaikan peringatan berikutnya. Pernyataan ini sejalan dengan laporan Kantor Kabinet (Cabinet Office) pada masa uji coba tahun 2014 yang memperingatkan potensi efek “cry wolf”—kondisi ketika peringatan yang berulang atau dinilai tidak tepat membuat orang akhirnya tidak lagi merespons dengan serius. Dowden juga menambahkan bahwa publik sebenarnya pernah menunjukkan dukungan kuat terhadap sistem peringatan.
Berita Terkait
Dari sisi respons kebijakan, pemerintah menyatakan peringatan kebakaran hutan berkontribusi meningkatkan kesadaran warga dan mengubah perilaku. Juru bicara pemerintah menilai, setelah masyarakat mengikuti panduan yang telah dikeluarkan, layanan lini depan mencatat penurunan insiden pada hari-hari setelah peringatan.
Meski demikian, Frazer Rhodes—yang telah bekerja lintas satu dekade untuk membangun teknologi dan merancang ambang batas (threshold) agar peringatan tidak mudah dipicu—menilai kini perlu ada peninjauan untuk memastikan penggunaan di masa depan tidak justru berbalik menjadi bumerang. Rhodes menceritakan ia berada di sebuah bar di Halifax, West Yorkshire, bersama istrinya ketika bunyi ponsel mulai terdengar berulang-ulang.
Menurutnya, orang-orang di sekitarnya spontan bertanya apa yang terjadi. Ia menyebut bahkan istrinya sempat bercanda “dialah yang melakukannya”. Namun di luar candaan itu, Rhodes mengatakan pikiran pertamanya adalah apakah peringatan yang dikirim benar-benar memenuhi ambang batas yang ditetapkan.
Ia menjelaskan bahwa inti dari ambang batas peringatan bertumpu pada tiga kriteria: urgensi, tingkat keparahan, dan kepastian. Dengan kata lain, seberapa buruk situasinya, seberapa cepat terjadi, dan seberapa yakin ancaman terhadap nyawa benar-benar akan terjadi. Rhodes menilai peringatan kebakaran hutan bisa jadi memenuhi urgensi dan keparahan, tetapi mungkin tidak cukup memenuhi unsur kepastian.
Menurut Rhodes, peringatan seharusnya menjadi sesuatu yang sangat jarang. Ia mendorong menteri untuk mengakui adanya respons yang terbelah dan membuka ruang peninjauan yang benar-benar menjawab pertanyaan “bagaimana cara melakukannya secara berbeda”.
Ia juga menekankan pentingnya dokumen protokol nasional yang bisa diakses publik. Dalam pandangannya, protokol itu seharusnya berfungsi seperti “kontrak” yang menjelaskan kapan sistem dipakai, parameter penggunaan, serta siapa pihak yang berwenang menggunakan peringatan tersebut.
Ketika membahas kemungkinan skenario peringatan di masa depan, Rhodes mengingatkan desain tahun 2021 telah mempertimbangkan berbagai jenis ancaman, mulai dari pandemi, peringatan cuaca berat dan lingkungan seperti risiko banjir, hingga pencegahan terorisme dan skenario penyebaran bom yang memerlukan evakuasi. Termasuk di antaranya bencana besar seperti kebakaran fasilitas minyak Buncefield pada 2005, kebakaran hutan, dan juga longsor akibat runtuhan lapisan batubara (coal tip landslides).
Dia menambahkan bahwa dalam penyusunan sistem, pejabat Inggris juga melihat praktik di Australia dan Selandia Baru, di mana publik tidak memiliki opsi “opt out” seperti yang tersedia di Inggris. Selain itu, mereka mempertimbangkan contoh peringatan keselamatan publik yang lebih “ringan” di Amerika Serikat, misalnya untuk kasus anak hilang.
Secara teknis, Rhodes menyebut peringatan menargetkan menara seluler (cell towers) melalui sinyal yang bentuknya mirip gelombang radio, sehingga semua ponsel di area tersebut dapat menerima pesan tanpa harus mengetahui nomor telepon pengguna. Teknologi ini dipilih sebagai alternatif dari pesan SMS atau aplikasi.
Sementara itu, Nick Corney—yang bekerja di Kantor Kabinet antara 2018 hingga 2021 dan mengikuti rapat perancangan peringatan secara mingguan lalu harian—menilai pemerintah “kehilangan peluang” dengan mengirim peringatan kebakaran hutan secara nasional, alih-alih menargetkan kode pos pada area yang risikonya paling tinggi. Ia mendesak adanya peninjauan menyeluruh, termasuk menyesuaikan kalimat peringatan agar lebih spesifik.
Corney mengusulkan agar teks peringatan menjelaskan ancaman terhadap nyawa dengan tautan ke halaman web terkait. Ia juga menilai perlu ada tingkat pertimbangan tambahan ketika peringatan disiarkan secara nasional dibandingkan peringatan lokal. Dalam komentarnya, ia meminta para pengambil keputusan untuk “keluar dari ruang Cobra” dan menimbang dampak rasa takut pada publik yang harus ikut diperhitungkan, sehingga pesan darurat tidak kehilangan kredibilitas di mata warga.
Di tengah rencana pengembangan komunikasi publik, Kantor Kabinet juga berencana meluncurkan kampanye terpisah pada musim gugur. Fokus kampanye itu adalah membantu masyarakat agar lebih siap menghadapi cuaca ekstrem serta serangan siber, melengkapi tujuan utama sistem peringatan darurat agar warga tidak hanya menerima pesan, tetapi juga tahu langkah yang harus diambil ketika ancaman terjadi.
