jurnalistik.co.id – Langkah pemerintah mengucurkan kredit hingga Rp400 triliun untuk menjangkau 28 juta keluarga dinilai ekonom berpotensi menimbulkan masalah baru di kualitas pembiayaan. Penilaian itu juga disertai kekhawatiran bahwa program tersebut bisa tidak tepat sasaran.
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, mengatakan risiko utama bukan bersumber dari ketersediaan dana. Menurutnya, yang lebih menentukan adalah kemungkinan terjadinya salah alokasi pembiayaan kepada kelompok yang menjadi target.
Ia menilai karakter penerima manfaat tidak bisa diperlakukan sebagai satu paket yang seragam. Kelompok berpenghasilan rendah, misalnya, memiliki perbedaan pada pendapatan dan risiko usaha yang mereka hadapi.
Risiko terbesar ada pada pilihan penyaluran
Syafruddin menekankan bahwa ketika pembiayaan diarahkan tanpa mempertimbangkan variasi kondisi usaha dan kemampuan ekonomi penerima, dampaknya dapat bergeser dari tujuan kesejahteraan menuju masalah utang. Ia menyampaikan, “Risiko paling besar pada akhirnya adalah ketika kebijakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan berubah menjadi ekspansi utang tanpa ekspansi produktivitas,” kata Syafruddin kepada Bloomberg Technoz, Jumat (23/10/2026).
Dengan kata lain, ia melihat ukuran keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari besarnya dana yang tersedia. Fokus yang ia soroti justru pada bagaimana pembiayaan itu dipilih dan diarahkan agar selaras dengan kemampuan serta profil risiko kelompok sasaran.
Dalam pandangannya, salah alokasi bisa membuat penerima menghadapi tantangan yang tidak sejalan dengan rencana pembiayaan yang ditawarkan. Hal tersebut kemudian berpotensi memunculkan persoalan pada kemampuan pembayaran ketika arus pendapatan tidak bergerak sesuai ekspektasi.
Syafruddin juga menggarisbawahi bahwa perbedaan pendapatan dan risiko usaha pada kelompok sasaran dapat mempengaruhi stabilitas pembiayaan. Karena itu, ia menilai penting untuk memastikan bahwa skema penyaluran mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan.
Target besar bisa menggeser orientasi
Berita Terkait
Selain isu salah alokasi, ekonom tersebut juga menyoroti cara target program dapat memengaruhi perilaku lembaga penyalur. Ia menilai penetapan besaran target berpotensi mendorong pengejaran realisasi angka, sementara kualitas proyek menjadi urusan yang muncul kemudian.
Syafruddin menyatakan, “Besarnya target dapat menciptakan insentif bagi bank, pemerintah daerah, dan lembaga penyalur untuk mengejar realisasi nominal, sementara kualitas proyek menjadi persoalan kedua,” sambungnya.
Menurut kutipan itu, hubungan antara target dan insentif bisa membentuk prioritas yang berbeda di proses penyaluran. Pada situasi semacam itu, kemampuan lembaga untuk menjaga kualitas menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika tekanan pencapaian nominal lebih dominan.
Ia tidak mempersoalkan gagasan peningkatan kesejahteraan secara langsung, tetapi memperingatkan potensi perubahan arah jika penekanan bergeser. Risiko yang ia gambarkan muncul ketika ekspansi utang tidak diiringi ekspansi produktivitas.
Dalam kerangka penilaiannya, produktivitas yang dimaksud adalah ruang agar pembiayaan benar-benar mampu mendukung aktivitas yang meningkatkan kemampuan ekonomi penerima. Jika hal itu tidak terbangun, program yang awalnya diarahkan untuk kesejahteraan dapat berubah menjadi beban pembayaran.
Ekonom itu juga menilai bahwa masalah tidak cukup dilihat dari sisi ketersediaan dana yang disiapkan pemerintah. Ia menempatkan risiko lebih dekat pada proses penyaluran, pemilihan penerima, serta penjaminan kualitas proyek yang dibiayai.
Dengan mempertimbangkan perbedaan risiko usaha dan pendapatan di kelompok sasaran seperti berpenghasilan rendah, Syafruddin memandang program harus memastikan kesesuaian antara karakter penerima dan desain pembiayaan. Penekanan pada kesesuaian itu menjadi bagian penting untuk menghindari konsekuensi pada kualitas kredit.
Penilaian Syafruddin mengerucut pada satu kekhawatiran besar: ketika ekspansi pembiayaan tidak didukung produktivitas yang memadai, risiko kredit macet dapat meningkat. Ia menilai arah kebijakan perlu dijaga agar tujuan awal tidak berubah menjadi ekspansi utang tanpa peningkatan kapasitas produktif.
Secara keseluruhan, peringatan ekonom tersebut menempatkan dua poin sebagai perhatian utama. Pertama, potensi salah alokasi pembiayaan karena keragaman kondisi penerima. Kedua, kemungkinan insentif dari besaran target membuat orientasi penyaluran lebih mengejar realisasi nominal ketimbang menjaga kualitas proyek.
