jurnalistik.co.id – Perdana Menteri Andy Burnham mengatakan bahwa ia sudah berbicara dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal minyak dan gas Laut Utara. Menurut Burnham, pendekatan yang akan diambil Inggris adalah “pragmatic approach” ketika warga kesulitan menghadapi tekanan biaya hidup.
Burnham menyebut bahwa ia menyampaikan hal tersebut langsung dalam percakapan telepon mereka. “There is a resource there. When people are struggling – you can’t ignore that and hence me indicating that to the president.”
Pernyataan Burnham muncul sebagai respons atas komentar Trump yang menyinggung perubahan sikap Inggris. Trump menilai Inggris akan lebih “membuka” Laut Utara untuk meningkatkan eksplorasi, setelah percakapan telepon keduanya.
Selama ini Trump dikenal mendorong Inggris untuk menambah pengeboran. Ia bahkan mengklaim bahwa Burnham pernah berjanji “open up the North Sea” dalam panggilan telepon pertama mereka.
Burnham kemudian menegaskan maksud sebenarnya dari pembicaraan itu. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak membeberkan komitmen baru yang otomatis berarti membuka ruang untuk pengeboran tanpa batas, melainkan menempatkan isu tersebut dalam konteks kebutuhan mendesak energi.
“I indicated in the phone call that we had a week last Monday that I would take a pragmatic approach when it comes to the North Sea, and that is my intention as we go forward from here.”
Dalam narasi politik yang berkembang, muncul pula pesan Trump di media sosial sebelum Burnham resmi menjadi perdana menteri. Pada unggahan yang dipublikasikan sehari sebelum ia menjabat, Trump menulis, “The People of Aberdeen, in Scotland, are dancing in the streets because the new Prime Minister, Andy Burnham, has stated that he will be opening up, all the way, the invaluable North Sea Oil!”
Komentar Trump juga dibawa ke percakapan publik pada pekan ini ketika ia ditanya tentang dialognya dengan Burnham. Trump mengatakan, “He said he’s going to open up North Sea oil.” Lalu, ia menambahkan, “If he does that, you’re going to be a wealthy country.”
Trump kemudian mengaitkan Laut Utara dengan kebutuhan energi yang dibeli Inggris. Ia menyatakan, “You buy a lot of your energy, as you know, from the North Sea. You buy from Norway and Norway gets it from the North Sea… Norway’s got trillions of dollars in the bank.” Ia juga menambahkan, “Scotland has a better part of the North Sea.”
Di sisi lain, Burnham memilih menempatkan jawaban pada prinsip pragmatis terhadap sumber daya yang tersedia. Ia menyinggung bahwa ketika masyarakat berada dalam kondisi sulit, pemerintah tidak bisa mengabaikan sumber energi yang ada.
Sejumlah pihak menyambut dan mengkritik arah pembahasan tersebut, terutama terkait posisi pemerintah Inggris mengenai izin pengeboran baru. Debat yang sama sudah lama berlangsung, namun kini bergeser karena adanya sinyal dari percakapan dengan Trump dan komentar yang ramai di ruang publik.
Tekanan politik di dalam negeri
Burnham selama ini menghadapi tekanan dari beberapa organisasi serikat pekerja, figur industri, serta sejumlah anggota parlemen Partai Buruh yang mendorong peningkatan pengeboran di Laut Utara. Mereka berpendapat bahwa tambahan pasokan energi dapat menjadi bagian dari respons terhadap persoalan biaya energi.
Namun, dalam manifesto pemilihan umum 2024, Labour berjanji tidak menerbitkan izin baru untuk pengeboran. Janji tersebut tetap menyebut bahwa pemerintah akan menghormati izin yang sudah ada.
Sebelum pindah ke kabinet baru, Ed Miliband—yang pernah menjabat sebagai menteri energi dalam pemerintahan Sir Keir Starmer—dikenal sebagai pendukung kuat posisi manifesto Labour. Ia sebelumnya menggambarkan izin yang dikeluarkan untuk Rosebank, ladang minyak terbesar di Inggris yang belum dimanfaatkan, sebagai “climate vandalism”.
Dalam pemerintahan Burnham, Miliband kini beralih peran menjadi menteri luar negeri. Pergantian jabatan tersebut turut menambah sorotan karena pada isu yang sama, pertimbangan kebijakan energi sering menjadi perdebatan lintas faksi.
Apakah Burnham sedang menandai “new dawn” bagi minyak dan gas Laut Utara masih menjadi pertanyaan politik. Di saat yang sama, pihak lain justru menilai pembukaan ruang pengeboran lebih luas akan memperburuk krisis iklim.
Berita Terkait
Ketua Partai Hijau Zack Polanski menyatakan sikap tegasnya terhadap pengeboran baru. “Our country is burning. Crops are failing. Thousands have been killed by extreme heat.”
Polanski menambahkan, “Allowing new oil and gas drilling in the North Sea will worsen the climate breakdown putting more lives at risk and doing untold damage to our economy.” Ia kemudian berujar, “It’s not too late for Burnham to do the right thing and commit to leaving dangerous fossil fuels in the ground.”
Dari spektrum politik lain, Partai Konservatif dan Reform mendorong pemerintah agar menyetujui pengeboran lebih banyak di Laut Utara. Mereka berargumen bahwa langkah itu akan menurunkan harga energi.
Pandangan serupa juga pernah disampaikan oleh pemimpin Partai Konservatif Kemi Badenoch. Ia menyebutnya “absurd” apabila Inggris meninggalkan “vital resources untapped”.
Di internal Labour, sebagian anggota parlemen juga menyuarakan kekhawatiran. Rachael Maskell meminta pemerintah untuk “follow the climate science because we have got a climate emergency”.
End Fuel Poverty Coalition juga mengkritik klaim bahwa pengeboran lebih banyak otomatis membantu rumah tangga. Simon Francis mengatakan, “No household struggling with their energy bills will see a penny come off by drilling more from the North Sea.”
Ia melanjutkan, “Gas is sold at the global market prices, so whatever is pumped out is sold to the highest bidder, not handed to British billpayers at a discount.”
Posisi pemerintah: izin yang sudah ada dan pengecualian
Pemerintah, menurut laporan, belum membuat pengumuman baru terkait persoalan tersebut. Namun, meski debatnya melebar, arah kebijakan juga dipengaruhi oleh sejumlah konsesi yang sudah diberikan sebelumnya.
Pemerintahan Sir Keir telah memberikan kelonggaran melalui mekanisme “tie-backs”. Skema ini memungkinkan produksi di area yang tidak memiliki izin, tetapi dekat dengan atau tersambung ke area yang sudah berizin.
Dengan demikian, diskusi publik sering kali menitikberatkan bukan hanya pada apakah izin baru akan diberikan, tetapi juga bagaimana aturan yang ada diterapkan dalam praktik.
Perdebatan juga berfokus pada dua ladang minyak, yakni Rosebank dan Jackdaw, yang berada di wilayah Skotlandia. Pada 2022 dan 2023, regulator menyetujui pengeboran di lokasi-lokasi tersebut.
Persetujuan itu kemudian dibatalkan pada 2025 setelah adanya gugatan hukum. Meski proses legal masih berjalan, pada suatu waktu pemerintah harus memutuskan apakah perusahaan boleh memproduksi minyak di dua area tersebut.
Selain itu, izin minyak dan gas lainnya yang disetujui dalam beberapa tahun terakhir juga sebagian besar belum dikembangkan. Kondisi ini membuat pembahasan bergerak antara isu “izin baru” dan pemanfaatan izin yang sudah ada.
Jika Burnham memang ingin mendorong lebih banyak pengeboran, ia juga bisa mempertimbangkan langkah kebijakan lain yang disebut dalam konteks energi. Salah satunya adalah menghapus Energy Profits Level, yang juga dikenal sebagai windfall tax.
Di tengah dinamika tersebut, Burnham menempatkan percakapannya dengan Trump sebagai penegasan bahwa sumber daya Laut Utara tidak bisa diabaikan ketika masyarakat berada dalam kesulitan. Namun, ia memilih menggunakan istilah pragmatis, bukan janji pembukaan yang otomatis menjawab seluruh tuntutan politik.
Dengan berbagai tekanan dari serikat pekerja, industri, partai koalisi dan oposisi, serta kritik dari pihak yang menekankan krisis iklim dan perlindungan rumah tangga, pertarungan narasi kebijakan energi di Laut Utara diperkirakan masih akan berlanjut. Keputusan berikutnya akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah menyeimbangkan kebutuhan energi jangka pendek dengan komitmen kebijakan yang sudah pernah tercantum dalam manifesto.
