jurnalistik.co.id – Di balik hiruk-pikuk peringatan kiamat, ada suara lain yang justru semakin keras terdengar: dengung rendah dari pusat data yang menopang kerja model kecerdasan buatan. Di fasilitas seperti itu, puluhan ribu chip menjalankan perhitungan masif setiap detik—dan meski prosesnya terdengar “senyap”, panas yang dihasilkan tetap harus ditahan agar rak server tidak rusak.
Hampir seluruh daya listrik yang dipakai berujung menjadi panas, lalu dilawan oleh kipas pendingin yang berputar terus-menerus. Tergantung ukuran situs, yang terdengar bisa pula deru transformator di gardu-gardu yang menyalurkan listrik ke lokasi. Di sinilah reaksi publik mulai bergeser: bukan hanya pada dampak teknologi secara global, tetapi pada konsekuensi yang terasa sangat lokal—politik, listrik, hingga pemanfaatan air.
Dalam beberapa hari terakhir, perdebatan tentang ancaman kemanusiaan dari kemajuan AI memunculkan riuh-rendah, namun dengung-dengung infrastruktur itulah yang ikut memicu penolakan di Amerika Serikat. Penolakan tersebut kini berpotensi menjadi isu yang ikut “membanjiri” pemilu sela (mid-term), dan kemudian meluas lintas Atlantik hingga ke Inggris.
Di Amerika Serikat, penolakan pusat data paling terlihat di kalangan politik kiri. Senator Demokrat Bernie Sanders menyerukan moratorium pembangunan pusat data baru. Ia menyoroti kekhawatiran warga yang melihat teknologi melaju cepat, minim kendali atas dampaknya, serta dampak yang menyentuh komunitas melalui tarif listrik dan pemakaian air.
Sentimen semacam itu juga tercermin dalam survei. Gallup yang dimuat pada Mei menunjukkan bahwa memiliki pusat data di lingkungan lebih tidak disukai dibanding memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir. Untuk pusat data, 71% responden menolak, termasuk 48% yang menolak dengan tegas. Sementara untuk pembangkit tenaga nuklir, 53% menolak, dan 34% di antaranya menolak dengan tegas.
Ketidakpopuleran ini meningkat dalam dua tahun terakhir. Beberapa jajak pendapat bahkan menyebut sekitar separuh masyarakat Amerika mendukung jeda total terhadap pembangunan pusat data. Di sejumlah tempat, warga tidak hanya berdebat soal konsep, tetapi juga soal dampak yang langsung terasa—dari tagihan listrik hingga tekanan pada ketersediaan air yang sudah terlanjur terbebani.
Di Inggris pun, penolakan serupa muncul dengan pola yang tak jauh berbeda. Mulai dari Buckinghamshire dan Berkshire sampai Brick Lane di London timur, warga khawatir wilayah mereka akan terdampak secara negatif. Di Brick Lane, rencana pusat data yang diperkirakan melayani perdagangan berfrekuensi tinggi milik London City (high frequency traders) mendapat reaksi, termasuk dari pihak yang lebih ingin melihat pembangunan perumahan sosial dan usaha lokal berkembang di bagian timur kota.
Sementara itu, di wilayah pedesaan, kebutuhan pusat data yang besar mendorong tekanan agar kapasitas diperluas dari Slough menuju area yang lebih hijau. Bahkan, Inggris disebut memiliki jumlah pusat data ketiga terbanyak di dunia, satu peringkat di bawah Amerika Serikat yang memimpin daftar.
Politik listrik, air, dan dampak pemilu
Kembali ke Amerika Serikat, penolakan yang menguat terlihat dalam pernyataan para politikus yang menghadapi pemilihan penting pada November. Meski sentimen anti-pusat data lebih menonjol di kalangan Demokrat kiri, dukungan terhadap penolakan tersebut juga jelas di kalangan pendukung Partai Republik. Di sejumlah area, kebijakan dewan kota berubah sampai beberapa pihak dinyatakan kalah dalam pemilihan karena sikapnya terhadap pusat data.
Beberapa negara bagian—baik yang secara politik cenderung merah maupun biru—juga menyiapkan rancangan larangan. Tahun lalu, terpilihnya gubernur Demokrat di New Jersey dan Virginia dikaitkan pula dengan reaksi terhadap kenaikan harga listrik yang ditautkan ke pembangunan dan pengoperasian pusat data. Karena sistem energi berfungsi secara lokal, dampaknya terhadap tagihan dapat terasa cepat.
Di tingkat infrastruktur, masalah tidak berhenti pada listrik. Cerita warga yang tagihannya melonjak ketika mereka “harus menanggung” biaya pembangunan infrastruktur untuk menghidupi pusat data, dan temuan bahwa pasokan air yang sebelumnya telah menipis makin terdesak, menjadi bagian dari perdebatan publik. Dalam situasi seperti itu, skala oposisi yang sangat spesifik wilayah berpotensi menjadi faktor yang menentukan dalam pemilu sela, termasuk arah kebijakan AS dan konsekuensinya bagi kepresidenan Donald Trump.
Namun dinamika politik menunjukkan perubahan posisi yang tidak mudah dibaca. Pada Maret, tujuh CEO perusahaan teknologi besar terlihat bersama Trump untuk menandatangani “Ratepayer Protection Pledge”, sebuah komitmen bahwa mereka akan “membangun, membawa, atau membeli” kebutuhan energi mereka sendiri dan memastikan biaya tidak dibebankan kepada “rumah tangga biasa”. Komitmen itu dinyatakan tidak mengikat.
Langkah yang tidak mengikat tersebut tidak memuaskan sebagian pihak. Gubernur baru Demokrat di New Jersey dan Virginia—yang disebut sebagai rumah bagi konsentrasi pusat data global terbesar—melangkah lebih jauh melalui legislasi yang mendorong penerapan tarif energi baru untuk pusat data serta kewajiban pengungkapan penggunaan energi dan air.
Di sisi lain, simbol yang dianggap paling tajam datang dari kandidat Senat dari Partai Republik pro-Trump di Texas, Ken Paxton. Ia menyerang pusat data, berkampanye melawan insentif pajaknya, dan mengusulkan agar operator fasilitas dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bila teknologi itu “memberdayakan chatbot AI yang merusak keselamatan anak-anak”. Texas sendiri sebelumnya dikenal sebagai wilayah yang paling pro-bisnis dan pro-pusat data, bersaing ketat untuk menarik investasi fasilitas tersebut.
Berita Terkait
Ia bahkan disebut berhasil mendapatkan sebagian besar investasi pemindahan bernilai miliaran dolar untuk proyek AI raksasa SpaceX milik Elon Musk, guna memproduksi chip AI. Namun setelah itu, arah sikap mulai terlihat berputar. Pada Agustus, Jensen Huang—pemimpin Nvidia—mengunggah pernyataan di media sosial untuk membela pusat data sebagai agen penting dalam proses reindustrialisasi AS. Sejumlah CEO teknologi besar lain tidak ikut, yang dapat dibaca sebagai tanda bahwa optiknya sulit ditangani.
Pelajaran dari Amerika Serikat adalah, berbicara manfaat bagi ekonomi nasional—atau klaim bahwa AI bisa membantu mengatasi masalah besar seperti kanker—tidak selalu cukup untuk menghadapi perdebatan lokal. Bahkan, sebagian “dengung” yang terasa asing terkait dengan rendahnya keberadaan pekerja tetap di lokasi; di banyak fasilitas, pekerjaan operasional yang berjalan sering hanya membutuhkan puluhan staf, atau ratusan pada situs-situs baru yang sangat besar.
Ketika warga diminta menerima suara, lampu keamanan yang menyala sepanjang malam, serta tekanan energi dan air sebagai sesuatu demi kepentingan negara, persetujuan itu menjadi lebih sulit—apalagi saat perusahaan AI berada di ambang valuasi yang sangat besar tetapi juga memprediksi adanya kehilangan pekerjaan, dan sebagian orang mempertanyakan apakah teknologi ini pada akhirnya akan membahayakan manusia.
Menyeberang Atlantik: pertarungan pertumbuhan versus lingkungan
Debat tersebut juga menjangkau Inggris. Di Slough—yang disebut sebagai klaster terbesar pusat data di Eropa—lebih dari 500 orang menandatangani petisi agar kota itu “tidak menjadi eksperimen”. Mereka mempertanyakan apakah wilayah itu benar-benar diuntungkan, sekaligus meminta jeda pembangunan pusat data.
Warga mengeluhkan bahwa panas yang dihasilkan pusat-pusat itu memperburuk suhu musim panas yang sudah terasa gerah. Ada pula skema pembangunan yang disebut bermula dari lahan yang semula ditetapkan untuk 1.000 rumah, tetapi kemudian dijual kepada perusahaan pusat data sebagai bagian dari upaya dewan untuk menutup utang.
Di Brick Lane, Baroness Pola Uddin—yang sebelumnya berada di jajaran Labour—menyatakan bahwa kebutuhan pusat data dapat dipahami, namun tetap harus ada pertimbangan yang layak bagi kesehatan dan kesejahteraan pihak lokal. Pemerintah Labour disebut juga telah menetapkan pusat data sebagai “Critical National Infrastructure” tahun lalu sebagai bagian dari strategi untuk mempercepat pembangunan.
Posisi pemerintah berangkat dari argumen manfaat ekonomi nasional dan keterkaitan pusat data dengan layanan publik serta investasi. Tantangan politiknya muncul pada pertanyaan apakah warga lokal bersedia menanggung perubahan besar demi rencana tersebut. Langkah awal pemerintah Labour juga disebut mendukung sebuah pusat data di Buckinghamshire yang sebelumnya ditolak berulang kali oleh dewan setempat karena lokasi rencana berada di green belt.
Kementerian memberikan izin, tetapi kemudian digugat oleh kampanye setelah sebuah gugatan yang didanai secara publik menyoroti kegagalan mempertimbangkan dampak lingkungan. Pemerintah mengakui adanya kesalahan, membatalkan persetujuan sendiri, dan pengembang akhirnya mengalah dengan kebutuhan untuk menyepakati kewajiban energi bersih yang bersifat mengikat bersama dewan. Kelompok kampanye Foxglove kemudian berjanji memusatkan upaya untuk menantang skema pusat data lain di seluruh Inggris.
Air menjadi titik rawan lain bagi kelompok kampanye. Industri teknologi menyatakan kebutuhannya tidak terlalu berat jika dibandingkan dengan banyaknya air yang hilang akibat kebocoran. Tetapi dalam satu dokumen kepada komite parlemen Commons, asosiasi Water UK menilai tidak ada “satu pun” penyebutan air dalam strategi pertumbuhan AI pemerintah. Menurut Water UK, terlihat ada asumsi bahwa negara selalu memiliki air yang cukup untuk kebutuhan ekonominya, padahal hal itu tidak benar.
Ekspansi pusat data di Inggris selama ini diarahkan ke wilayah yang dipilih secara strategis berdasarkan potensi kontribusi ekonomi, ketersediaan lahan brownfield untuk dikembangkan, serta koneksi yang sudah ada ke jaringan listrik dan pembangkit. Wilayah-wilayah tersebut disebut sebagai “AI Growth zones”. Tetapi bahkan di tempat-tempat itu, keseimbangan politik antara pertumbuhan dan lingkungan menghasilkan jeda di kabinet. Di Teesside, disebut terjadi tarik-menarik antara menteri mengenai apakah area itu digunakan untuk skema hidrogen berkarbon rendah atau untuk pusat data AI baru yang sangat besar—dan pada akhirnya pusat data menang.
Kompromi iklim dan pertanyaan kapasitas energi
Selain soal penolakan lokal, muncul pengakuan bahwa kebutuhan energi besar untuk pusat data AI akan membuat kemajuan terkait perubahan iklim bergerak lebih lambat. Huang menyampaikan bahwa prioritas awal adalah penciptaan serta penerapan AI, sementara ia mengklaim teknologi itu sendiri dapat membantu memecahkan tantangan iklim. Ia mengatakan, “This is the production of intelligence, what could be more valuable and more important than that?”
Di Inggris, perdebatan masih berkisar pada apakah rencana memperluas kapasitas pusat data tiga kali lipat pada 2030—hingga 6 gigawatt kapasitas kontinu—dapat selaras dengan target net zero. Pemerintah diharapkan segera merinci kebijakan untuk pemerintah daerah melalui National Policy Statement (NPS), yang akan menunjukkan jenis-jenis yang memenuhi syarat sebagai “nasional signifikan” dan karenanya bisa dipercepat.
Namun sejak draf NPS disusun, terjadi perubahan perdana menteri dan perubahan suhu politik. Andy Burnham berjanji akan ada “growth in every postcode”, dan pusat data disebut bisa menjadi bagian dari cara mencapainya. Meski demikian, peran pemerintah yang dominan juga dibaca sebagai contoh sentralisasi kekuasaan—bertolak belakang dengan keinginan Burnham untuk memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah lokal.
Di sisi lain, seruan Green Party untuk moratorium pusat data bisa saja mengubah cara pandang tersebut. Di Westminster, ada pula yang mengatakan terjadi “America brain”: ketika masalah dianggap penting di AS, sebagian orang mengira hal yang sama pasti berlaku untuk Inggris. Padahal, sementara Inggris mengejar angka 6 GW, AS memiliki ambisi 2030 yang minimal 20 kali lipatnya, dan beberapa mega-proyek bahkan disebut melampaui total kapasitas yang direncanakan untuk Inggris.
