jurnalistik.co.id – Jepang mencatat tonggak baru dalam tren harapan hidup di tengah krisis demografi yang kian menajam. Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang melaporkan jumlah warga berusia 100 tahun ke atas mencapai rekor 107.677 orang pada tahun ini.
Angka itu bertambah 7.914 orang dibandingkan 2025, sekaligus menandai kenaikan selama 56 tahun berturut-turut. Laporan tersebut juga menyebut perempuan menjadi mayoritas, dengan porsi hampir 88% dari total centenarian.
Dengan pertumbuhan tersebut, pemerintah Jepang menilai pencapaian panjang umur sebagai hasil dari kombinasi kemajuan layanan kesehatan dan kebiasaan hidup masyarakat. Menteri Kesehatan Jepang Kenichiro Ueno menyampaikan rasa senangnya karena banyak warga dapat menjalani kehidupan yang panjang, sehat, dan tetap aktif, seiring dukungan teknologi medis serta pola hidup dan pola makan yang dinilai baik.
Namun, keberhasilan tersebut muncul bersamaan dengan ketidakseimbangan struktur usia yang makin nyata. Populasi lanjut usia terus meningkat sementara angka kelahiran berada di titik terendah sepanjang sejarah, sehingga jumlah tenaga kerja menyusut di tengah beban pensiun, layanan kesehatan, dan perawatan sosial yang bertambah.
Jepang termasuk negara dengan kelompok usia tertua di dunia. Hampir tiga dari setiap 10 penduduk berusia 65 tahun atau lebih, dan proporsi itu diproyeksikan mendekati 40% pada 2070.
Di sisi usia lanjut yang lebih ekstrem, lebih dari 800.000 orang berusia 95 tahun atau lebih tercatat pada tahun lalu. Pada saat yang sama, jumlah bayi yang lahir hanya sekitar 700.000, berdasarkan data pemerintah.
Perubahan demografi ini juga tampak pada dinamika populasi di tingkat wilayah. Data sensus awal menunjukkan populasi turun di 45 dari 47 prefektur pada 2025 dibanding lima tahun sebelumnya, sementara hanya Tokyo dan Okinawa yang menunjukkan kenaikan.
Secara historis, populasi Jepang mencapai puncaknya sekitar 128 juta orang pada 2008. Institut Nasional Kependudukan dan Jaminan Sosial Jepang kemudian memproyeksikan angka itu akan turun menjadi 87 juta pada 2070, yang berarti penurunan sekitar 30% dari jumlah penduduk saat ini.
Para peneliti menilai tidak ada satu faktor tunggal yang menjelaskan tingginya angka harapan hidup di Jepang. Menurut mereka, terdapat kombinasi pola makan, aktivitas fisik, serta akses terhadap layanan kesehatan.
Pola makan tradisional Jepang umumnya banyak memuat ikan, sayuran, dan nasi. Selain itu, asupan lemak jenuh dinilai relatif rendah, dan tingkat obesitas disebut lebih rendah dibandingkan banyak negara Barat.
Rutin sehari-hari juga turut berperan. Banyak masyarakat Jepang dinilai lebih sering berjalan kaki, bersepeda, dan menggunakan transportasi umum, termasuk di kalangan kelompok lanjut usia.
Aktivitas olahraga secara berkelompok juga disebut cukup lazim di masyarakat Jepang. Di sisi lain, sistem asuransi kesehatan universal memberikan akses luas terhadap layanan pengobatan dan obat-obatan dengan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan sejumlah negara seperti Amerika Serikat.
Perpaduan akses layanan kesehatan dan gaya hidup tersebut diyakini mendukung capaian harapan hidup yang tinggi. Akan tetapi, meningkatnya usia harapan hidup menjadi tantangan ketika terjadi bersamaan dengan salah satu tingkat kelahiran terendah di dunia.
Tingkat kesuburan total Jepang—rata-rata jumlah anak yang diperkirakan dimiliki seorang perempuan sepanjang hidupnya—turun ke rekor terendah 1,14 pada 2025. Angka itu berada jauh di bawah kisaran sekitar 2,1 yang umumnya dianggap dibutuhkan agar populasi tetap stabil tanpa tambahan imigrasi.
Ketika populasi menua, semakin banyak penduduk usia pensiun membutuhkan dukungan pensiun, layanan sosial, serta layanan medis. Sementara itu, dukungan tersebut harus ditopang oleh jumlah penduduk usia produktif yang terus menurun.
Berita Terkait
Dalam jangka panjang, ketidakseimbangan tersebut menimbulkan tekanan ekonomi. Jumlah pembayar pajak dan iuran jaminan sosial menyusut, sedangkan pengeluaran untuk pensiun dan perawatan kesehatan meningkat.
Pemerintah Jepang telah memperkenalkan berbagai kebijakan untuk mendorong pasangan memiliki anak. Langkah yang disebutkan mencakup tunjangan anak, subsidi penitipan anak, program cuti orang tua, serta sejumlah insentif lainnya.
Meski begitu, kebijakan-kebijakan tersebut belum mampu membalikkan tren penurunan angka kelahiran dalam jangka panjang. Ilmu sosial juga mengaitkan problem ini dengan pola perkawinan yang berubah, karena semakin sedikit orang menikah atau memilih menikah pada usia lebih tua.
Ketika kemungkinan memiliki anak ikut menurun, kekhawatiran dari sisi pekerjaan turut memperkuat masalah. Sebagian anak muda menghadapi persoalan seperti pekerjaan yang tidak aman, upah yang stagnan, serta jam kerja yang panjang, yang membuat pembentukan keluarga menjadi lebih sulit.
Di lapangan, meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja belum selalu diiringi pembagian tanggung jawab pengasuhan dan pekerjaan rumah yang seimbang. Kondisi tersebut membuat perempuan menghadapi tantangan untuk menggabungkan peran bekerja dengan tanggung jawab sebagai orang tua.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyebut penurunan populasi dan angka kelahiran sebagai tantangan nasional utama. Pejabat Jepang juga berulang kali memperingatkan bahwa tren demografi dapat mengancam fondasi ekonomi dan sosial negara.
Dari sisi ekonomi, menyusutnya populasi usia produktif berarti semakin sedikit orang yang membayar pajak penghasilan dan iuran jaminan sosial, sementara kebutuhan belanja untuk pensiun, layanan kesehatan, serta perawatan lansia terus naik. Ketidakseimbangan ini memberi tekanan lebih besar pada keuangan publik serta pekerja muda yang menopang sistem melalui pajak.
Kekurangan tenaga kerja juga mulai memengaruhi berbagai sektor. Dampaknya disebut menjalar dari konstruksi dan pertanian hingga transportasi, layanan kesehatan, dan layanan sosial.
Wilayah pedesaan menghadapi tantangan yang lebih berat karena penduduk muda cenderung pindah ke kota. Akibatnya, komunitas yang tersisa menjadi semakin menua, dengan jumlah pekerja dan layanan publik yang menurun.
Imigrasi kerap dipandang sebagai salah satu cara untuk membantu mengatasi kekurangan tenaga kerja. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah warga negara asing di Jepang memang meningkat, tetapi proporsinya masih sekitar 3% dari total populasi.
Usulan untuk menerima lebih banyak migran pun masih menjadi isu yang diperdebatkan. Di sisi lain, fenomena populasi menua juga terlihat di berbagai negara seiring peningkatan harapan hidup manusia.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut kemajuan sosial, ekonomi, dan kesehatan telah menurunkan tingkat kematian, terutama di kalangan lansia. Karena itu, sebagian besar masyarakat kini dapat berharap hidup hingga usia 60 tahun atau lebih.
WHO mencatat harapan hidup global mencapai 73,3 tahun pada 2024, naik 8,4 tahun dibanding 1995. Jumlah penduduk berusia 60 tahun atau lebih juga diproyeksikan meningkat dari 1,1 miliar pada 2023 menjadi 1,4 miliar pada 2030.
Meski begitu, laju penuaan penduduk berlangsung jauh lebih cepat di sejumlah negara dibanding lainnya. Berdasarkan estimasi historis terbaru dalam World Population Prospects Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), usia median Jepang mencapai 49 tahun pada 2023.
Jepang berada di bawah Italia yang tercatat 47,5 tahun, Portugal 46,2 tahun, Yunani 45,7 tahun, dan Jerman 45,1 tahun. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa capaian umur panjang di satu sisi, serta tekanan demografi di sisi lain, menjadi isu bersama yang perlu dikelola secara berkelanjutan.
