jurnalistik.co.id – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai memberlakukan larangan bagi wartawan CNN, MS NOW, dan Politico untuk memasuki area Gedung Putih. Kebijakan itu diterapkan sehari setelah Trump mengumumkan pemblokiran ketiga media tersebut melalui Truth Social.
Pada Sabtu (19/9/2026), ketiganya dilaporkan ditolak saat mencoba memasuki kompleks Gedung Putih. Selain tidak diizinkan masuk, kartu akses pers para wartawan mereka juga disita ketika hendak menjalankan tugas peliputan.
MS NOW menyampaikan bahwa penolakan terjadi pada Sabtu pagi. Koresponden Gedung Putih MS NOW, Akayla Gardner, mengatakan dirinya bersama fotografer media tersebut ditolak masuk ke area Gedung Putih.
Gardner menyebut situasi itu merupakan pertama kalinya akses wartawan MS NOW benar-benar dibatalkan setelah pengumuman larangan oleh Trump. Media itu kemudian mengecam keputusan tersebut dan menyatakan akan menempuh langkah yang diperlukan untuk mempertahankan hak pers berdasarkan Amandemen Pertama Konstitusi AS.
“Gedung Putih adalah milik rakyat Amerika dan keputusan yang dibuat di dalamnya dibiayai oleh uang pajak kami,” kata MS NOW dalam pernyataan yang dikutip dari CNBC Internasional, Minggu (20/9/2026). Media tersebut juga menegaskan akan tetap memberitakan Trump, pemerintahannya, serta isu-isu yang berdampak pada masyarakat Amerika.
CNN menyusul dengan pengakuan bahwa wartawannya turut ditolak pada Sabtu. Dalam pernyataannya, CNN menegaskan, “CNN akan terus menjalankan misi untuk melaporkan pemerintahan AS terlepas dari upaya apa pun untuk membatasi akses fisik ke Gedung Putih dan gedung-gedung pemerintahan lainnya.”
Politico mengalami pola serupa. Pemimpin redaksi Politico, Jonathan Greenberger, menyatakan wartawannya, Cheyenne Haslett, ditolak masuk oleh Secret Service saat hendak memasuki kompleks Gedung Putih.
Greenberger menambahkan bahwa kartu akses yang memungkinkan Haslett masuk ke Gedung Putih juga disita. Politico menyampaikan sikap untuk berdiri bersama para wartawannya serta mempertahankan hak yang dijamin Amandemen Pertama Konstitusi AS.
Pada saat diminta menanggapi pemblokiran tersebut, Gedung Putih mengarahkan CNBC pada pernyataan Trump yang disampaikan sehari sebelumnya. Trump, menurut laporan, mengumumkan larangan itu lewat unggahan di Truth Social pada Jumat (18/9/2026).
Alasan yang disampaikan Trump
Trump menuduh CNN, MS NOW, dan Politico terus menyebarkan apa yang ia sebut sebagai berita palsu saat memberitakan presiden, pemerintahannya, maupun Amerika Serikat. Dalam unggahannya, Trump menulis bahwa media-media tersebut “seharusnya tidak boleh terus-menerus menulis atau melaporkan FIKSI dan KEBOHONGAN ketika mereka meliput Presiden Amerika Serikat, pemerintahan Trump, atau Amerika Serikat,”.
Berita Terkait
Trump juga mengisyaratkan bahwa pembatasan serupa bisa dialami oleh media lain. Ketika ditanya mengenai alasan larangan itu di Ruang Oval, ia menyebut keputusan tersebut tidak dipicu oleh satu pemberitaan tertentu, melainkan akumulasi pemberitaan selama beberapa tahun.
“Ini benar-benar karena berita yang terakumulasi selama beberapa tahun. Anda menjadi muak dengannya,” kata Trump. Saat ditanya apakah media lain mungkin terkena pembatasan, Trump kemudian menyebut The New York Times dan The Washington Post.
Sengketa kebebasan pers
Keputusan Trump memicu penolakan dari berbagai organisasi media dan kelompok yang fokus pada kebebasan pers. Reuters melaporkan ketiga media yang diblokir telah mengisyaratkan kemungkinan menempuh jalur hukum, dengan alasan larangan tersebut bertentangan dengan perlindungan kebebasan berbicara dan kebebasan pers dalam Amandemen Pertama Konstitusi AS.
Associated Press (AP) juga menyatakan dukungan kepada media-media yang diblokir. AP menegaskan, “Tidak ada organisasi berita – atau individu – yang boleh mendapatkan pembalasan dari pemerintah karena kata-kata yang mereka gunakan.”
White House Correspondents’ Association (WHCA) turut meminta pemerintahan Trump segera mengembalikan akses para wartawan. Presiden WHCA, Jacqui Heinrich, mengatakan masyarakat Amerika seharusnya dapat diawasi oleh pers yang bebas dan independen, termasuk ketika pemberitaan tidak disukai pemerintah.
Di sisi lain, Trump mengatakan pada Jumat bahwa langkah melarang media tersebut tetap layak dilakukan meskipun nantinya tidak bertahan dalam proses hukum. “Saya pikir penting untuk menunjukkannya, apakah keputusan itu bertahan atau tidak,” kata Trump.
Bukan pertama kali
Kasus ini juga bukan insiden pertama di mana pemerintahan Trump bersengketa dengan media terkait akses ke Gedung Putih. Pada masa jabatan pertamanya, Gedung Putih pernah berupaya mencabut atau menangguhkan akses sejumlah wartawan, termasuk koresponden CNN Jim Acosta.
Setelahnya, pengadilan federal memerintahkan pemulihan akses tersebut. Sementara itu, dalam sengketa lain, pemerintahan Trump juga menghadapi gugatan terkait pembatasan akses wartawan Associated Press ke sejumlah ruang pemerintahan.
Arthur Spitzer, pengacara American Civil Liberties Union (ACLU), mengatakan kepada CNBC bahwa langkah Trump kemungkinan akan menghadapi persoalan konstitusional. Menurut Spitzer, pemerintah tidak seharusnya membatasi media hanya karena tidak menyukai cara media tersebut memberitakan pemerintah atau presiden.
Spitzer menyebut ia menangani perkara ACLU terkait keputusan Trump membatasi akses wartawan AP ke sejumlah area pemerintahan, termasuk Ruang Oval dan pesawat kepresidenan Air Force One. (haa/haa)
