jurnalistik.co.id – Pemerintah Amerika Serikat menyebut telah menyepakati kesepakatan baru yang melibatkan Greenland dan Denmark untuk memperluas pusat militer sekaligus kendali keamanan di wilayah pulau otonom tersebut. Presiden Donald Trump mengatakan langkah pembangunan kehadiran militer di Greenland akan segera dimulai, sesuai klaimnya setelah kesepakatan baru itu terbentuk.
Trump menyatakan bahwa pihaknya akan segera memulai proses pengembangan kehadiran militer yang besar di bagian Greenland yang sesuai, “yang jumlahnya banyak.” Ia juga mengklaim kesepakatan itu memenuhi kekhawatiran keamanan AS tanpa mengeluarkan biaya tambahan. Pernyataan tersebut ia sampaikan melalui unggahannya di Truth Social, dan dilaporkan oleh CNBC International pada Sabtu (19/9/2026).
Dalam narasi yang disampaikan Trump, ia menunjukkan bahwa kesepakatan ini dianggap menjawab seluruh kekhawatiran keamanan yang dinilai perlu oleh AS. Di sisi lain, Greenland sendiri sejauh ini sudah memiliki kehadiran militer AS yang berjalan berdasarkan perjanjian pertahanan puluhan tahun bersama Denmark. Dengan demikian, kesepakatan baru yang diumumkan memosisikan perluasan kendali keamanan sebagai kelanjutan dari kerangka pertahanan yang sudah ada sebelumnya.
Kesepakatan diposisikan untuk perkuat keamanan Arktik dan Atlantik Utara
Selain membicarakan rencana perluasan, Trump juga sempat digambarkan terkait desakan yang lebih jauh pada periode sebelumnya, yakni tuntutan agar Greenland menjadi bagian dari Amerika Serikat. Namun, perkembangan terbaru justru digambarkan sebagai kesepakatan yang tidak mengarah pada skenario tersebut, melainkan membahas penguatan keamanan.
Berita Terkait
Greenland telah menegaskan bahwa wilayahnya tidak untuk dijual. Uni Eropa juga disebut telah bersatu pada awal tahun ini untuk menegur Trump terkait dorongannya memperoleh pulau itu. Kendati demikian, dalam unggahan yang disebut menjadi rujukan laporan, Trump mengisyaratkan ia puas dengan kesepakatan baru, karena klaimnya kesepakatan tersebut membahas semua kekhawatiran AS.
Perjanjian tersebut tidak berdiri di ruang kosong, karena Kantor Perdana Menteri Denmark menyampaikan bahwa ketiga pemerintahan berharap dapat menandatangani kerja sama pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa minggu depan. Dalam siaran pers resmi tertanggal 18 September 2026 di Kopenhagen, kantor tersebut menjelaskan bahwa pemerintah Denmark bersama Pemerintah Greenland menjadwalkan penandatanganan pada sidang Majelis Umum PBB pekan depan, dan kesepakatan baru itu akan berlaku setelah mendapatkan persetujuan parlemen nasional masing-masing negara.
Chairman of Naalakkersuisut Jens-Frederik Nielsen menyatakan, “Ini sangat menyenangkan bahwa kita akan membuat kesepakatan yang akan memastikan dan memperkuat keamanan Greenland, Kerajaan Denmark, Amerika Serikat, dan Aliansi Barat. Perjanjian tersebut mengakui kepentingan Greenland dan tempat kami dalam kerja sama internasional. Ini untuk kepentingan kita semua.” Pernyataan itu menegaskan bahwa kerja sama dinyatakan selaras dengan kepentingan Greenland serta konteks keamanan yang lebih luas.
Dalam detail substansi yang disebutkan, perjanjian tersebut tetap mengakui kedaulatan serta integritas teritorial Kerajaan Denmark, sekaligus hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Greenland. Langkah menuju kesepakatan juga disebut dicapai setelah Greenland menegaskan wilayahnya tidak untuk dijual, dan ketika Uni Eropa menolak upaya akuisisi pulau tersebut.
Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen kemudian menambahkan, “Saya senang bahwa kita akan membuat kesepakatan besar untuk Greenland, Kerajaan Denmark, dan Amerika Serikat. Sebuah perjanjian yang memperkuat keamanan bersama kita di Arktik dan Wilayah Atlantik Utara dan oleh karena itu sangat bagus untuk NATO dan Eropa juga.” Pernyataan tersebut mengaitkan kesepakatan dengan kepentingan keamanan di kawasan Arktik serta Atlantik Utara.
Sebagai bagian dari kerangka kerja yang digambarkan, perjanjian itu juga disebut memberikan garansi kendali permanen bagi AS untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam mempertahankan keamanan Greenland. Dengan demikian, meski kehadiran militer AS telah ada berdasarkan perjanjian pertahanan puluhan tahun dengan Denmark, kesepakatan baru ini diposisikan memperluas dan menegaskan ruang lingkup kendali keamanan yang akan dijalankan.
