China mengecam nasionalisasi British Steel oleh pemerintah Inggris

jurnalistik.co.id – Langkah pemerintah Inggris mengambil alih kendali atas British Steel memicu respons keras dari Beijing. China menyatakan pihaknya “firmly opposes and is strongly dissatisfied with the British government’s decision”.

Menurut laporan BBC, pada Kamis pemerintah Inggris mengumumkan keputusan itu dengan alasan pengambilalihan ke tangan publik akan melindungi pekerjaan serta menjaga kemampuan nasional yang dianggap vital. Pemerintah juga menekankan bahwa tindakan tersebut bertujuan “safeguard a ‘vital national capability’”.

Di sisi lain, Kementerian Perdagangan China menyebut langkah tersebut “seriously infringed upon Jingye’s legitimate rights and interests and severely undermined the confidence of Chinese companies investing in the UK”. Pernyataan itu disampaikan pada Jumat sebagai tanggapan atas kebijakan Inggris.

Kementerian tersebut juga menyerukan agar Inggris “faithfully fulfil” kewajibannya berdasarkan Perjanjian Investasi Bilateral China–Inggris. Dokumen itu disebut sebagai kesepakatan yang mengikat secara hukum dan ditandatangani pada 1986, dengan tujuan mendorong sekaligus melindungi investasi kedua negara.

Dalam pernyataan yang sama, China menyatakan adanya kontribusi yang signifikan dari Jingye bagi ekonomi dan kehidupan sosial di Inggris, tetapi menyebut Inggris mengambil alih perusahaan secara paksa dengan alasan keamanan nasional. China menilai keputusan itu mengabaikan kontribusi tersebut dan memandang pengambilalihan sebagai tindakan “forcibly took control of the company in the name of national security”.

Beijing menyatakan akan memantau perkembangan secara saksama dan mendukung perusahaan-perusahaan China untuk melindungi hak mereka. Namun, pernyataan itu tidak merinci bentuk perlindungan yang dimaksud.

Pengambilalihan dan dasar kebijakan Inggris

Keputusan nasionalisasi British Steel datang setelah Parlemen pada Rabu mengesahkan legislasi yang memungkinkan pemerintah membawa industri baja ke kepemilikan publik ketika syarat uji kepentingan publik terpenuhi. Di pengumuman terpisah, juru bicara pemerintah Inggris menyatakan pemerintah telah melakukan perundingan dengan Jingye, tetapi “wasn’t possible to reach an agreement that represented value to the taxpayer”.

Juru bicara itu menambahkan bahwa Inggris “highly value[s] our relationship with China and remain[s] open to Chinese investment”, tetapi proses negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan yang dianggap bernilai bagi pembayar pajak.

Pengambilalihan ini mengikuti langkah pemerintah Inggris yang sebelumnya mengambil alih operasi British Steel di Scunthorpe pada tahun lalu. Meskipun demikian, perusahaan tetap dimiliki oleh Jingye Group yang berbasis di China, sehingga ruang pemerintah untuk mengarahkan masa depan pabrik menjadi terbatas.

Dengan nasionalisasi, pemerintah kini memiliki kuasa dan kebebasan untuk menentukan arah fasilitas tersebut, sekaligus menjaga agar tungku sembur tetap beroperasi. Namun, pemerintah juga diperkirakan tidak akan ingin menjalankan bisnis itu dalam jangka panjang karena biaya operasionalnya disebut membebani lebih dari satu juta poundsterling setiap hari.

Dalam penilaian yang dikutip dari laporan National Audit Office, pada Maret disebutkan Scunthorpe steelworks menelan biaya sekitar £1,3 juta per hari. Menteri Bisnis Peter Kyle menyampaikan bahwa pemerintah perlu menanggung biaya operasional untuk “for the immediate future”.

Tenaga kerja, industri, dan dampak pasokan baja

Pabrik tersebut secara langsung mempekerjakan sekitar 2.700 orang di Scunthorpe. Selain itu, ada ribuan pekerjaan lain yang terkait dalam rantai pasok.

Inggris, menurut uraian BBC, mengimpor sebagian besar kebutuhan baja dengan pemasok utama termasuk Uni Eropa, Amerika Serikat, China, dan India. Jika pabrik menghentikan produksi baja virgin steel, Inggris disebut berisiko menjadi satu-satunya negara anggota G7 yang tidak memiliki kemampuan membuat baja jenis tersebut.

Produksi baja di tempat lain di Inggris bergantung pada electric arc furnaces (EAFs), yang mengolah logam bekas (scrap metal) menjadi produk baru. Meski strategi jangka panjang pemerintah mengarah pada produksi baja domestik sepenuhnya melalui EAFs karena dinilai lebih murah dan jauh lebih rendah emisi karbon saat dioperasikan, pemerintah belum ingin kehilangan kapasitas di Scunthorpe pada tahap ini.

Alasan kekhawatiran yang muncul adalah jenis baja yang dihasilkan di Scunthorpe belum diproduksi di tempat lain di Inggris. Banyak di antaranya dibutuhkan oleh Network Rail serta industri konstruksi.

Selain soal kualitas dan kegunaan, ada juga kekhawatiran bila kapasitas itu hilang akan mengganggu proses industri dan membuat negara semakin bergantung pada impor. Karena itu, keputusan diambil agar Scunthorpe tetap dibuka sampai alternatif tersedia.

Kompas politik dan kompensasi yang dipersoalkan

Keputusan nasionalisasi juga dipandang berpotensi menekan hubungan Inggris dan China di tengah waktu politik yang sensitif. Hal ini terkait dengan rencana Andy Burnham yang dijadwalkan masuk ke Downing Street pada Senin. Perdana menteri yang baru perlu mempertimbangkan pendekatannya terhadap isu itu sekaligus memperhitungkan manfaat ekonomi dari hubungan dengan ekonomi terbesar kedua di dunia.

Di sisi kompensasi, Jingye dikabarkan sedang mengajukan tuntutan setelah sebelumnya menyatakan bisnis tersebut rugi sebesar £700.000 per hari. Inggris, dalam keterangan yang disampaikan Small Business Minister Blair McDougall di House of Commons, menyebut pemerintah akan menunjuk penilai independen pada musim gugur untuk menilai kompensasi yang mungkin diberikan. McDougall mengatakan penilaian itu bisa saja “nil”.

BBC juga melaporkan bahwa pihaknya tidak berhasil memperoleh tanggapan dari Jingye atas pengumuman Inggris pada Kamis.

British Steel terakhir kali berada di bawah kepemilikan negara pada 1988, sebelum diprivatisasi oleh pemerintahan Perdana Menteri Margaret Thatcher.

Dengan nasionalisasi yang mengubah kendali atas aset industri utama, sengketa antara London dan Beijing kini berhadapan pada pertanyaan yang sama: bagaimana menyeimbangkan kebutuhan menjaga kapasitas nasional dan lapangan kerja, dengan komitmen hukum investasi serta dampak hubungan bilateral di tingkat pemerintahan.