jurnalistik.co.id – Sensus Ekonomi 2026 dipandang BPS sebagai kebutuhan pembaruan data, bukan sekadar pendataan jumlah usaha. Alasannya, struktur ekonomi Indonesia bergerak cepat sejak periode sensus terakhir pada 2016.
Perubahan itu terlihat dari cara masyarakat memproduksi barang, menjual produk, mendistribusikan barang, hingga menjalankan transaksi. Di ruang publik, kebutuhan pembaruan gambaran ekonomi ini juga dibahas dalam Kompas.com Talks bertema “Pentingnya Setiap Usaha Terdata pada Sensus Ekonomi 2026” yang digelar di Jakarta pada Jumat (7/8/2026).
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS RI Moh. Edy Mahmud menegaskan bahwa Sensus Ekonomi perlu dilakukan karena perubahan pola ekonomi sudah berlangsung dalam rentang waktu yang jauh berbeda dari hasil pengamatan sebelumnya. Ia menyoroti, pergeseran terjadi pada proses produksi, pemasaran, distribusi, sampai pola pembayaran yang kini tidak lagi seragam seperti dulu.
Struktur ekonomi bergeser sejak 2016
Menurut Edy, cara orang memproduksi barang dan cara pelaku usaha berinteraksi dengan pasar sudah berubah. Ia menyebut, “Cara orang memproduksi barang sudah berubah, cara orang memasarkan, mendistribusikan barang sudah berubah,” ujar Edy Mahmud.
Lebih jauh, Edy menilai perubahan tersebut juga tampak pada hubungan antara produsen dan konsumen. Jika dulu produsen umumnya menyalurkan barang melalui pasar, pedagang besar, dan pedagang kecil sebelum sampai ke konsumen, kini akses langsung kian mungkin terjadi karena platform digital.
Ia juga mengaitkan perubahan ekonomi dengan dinamika transaksi. “Jadi ekonomi strukturnya sudah mulai berubah, cara berdistribusi berubah, cara bertransaksi pun berubah,” kata Edy Mahmud.
Dalam pandangan BPS, data dari Sensus Ekonomi 2016 menjadi tidak lagi memadai untuk menggambarkan kondisi ekonomi saat ini karena pergeseran yang terjadi selama kurang lebih satu dekade. Edy menekankan, kebijakan yang dibangun berdasarkan gambaran ekonomi lama berisiko tidak selaras dengan realitas dunia usaha dan masyarakat.
Berita Terkait
Edy mengilustrasikan risikonya dengan kalimat berikut: “Kalau kita menganggap bahwa ekonomi kita tidak berubah selama sepuluh tahun terakhir, maka kemudian pemerintah, para pelaku usaha mengambil kebijakan dengan cara-cara yang lama, tentu pasti menjadi sesuatu yang salah,” ujarnya.
Karena itu, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan memberi pembaruan informasi sehingga kebijakan dan langkah pelaku usaha dapat lebih tepat. Dengan data yang lebih mutakhir, gambaran tentang aktivitas ekonomi yang berlangsung saat ini diharapkan lebih akurat dibandingkan mengandalkan kerangka yang sudah tertinggal.
Pendataan dilakukan door to door dan menutup hingga akhir Agustus
Pada tingkat pelaksanaan, pendataan juga menyasar beragam aktivitas ekonomi yang mencerminkan kegiatan di berbagai jenis institusi. Di Kota Balikpapan, misalnya, BPS setempat mengerahkan 537 petugas untuk mendata secara akurat aktivitas ekonomi seperti rumah tangga, UMKM, sekolah, hingga puskesmas atau klinik kesehatan.
Dalam pelaksanaan tersebut, pendataan berlangsung hingga 31 Agustus. Ilustrasi kegiatan itu tampak pada proses wawancara petugas sensus kepada warga pada Kamis (25/6/2026) di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Secara nasional, BPS melakukan pendataan sejak Mei hingga Agustus 2026. Hingga Jumat (7/8/2026), capaian pendataan mencapai sekitar 86 persen dari estimasi populasi usaha, sementara proses pencacahan masih terus berjalan dengan pola pendataan langsung.
“Prinsipnya kita berusaha mendata door to door. Semua bangunan kita datangi gitu ya, supaya semuanya tercatat, jangan ada yang terlewat,” ujar Edy Mahmud. Ia menekankan bahwa prinsip tersebut menempatkan kunjungan dari rumah ke rumah sebagai pendekatan utama agar tidak ada aktivitas ekonomi yang luput dari pendataan.
Ed y juga mengingatkan bahwa menghitung seluruh kegiatan usaha bukan pekerjaan sederhana. Karena itu, proses pendataan tetap diteruskan hingga akhir Agustus, guna memastikan data yang terkumpul lebih lengkap dan menggambarkan kondisi ekonomi secara lebih menyeluruh.
Dengan kerangka tersebut, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi titik pembaruan yang membantu memahami bagaimana ekonomi masyarakat dan dunia usaha saat ini berjalan. Pembaruan gambaran itu, pada akhirnya, diharapkan dapat menjadi dasar yang lebih kuat untuk arah kebijakan dan penyesuaian strategi para pelaku usaha.
