jurnalistik.co.id – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan rencana baru terkait kecerdasan buatan. Lewat unggahan di Truth Social pada 19 September, ia menyebut akan membentuk “AI Force” atau Pasukan AI dan menunjuk seorang pemimpin yang ia sebut sebagai AI Czar, atau “Kaisar AI”.
Menurut Trump, penunjukan tersebut dimaksudkan untuk mengelola urusan AI di tingkat pemerintahan. Namun, ia belum merinci seperti apa struktur, kewenangan, maupun mekanisme kerja dari pasukan dan jabatan yang akan dibentuk.
Trump juga membandingkan langkah itu dengan pembentukan Space Force. Dalam pernyataannya, ia mengatakan, “Untuk tujuan ini, saya akan membentuk ‘AI Force’ (Pasukan AI), mirip dengan langkah saya membentuk ‘Space Force’ (Pasukan Antariksa),” sebagaimana diberitakan Reuters, Minggu (20/9/2026).
Pada unggahan yang sama, Trump menyatakan nama sosok yang akan ditunjuk sebagai AI Czar bakal diumumkan dalam waktu dekat. Ia bahkan menegaskan bahwa hanya individu dengan IQ tinggi yang diperbolehkan melamar untuk posisi tersebut.
Di sisi lain, Trump menyatakan pemerintah tidak akan menghambat perkembangan industri AI di Amerika Serikat. Ia menegaskan sikapnya melalui kutipan, “Kita sama sekali tidak akan menghambat atau membatasi pertumbuhan industri yang luar biasa ini. Sebaliknya, kita akan mendukung, membantu, dan mengawasinya selagi industri ini berkembang!”
Trump juga menyinggung pendekatan penegakan aturan terkait penyalahgunaan AI. Ia menilai tindakan pemerintah tetap bisa dilakukan dengan memanfaatkan sistem hukum yang sudah tersedia.
Dalam kerangka dampak ekonomi, Trump memandang AI sebagai revolusi teknologi dengan konsekuensi besar bagi perekonomian AS. Ia memperkirakan kontribusinya dapat mencapai 25% terhadap produk domestik bruto (PDB) Amerika Serikat bila rencana tersebut benar-benar berjalan.
Jika rencana pembentukan AI Force dan penunjukan AI Czar terwujud, itu akan menjadi penunjukan AI Czar kedua dalam pemerintahan Trump. Sebelumnya, investor modal ventura David Sacks pernah menjabat peran tersebut sebelum mengundurkan diri pada musim semi dan kemudian beralih menjadi penasihat eksternal.
Berita Terkait
Perkembangan ini muncul ketika persaingan antara Amerika Serikat dan China untuk merebut kepemimpinan di bidang AI semakin intensif. Kedua negara sama-sama memandang teknologi tersebut penting bagi kekuatan ekonomi sekaligus militer.
Dalam pandangannya, Trump menilai regulasi yang berlebihan dapat memperlambat perusahaan-perusahaan AS. Ia menempatkan kekhawatian itu dalam konteks persaingan dengan perusahaan dari China, yang menurut penilaiannya bisa melaju lebih cepat ketika ruang gerak industri tidak tersendat aturan yang terlalu ketat.
Rencana yang disampaikan Trump juga hadir menjelang pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping pada 25 September. Pada 20 September, jadwal diplomasi dan pembahasan isu lintasnegara turut menyertakan pertemuan di New York: Menteri Keuangan AS Scott Bessent dijadwalkan bertemu Wakil Perdana Menteri China He Lifeng.
Dalam pertemuan tersebut, agenda yang disebut mencakup keamanan AI, perdagangan, serta isu ekonomi. Dengan demikian, penguatan posisi AS dalam pengelolaan dan pengembangan AI tampak berkaitan dengan rangkaian dinamika hubungan kedua negara dalam waktu yang berdekatan.
Secara keseluruhan, pernyataan Trump memperlihatkan dua garis besar sekaligus. Pertama, ia mendorong adanya otoritas khusus melalui AI Force dan jabatan AI Czar. Kedua, ia ingin perkembangan industri AI berjalan dengan dukungan pemerintah, sambil tetap menyiapkan penanganan terhadap potensi penyalahgunaan lewat perangkat hukum yang sudah ada.
Langkah yang disampaikan Trump juga menegaskan bahwa ia memandang tata kelola AI tidak cukup hanya lewat arahan umum, melainkan membutuhkan posisi khusus di level pemerintahan. Dengan narasi “AI Force” dan jabatan “AI Czar”, pendekatan tersebut diarahkan untuk membuat urusan AI lebih terkoordinasi, sekaligus memberi sinyal bahwa pemerintah ingin berperan aktif sejak tahap pengelolaan kebijakan hingga pengawasan pelaksanaannya.
Di saat yang sama, Trump menempatkan pengembangan industri AI sebagai agenda yang harus tetap bergerak cepat. Ia menolak gagasan pembatasan yang bisa menahan dinamika industri, dan memilih kerangka dukungan serta pengawasan agar pertumbuhan tetap terjadi. Cara pandangnya juga melandaskan argumentasi pada persaingan dengan China, di mana ia menilai industri bisa melaju lebih cepat ketika ruang gerak tidak terlalu tersendat oleh regulasi yang berlebihan.
Selain aspek persaingan ekonomi, Trump juga menyinggung kebutuhan penanganan terhadap penyalahgunaan AI. Ia berpandangan tindakan pemerintah tetap bisa dijalankan melalui sistem hukum yang sudah ada, sehingga penegakan tidak harus bergantung pada format aturan baru yang berpotensi memperlambat. Dengan demikian, paket pernyataannya mempertemukan dorongan percepatan perkembangan AI dengan rencana pengendalian risiko melalui perangkat hukum yang telah tersedia.
