jurnalistik.co.id – KOTA GORONTALO menjadi salah satu fokus evaluasi progres program perumahan dalam rapat yang dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama jajaran terkait. Rapat tersebut membahas tindak lanjut skema Bedah Rumah/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui zoom meeting pada Senin, 21 September 2026.
Di Gorontalo, Gubernur Gusnar Ismail mengikuti agenda koordinasi itu dari aula rumah jabatan gubernur. Pertemuan evaluasi menempatkan progres pelaksanaan program sebagai bahan penilaian, sekaligus menjadi dasar arah kerja lanjutan untuk periode berikutnya.
Menteri Maruarar menyampaikan apresiasi kepada Gusnar Ismail atas capaian yang telah berjalan. Dalam kesempatan itu, pemerintah pusat menilai implementasi program di Gorontalo menunjukkan kemajuan, termasuk dari sisi penyerapan dan tahapan proses di lapangan.
Untuk tahun 2026, program Bedah Rumah/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dialokasikan sebanyak 6.066 unit. Angka alokasi ini kemudian dijabarkan melalui capaian realisasi per 21 September 2026, sebagai gambaran kinerja satker dalam memajukan program.
Rincian realisasi per 21 September 2026
Menurut data yang dipaparkan, realisasi keuangan Satker PKP Provinsi Gorontalo mencapai Rp53,48 miliar dari pagu Rp85,60 miliar, atau 60,99 persen. Perhitungan ini menjadi indikator awal untuk melihat kesiapan administrasi dan percepatan pelaksanaan.
Dari total 6.066 unit, sebanyak 3.354 unit telah terealisasi secara keuangan. Sementara itu, ada 98 unit yang telah selesai 100 persen secara fisik, menandakan sebagian penerima program sudah masuk tahap akhir pekerjaan sesuai verifikasi yang dilakukan.
Di sisi pelaksanaan lapangan, verifikasi dilaporkan telah selesai untuk 4.684 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.147 unit atau 45,83 persen direkomendasikan sebagai Calon Penerima Bantuan (CPB), sedangkan 2.674 unit telah mengantongi Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (SK PPK).
Berita Terkait
Hasil tahapan rekomendasi CPB dan penerbitan SK PPK tersebut memperlihatkan bahwa proses seleksi dan penetapan penerima berlangsung bertahap. Penjadwalan tahapan juga memberi ruang agar pekerjaan dapat berjalan lebih terukur, mulai dari validasi hingga kesiapan penerima di lokasi.
Dukungan perumahan lainnya
Selain Bedah Rumah, pemerintah juga menyoroti program dukungan perumahan lain yang berjalan paralel. Realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tercatat mencapai 1.073 unit dari alokasi kuota 2026 sebesar 2.067 unit.
Sementara itu, insentif pembebasan BPHTB tercatat untuk 196 unit, serta PBG sebanyak 300 unit. Data yang disampaikan menyebutkan, capaian insentif tersebut terbanyak berada di Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo.
Atas paparan tersebut, Menteri Maruarar menyatakan niat untuk melihat langsung progres program di Gorontalo. Ia mengaitkan evaluasi yang diterimanya dengan penilaian bahwa kerja gubernur berjalan baik serta layak disaksikan langsung agar informasi yang dipahami menjadi lebih konkret.
Dalam pernyataannya, Maruarar menyampaikan: “Saya dibisiki Pak Mendagri, kerja Gubernur Gorontalo ini bagus, feeling saya juga demikian, Pak Gubernur bisa bawa Gorontalo maju. Makanya November nanti saya ke Gorontalo, saya ingin melihat langsung rumah-rumah yang sudah dibedah dan bertemu masyarakat penerimanya,” ujarnya.
Rencana kunjungan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pemerintah pusat ingin memastikan pelaksanaan program tidak berhenti pada laporan progres. Dengan bertemu pihak terkait serta penerima bantuan, evaluasi diharapkan dapat memperkuat pengambilan keputusan untuk langkah lanjutan, baik untuk percepatan proses maupun penyempurnaan pelaksanaan di lapangan.
Dalam evaluasi tersebut, perbedaan capaian antara sisi administrasi keuangan dan tahapan kerja fisik menjadi perhatian utama. Realisasi keuangan yang mencapai 60,99 persen dinilai menunjukkan kesiapan dokumen serta kemampuan satker menjalankan program sesuai pagu yang ditetapkan. Pada saat yang sama, adanya 98 unit yang sudah selesai 100 persen secara fisik memberi gambaran bahwa pekerjaan di lapangan telah masuk fase penyelesaian untuk sejumlah penerima, sementara unit lainnya masih melalui rangkaian verifikasi dan penetapan.
Koordinasi yang dilakukan melalui zoom meeting juga dipahami sebagai cara memastikan alur informasi berjalan cepat dari pusat ke daerah. Dengan gubernur turut mengikuti dari aula rumah jabatan, evaluasi kemudian tidak berhenti pada angka, tetapi diterjemahkan menjadi arah langkah berikutnya. Rencana kunjungan pada November diarahkan untuk meninjau langsung rumah-rumah yang sudah dibedah dan bertemu penerima, agar penilaian dapat lebih konkret serta mendorong percepatan proses dan penyempurnaan pelaksanaan di lapangan pada periode lanjutan.
