jurnalistik.co.id – Peringatan Hari Keadilan Internasional Sedunia pada Jumat (17/7/2026) di Jakarta diwarnai tuntutan pemerataan pembangunan. Dari seberang Istana Merdeka, Jakarta Pusat, para perantau dan mahasiswa menyampaikan bahwa jarak hidup antara pusat dan daerah masih terasa lebar.
Dalam Aksi Kamisan ke-916 yang digelar Kamis (16/7/2026), Muhammad Ali Assatwar (21) menyampaikan keresahannya sebagai mahasiswa perantau asal Ternate, Maluku Utara. Ali menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta.
Pesan yang ia bawa merujuk pada gagasan “Kalau pusat kenyang, kita harus kenyang.” Kalimat itu ia pakai untuk menegaskan bahwa keadilan seharusnya tidak berhenti pada wilayah yang lebih dulu menikmati pembangunan.
Ali merangkum pandangannya dengan contoh sederhana. Menurutnya, jika pusat menerima kecukupan, daerah yang menopang kebutuhan negara juga harus merasakan hal yang sama.
“Kalau pusat kenyang, ya kita juga harus kenyang. Kalau kita lapar, pusat juga harus lapar. Udah gitu aja, sederhana,” ujarnya saat ditemui Kompas.com di seberang Istana Merdeka, Kamis.
Ia kemudian membandingkan prinsip tersebut dengan kenyataan yang ia lihat selama merantau sejak 2019. Ketika pertama kali menginjakkan kaki di Jakarta, Ali mengaku sempat mengalami syok karena melihat infrastruktur yang megah dan mudah dijumpai di banyak titik kota.
Baginya, salah satu pembeda yang paling terasa adalah akses terhadap fasilitas publik. Ali menyoroti kemudahan menggunakan transportasi umum untuk berpindah tempat tanpa harus bergantung pada biaya atau waktu yang terlalu besar.
Ali mempertanyakan alasan pemerintah yang dinilainya lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Ia menilai langkah tersebut beriringan dengan pengabaian kondisi masyarakat di daerah yang justru menyumbang sumber daya bagi jalannya ekonomi.
Berita Terkait
Dalam orasinya, Ali menekankan bahwa negara tidak semestinya hanya berbicara tentang pertumbuhan. Ia menegaskan bahwa bangsa berbagi nasib yang sama sehingga pemerataan pembangunan menjadi kebutuhan, bukan slogan.
“Kita bernegara bukan hanya berbicara soal pertumbuhan ekonomi. Kita berbicara sebangsa, kita punya nasib yang sama, jadi harus ada pemerataan,” kata Ali.
Ali juga menyoroti eksploitasi besar-besaran sumber daya alam di kampung halamannya, Maluku Utara. Ia menyebut sumber daya di Halmahera terus dikeruk, tetapi masyarakat setempat belum merasakan manfaat yang sebanding dengan aktivitas pertambangan yang berlangsung.
Menurut Ali, kekayaan alam tidak otomatis berbuah pada perbaikan fasilitas dasar bagi warga. Ia menghubungkan keluhan itu dengan pengalaman hidupnya ketika masih duduk di bangku sekolah dasar.
Ali menceritakan bahwa saat SD, ia harus berjalan kaki dan berenang menyusuri sungai untuk bisa berangkat sekolah. Ia menyebut tidak memakai pakaian lengkap karena harus melewati muara sungai demi sampai ke sekolah.
Ia bahkan menggambarkan kondisi yang ia alami. “Waktu itu saya SD berangkat ke sekolah harus telanjang, buka celana tinggal celana dalam karena kita harus menyusuri muara sungai untuk berangkat ke sekolah. Saya kira itu adalah generasi terakhir, ternyata sampai hari ini,” ujarnya.
Baginya, yang membuat cerita itu semakin menyakitkan adalah kenyataan bahwa situasi serupa tidak benar-benar berhenti. Ali menyampaikan bahwa penderitaan ekonomi masyarakat di daerah asalnya tidak berhenti pada persoalan akses pendidikan.
Dalam konteks tuntutan aksi, Ali mengungkapkan harapan agar masyarakat Indonesia Timur tidak dibiarkan kelaparan. Ia menyampaikan bahwa daerah tidak boleh tertinggal ketika aktivitas tambang berjalan demi kebutuhan ekonomi negara.
Pesan “pusat kenyang, kita harus kenyang” kemudian menjadi penutup yang menuntut konsistensi. Keadilan, menurut Ali, seharusnya tampak dalam pemerataan kesempatan, termasuk layanan dasar yang layak, bukan hanya dalam gemerlap pembangunan yang terkonsentrasi.
