jurnalistik.co.id – Uni Eropa merilis rancangan perubahan besar pada skema perdagangan emisi (ETS) yang mengatur batas emisi gas rumah kaca bagi industri. Intinya, laju pengurangan yang semula ditargetkan akan diperlambat agar sejumlah perusahaan memiliki lebih banyak waktu untuk menekan jejak karbon.
Proposal ini akan memberi relaksasi pada aturan ETS, sehingga beberapa sektor bisa memperoleh izin emisi hingga tahun 2038. Bagi industri yang mengambil jalur investasi untuk dekarbonisasi, periode yang semula dijadwalkan lebih singkat dapat diperpanjang dalam kerangka reformasi yang sedang diusulkan Komisi Eropa.
Komisi Eropa menegaskan perubahan tersebut bertujuan menyelaraskan ETS dengan target iklim Uni Eropa. Target yang disebut adalah pengurangan emisi karbon sebesar 90% pada 2040 dibandingkan level 1990.
“We are adopting a more business-friendly and, may I say so, savvy approach,” kata Komisaris Iklim Uni Eropa, Wopke Hoekstra. Ia menyampaikan reformasi dimaksudkan agar kebijakan iklim berjalan dengan cara yang lebih ramah dunia usaha.
ETS sebagai instrumen utama, namun diperdebatkan
ETS diperkenalkan pada 2005 dan merupakan alat utama yang digunakan Uni Eropa untuk menahan laju emisi gas rumah kaca. Dalam mekanismenya, perusahaan di Eropa—termasuk pembangkit listrik dan industri—harus memiliki izin atau allowance untuk setiap ton karbon dioksida yang mereka keluarkan.
Di bawah skema ini, perusahaan dapat membeli allowance tambahan atau memperdagangkannya. Sebagian pelaku usaha juga menerima izin secara gratis untuk membantu mereka tetap bersaing dengan perusahaan dari luar kawasan yang tidak menanggung biaya karbon dengan pola yang sama.
Selain itu, ETS menetapkan batas atas jumlah izin yang dilepas setiap tahun. Pembatasan tersebut dirancang agar emisi terus turun seiring waktu.
Namun, ETS tidak lepas dari kritik sejumlah negara anggota. Italia, khususnya, menilai skema perdagangan emisi pada praktiknya mirip “pajak” de facto dan ikut membuat harga energi tetap tinggi secara artifisial.
Berita Terkait
Rincian relaksasi: lebih lambat, izin hingga 2038
Dalam rancangan yang diungkap, Uni Eropa mengusulkan perlambatan laju penurunan batas (cap) yang ditetapkan setiap tahun. Usulan tersebut menetapkan pengetatan sekitar 3,7% mulai 2031, lalu menurunkan menjadi 1,7% sejak 2036, dibandingkan angka sekitar 4,3% yang berlaku saat ini.
Perubahan lain yang diusulkan adalah kelanjutan izin gratis hingga 2038. Rencana semula menyebut pengakhiran izin gratis pada 2034, yang kemudian akan digantikan untuk beberapa sektor oleh skema biaya perbatasan karbon atas impor.
Komisi Eropa juga mengemukakan skema pembagian izin gratis yang berbeda. Dalam rancangan tersebut, perusahaan yang memiliki rencana investasi untuk dekarbonisasi di Eropa akan menerima 80% izin gratis terlebih dahulu. Sisanya, 20%, akan diberikan setelah investasi yang ditargetkan direalisasikan.
Respons negara dan kritik politisi hijau
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Iklim Polandia, Paulina Hennig-Kloska, menyatakan negaranya akan mendorong pelemahan kebijakan lebih jauh. Ia mengatakan, “For the first time, we are seeing a softening of the stance rather than a toughening of it – this is a huge success for Poland. Although we will fight for more,” katanya.
Di sisi lain, politisi dari kubu hijau menilai arah kebijakan yang diusulkan kurang memuaskan. Michael Bloss, anggota parlemen Jerman, menilai rencana itu berpotensi menghasilkan dampak buruk bagi iklim. Ia menyebut rencana tersebut akan “gigantic climate pollution” dan generasi berikutnya akan menghadapi kualitas hidup yang lebih buruk akibat konsekuensinya.
Komisi Eropa menekankan bahwa perubahan ini masih berada pada tahap rancangan dan akan memerlukan persetujuan dari negara-negara anggota serta para pembuat undang-undang Uni Eropa. Proses tersebut diperkirakan dapat memakan waktu hingga setahun.
Dengan demikian, keputusan tentang seberapa besar pengurangan emisi akan diperlambat, serta bagaimana izin gratis dan mekanisme cap dijalankan, masih akan ditentukan dalam negosiasi. Sampai persetujuan resmi diperoleh, ETS tetap menjadi rujukan utama bagi industri di Uni Eropa dalam upaya mengukur dan mengelola biaya atas emisi karbon.
