jurnalistik.co.id – Dame Sarah Mullally menyampaikan penegasan komitmennya terhadap dana reparasi yang kontroversial senilai £100 juta terkait peran Gereja Inggris dalam perdagangan budak transatlantik. Ia menyampaikan hal itu saat berada di Cape Coast Castle, Ghana, dalam rangkaian kunjungan yang membawanya menelusuri jejak institusi yang ia pimpin.
Kunjungan tersebut mempertemukannya dengan ruang-ruang yang dahulu digunakan untuk menahan orang-orang yang diperbudak sebelum mereka dikirim ke Amerika. Mullally mengatakan bahwa pengalaman melihat kondisi di sana membuatnya merenungkan kejahatan yang dilakukan institusi yang dipimpinnya, sekaligus mendorong langkah-langkah nyata.
Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa pengakuan atas keterlibatan menjadi bagian dari perjalanan pertobatan. Mullally mengatakan, “We played a part in the transatlantic slave trade. That is clear. Part of the Christian belief in repentance is about action, so we are putting in place action to support those communities that feel the legacy of the slave trade,”
“We played a part in the transatlantic slave trade. That is clear,” menjadi kalimat kuncinya dalam menegaskan adanya tanggung jawab historis. Ia mengaitkan sikap itu dengan keyakinan bahwa pertobatan tidak cukup hanya berupa penyesalan, melainkan perlu diwujudkan melalui tindakan yang menolong komunitas yang merasakan warisan perdagangan budak tersebut.
Ini juga merupakan kunjungan pastoral pertama Mullally ke Afrika sejak ia diangkat sebagai kepala Gereja Inggris. Proses pengangkatannya berlangsung pada sebuah seremoni di Canterbury Cathedral pada bulan Maret, sehingga kunjungan ke Ghana ini menjadi kesempatan awal untuk membawa pesan dan agenda gereja ke wilayah yang memiliki catatan panjang keterkaitan dengan sejarah perbudakan.
Sepanjang kunjungannya, tema reparative justice menonjol. Di Cape Coast Castle, yang datang di bawah kendali Inggris pada tahun 1660-an, Mullally diperlihatkan ruang-ruang dungeons tempat para budak ditahan. Ia juga melihat “door of no return” yang menggambarkan titik ketika orang-orang dipaksa menaiki kapal untuk dibawa menuju benua lain.
Reaksi Mullally saat menyaksikan kondisi tersebut ia ungkapkan dengan nada yang sangat emosional. Ia mengatakan, “You can’t help but be deeply moved by the horrific conditions that people were kept in and the way that they were treated.”
Ia menambahkan bahwa pengalaman itu seakan “menjatuhkan” dan mengingatkannya pada besarnya kejahatan yang pernah terjadi. Mullally menuturkan, “It completely throws you off balance and brings home the evil that was transatlantic slavery.”
Bagian lain dari lokasi yang ia saksikan adalah sebuah kapel yang berdiri di atas dungeons. Menurutnya, kapel tersebut menjadi “stark illustration of the way the church was involved in the slave trade”. Pernyataan ini menegaskan bahwa keterlibatan gereja tidak hanya bersifat jauh dalam dokumen, tetapi juga tercermin secara fisik dalam ruang-ruang yang terkait langsung dengan peristiwa tersebut.
Gereja Inggris sebelumnya telah meminta maaf atas keterkaitannya dengan sejarah perdagangan budak. Dalam pemberitahuan yang disebutkan, lengan misi gereja pernah menjalankan perkebunan yang ditopang perbudakan di Karibia untuk mendanai penyebaran Anglikanisme. Selain itu, disebut juga bahwa beberapa anggota klerus adalah pemilik budak, sementara Gereja menerima donasi besar dari para pedagang budak.
Berita Terkait
Dana £100 juta dan tujuan reparative justice
Komitmen yang diperbarui ini merujuk pada rencana dana reparasi senilai £100 juta yang dinilai kontroversial. Mullally memperbarui komitmen tersebut setelah menyebutkan bahwa keputusan untuk menyiapkan dana reparative justice work diambil tiga tahun lalu.
Keputusan itu diambil setelah sebuah audit terhadap historical endowment fund menyampaikan laporan mengenai investasi besar pada perusahaan yang terlibat dalam pengangkutan dan perdagangan budak. Dari laporan itu, gereja menetapkan agar dana dimanfaatkan untuk pekerjaan reparasi melalui “a programme of investment, research and engagement” di komunitas-komunitas yang rusak oleh perbudakan orang-orang Afrika selama perdagangan budak transatlantik.
Namun, sejak rencana dana tersebut diumumkan, muncul penolakan yang vokal dari berbagai pihak. Ada yang mempertanyakan akurasi historis laporan mengenai tingkat keterlibatan Gereja. Pihak lain mengemukakan keberatan hukum serta sejumlah keberatan ideologis terhadap skema reparasi tersebut.
Respons dari Ghana
Dalam konteks dukungan internasional terhadap gagasan reparasi, Ghana disebut telah berperan sebagai penggerak kampanye global bagi institusi dan negara-negara yang pernah memperoleh manfaat dari perdagangan budak. Pernyataan itu dihubungkan dengan upaya Ghana agar pihak-pihak terkait bersedia membayar reparasi.
Foreign minister Samuel Okudzeto Ablakwa memuji Mullally atas kunjungannya di Ghana. Ia mengatakan, “What the Archbishop of Canterbury is doing in Ghana on her current visit will begin to send the right signals.”
Dalam lanjutan pernyataannya, Ablakwa menyebut bahwa langkah kunjungan Mullally juga berpotensi membuat mereka yang ia sebut “revisionists” atau “obstructionists within the Church of England” berpikir ulang. Ablakwa menuturkan, “And those who are either revisionists or who are obstructionists within the Church of England are going to start thinking twice,”
Ia juga mengaitkan pandangannya dengan ajaran agama. Ablakwa mengatakan, “The Christian religion which they brought to Ghana and Africa teaches us that without admission of sins, there can be no salvation. There can be no going to heaven.”
Dengan demikian, rangkaian pernyataan Mullally di Cape Coast Castle menempatkan komitmen dana reparasi sebagai bagian dari narasi tanggung jawab historis yang hendak diubah menjadi program investasi, riset, dan keterlibatan pada komunitas terdampak. Di saat yang sama, penolakan terhadap rencana dana itu tetap hadir, sementara respons dari Ghana memperlihatkan dukungan yang kuat terhadap prinsip pengakuan dosa dan pemulihan yang dinilai perlu dilakukan oleh institusi yang terhubung dengan perdagangan budak transatlantik.
