jurnalistik.co.id – New York City mengambil langkah tegas soal pemanfaatan kecerdasan buatan di sekolah. Pemerintah kota menerapkan moratorium selama satu tahun ajaran untuk melarang siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) memakai berbagai alat generative AI.
Kebijakan ini disampaikan Wali Kota New York City Zohran Mamdani pada Rabu (2/9/2026). Moratorium berlaku bagi lebih dari 600.000 siswa di lingkungan sekolah negeri kota tersebut.
Menurut penjelasan pemerintah kota, pemberlakuan aturan sementara ini dimaksudkan sebagai jeda untuk menilai dampak teknologi AI terhadap proses belajar anak. Setelah periode evaluasi selesai, kota akan menentukan arah kebijakan jangka panjang berdasarkan hasil kajian pendidikan.
Komitmen penggunaan teknologi
Dalam keterangan resmi yang dikutip dari CNBC.com, pemerintah kota menegaskan bahwa teknologi ditempatkan untuk mendukung siswa. “New York City berkomitmen memastikan teknologi digunakan untuk mendukung siswa, bukan menggantikan proses belajar,” demikian arah kebijakan yang disampaikan pemerintah kota, mengutip CNBC.com, Minggu (6/9/2026).
Larangan yang diberlakukan mencakup perangkat lunak berbasis student-facing generative AI, yaitu teknologi AI generatif yang dipakai secara langsung oleh siswa saat belajar.
Aturan ini muncul ketika penggunaan AI di pendidikan kian meluas dan memunculkan perdebatan di kalangan publik. Di satu sisi, pendukungnya menilai generative AI dapat membantu proses belajar dan menjadi bekal keterampilan penting bagi siswa di masa depan.
Namun, kekhawatiran juga datang dari berbagai pihak. Sejumlah orang tua dan pemerhati pendidikan menilai anak berisiko menjadi lebih mudah mencontek, terlalu bergantung pada AI, serta kehilangan kesempatan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas.
Larangan tidak berlaku total
Meski ada moratorium, kebijakan New York City tidak mematikan seluruh penggunaan AI di sekolah. Siswa sekolah menengah atas (SMA) masih bisa mengikuti program literasi AI dan sejumlah program percontohan yang memanfaatkan perangkat AI di lingkungan yang diawasi.
Guru pun tetap dapat menggunakan AI untuk membantu penyusunan rencana pembelajaran serta tugas administratif. Akan tetapi, AI tidak diizinkan digunakan untuk memberikan penilaian terhadap tugas siswa.
Selain itu, anak-anak juga dibatasi aksesnya terhadap companion chatbot. Jenis chatbot ini dirancang untuk mensimulasikan relasi emosional, pertemanan, atau bentuk interaksi sosial dengan pengguna.
Berita Terkait
Pro-kontra kebijakan moratorium
Respons terhadap kebijakan ini beragam. Sebagian pihak menilai pembatasan AI dapat membuat siswa kehilangan kesempatan mempelajari teknologi yang dianggap makin relevan dalam kehidupan sehari-hari.
Di sisi lain, sejumlah pakar pendidikan memandang moratorium selama satu tahun sebagai kesempatan menguji cara penggunaan AI yang tepat di sekolah. Mereka menilai periode evaluasi dapat menjadi dasar untuk merumuskan batasan yang lebih jelas di kemudian hari.
Bree Dusseault, principal sekaligus managing director Center on Reinventing Public Education, menilai pendekatan sementara ini dapat menjadi pilihan yang tepat. Ia melihat kebijakan tersebut sebagai langkah di tengah perkembangan AI yang berjalan sangat cepat.
Menurut Dusseault, keberhasilan kebijakan akan sangat bergantung pada hasil penelitian pemerintah kota mengenai dampak penggunaan AI terhadap proses pendidikan selama setahun ke depan.
Sementara itu, Nicole Barnes, psikolog pendidikan dari American Psychological Association (APA), menekankan pentingnya memastikan teknologi benar-benar membantu siswa belajar. Ia mengingatkan agar penggunaan AI tidak sekadar membuat anak berinteraksi lebih lama dengan perangkat, tanpa manfaat pendidikan yang jelas.
Barnes juga menilai anak-anak tidak memerlukan akses AI yang bersifat tanpa batas untuk belajar literasi AI. Ia menilai siswa perlu memahami sejak dini bahwa AI dapat menghasilkan jawaban yang keliru, dan bahwa kemampuan berpikir kritis tetap membutuhkan peran manusia.
Perbandingan dengan wilayah lain di AS
New York City bukan satu-satunya wilayah yang memperketat aturan penggunaan AI di sekolah. Pada 2023, sistem sekolah negeri kota itu sempat memblokir akses ke ChatGPT sebelum kebijakan tersebut kemudian dibatalkan.
Kebijakan terbaru ini kemudian menjadi perhatian distrik sekolah lain di Amerika Serikat. Alasannya, New York City kerap dijadikan salah satu rujukan dalam penerapan kebijakan pendidikan.
Data dari College Board pada 2025 menunjukkan hampir 40% sekolah di AS melarang penggunaan alat AI di ruang kelas. Meski begitu, dalam praktiknya banyak sekolah menyerahkan keputusan penggunaan AI kepada masing-masing guru.
Dengan moratorium terbaru ini, New York City memilih mengambil waktu untuk mengevaluasi bagaimana AI digunakan oleh siswa usia muda. Setelah proses penilaian selesai, kota berharap dapat menentukan apakah akses yang lebih luas layak diberikan dan dalam bentuk apa.
