jurnalistik.co.id – Perdana Menteri Inggris, Andy Burnham, menyerukan adanya pergeseran budaya dalam cara negara menjalankan bisnis menjelang pertemuan dengan sejumlah petinggi perusahaan terbesar di Inggris.
Menurut Burnham, pelaku usaha yang berani mengambil risiko semestinya mendapat dukungan dari pemerintah, sementara pemimpin lokal perlu memiliki kewenangan lebih besar untuk bekerja langsung bersama dunia usaha.
Pernyataan itu muncul di tengah sorotan bahwa pemerintahan Partai Buruh yang dipimpin saat ini dinilai telah menaikkan biaya bagi perusahaan, termasuk melalui perubahan skema employer national insurance serta penyesuaian upah minimum yang terjadi pada masa pendahulunya, Sir Keir Starmer.
Downing Street menyampaikan bahwa Burnham akan bertemu para chief executive (CEO) dari sejumlah perusahaan besar, yakni BP, Shell, HSBC, Morrisons, Sainsbury’s, BT, Vodafone, Rolls-Royce, dan beberapa perusahaan lainnya, di Kantor Perdana Menteri di Number 10.
Menawarkan dukungan bagi gagasan dan investasi lokal
Menjelang pertemuan tersebut, Burnham mengatakan ia akan memberikan “the confidence that if they have a great idea, they’ll get all the support they need to bring it to life”.
Ia juga menyatakan, “When local leaders have the tools to get things done and government works in partnership with business, you can pull in investment, create jobs and transform communities,”.
Dalam kesempatan yang sama, Burnham menambahkan bahwa pemerintah akan menjadi “a partner for growth to make every part of Britain better off”.
Rangkaian agenda Burnham tidak hanya berbentuk pertemuan tertutup dengan para CEO, tetapi juga diawali resepsi bagi komunitas bisnis. Pemimpin lokal akan diundang terlebih dahulu sebelum berlangsung sesi pertemuan privat dengan para CEO senior di Downing Street pada Senin malam.
Tekanan biaya pinjaman dan latar ekonomi global
Pertemuan ini digelar di saat biaya pinjaman yang lebih tinggi di Inggris dan sejumlah negara lain menjadi persoalan bagi pemerintah yang ingin mengucurkan anggaran untuk dukungan bisnis maupun investasi.
Data resmi menunjukkan adanya dorongan tak terduga pada ekonomi Inggris di bulan Juli, yang sebagian dipengaruhi oleh investasi terkait kecerdasan buatan (AI). Namun, para ahli memprediksi pertumbuhan akan melambat pada bulan-bulan berikutnya.
Perkiraan tersebut dikaitkan dengan harga energi yang tinggi, yang berdampak pada berbagai sektor ekonomi sekaligus menekan daya beli rumah tangga.
Berita Terkait
Lonjakan harga juga dipicu oleh dinamika geopolitik: perang AS–Israel dengan Iran disebut telah mendorong kenaikan tajam harga minyak.
Kenaikan harga minyak kemudian merembet menjadi harga energi dan bahan bakar yang lebih tinggi, sehingga berpengaruh pada rumah tangga maupun dunia usaha.
Dengan energi yang lebih mahal, muncul kekhawatiran bahwa inflasi akan tetap tinggi, sekaligus memperbesar kemungkinan bank sentral menaikkan suku bunga untuk menjaga kenaikan harga tetap terkendali.
Ekspektasi terhadap suku bunga yang lebih tinggi, serta persaingan memperoleh utang dari perusahaan-perusahaan AI yang ingin membiayai pengembangan, ikut mendorong biaya pinjaman pemerintah menjadi lebih mahal di banyak negara.
Meski demikian, sejumlah pihak berpendapat bahwa Inggris memiliki problem yang lebih spesifik terkait utang pemerintah yang tinggi.
Ukuran yang sering dipakai dalam menilai biaya utang pemerintah adalah imbal hasil obligasi tenor 10 tahun (UK yield for 10-year bonds). Dalam pemberitaan itu disebutkan bahwa imbal hasil tersebut berada pada level lebih tinggi dibanding Amerika Serikat, Prancis, dan Jepang.
Para ahli mengaitkannya dengan beberapa faktor yang memengaruhi kepercayaan investor terhadap Inggris, termasuk pergantian perdana menteri dan kanselir yang berulang serta kebijakan yang berbalik arah (policy U-turns) dalam periode yang relatif singkat.
Persoalan kepercayaan dan respons kubu politik
Dalam sebuah wawancara dengan BBC pekan lalu, kanselir John Healey menyerukan pemulihan “confidence about Britain”, meski ia mengakui tantangan berupa biaya pinjaman yang berada pada level “historic high”.
Sementara itu, kubu lain menilai pemerintah Partai Buruh ikut menciptakan masalahnya sendiri dengan menaikkan biaya bagi perusahaan.
Julia Lopez, yang menjabat sebagai shadow business secretary dari Konservatif, menyatakan bahwa cara perdana menteri agar bisnis bisa berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan adalah dengan memangkas pajak.
Ia mengatakan: “The way for the prime minister to get businesses thriving, delivering jobs and driving growth is to cut their taxes.”
Lopez juga menambahkan kritiknya melalui: “Labour’s jobs tax and employer red tape have been devastating for businesses. The consequence has been a drying-up of the jobs market, weaker investment and businesses facing ever greater costs.”
Dengan demikian, pertemuan yang akan dihadiri para pimpinan perusahaan-perusahaan besar itu menjadi ruang uji sinyal kebijakan. Di satu sisi, Burnham menekankan dukungan pemerintah dan pemberdayaan pemimpin lokal untuk menciptakan peluang investasi dan kerja. Di sisi lain, perdebatan politik tetap tajam karena biaya usaha yang dinilai meningkat masih menjadi sorotan utama.
