jurnalistik.co.id – Badan Pusat Statistik mencatat persentase penduduk miskin Provinsi Gorontalo pada Maret 2026 turun menjadi 12,16%. Angka ini disebut berkurang 1,08 poin dibandingkan kondisi pada Maret 2025.
Rilis resmi data kemiskinan tersebut diumumkan pada awal Agustus. Dalam publikasi itu, BPS juga menunjukkan perbandingan yang lebih rinci terhadap periode setahun sebelumnya.
Jika dibandingkan dengan September 2025, kemiskinan di Gorontalo turun sebesar 0,46%. Penjelasan ini sejalan dengan turunnya jumlah penduduk miskin dalam periode yang sama.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Trizal Entengo menyampaikan bahwa jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 mencapai 150,60 ribu orang. Jumlah tersebut berkurang 5,16 ribu orang dibanding September 2025.
“Dari data BPS menunjukkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 sebanyak 150,60 ribu orang, berkurang 5,16 ribu terhadap September 2025,” kata Trizal pada Sabtu (8/8/2026).
Selain perubahan dalam setahun terakhir, Trizal menekankan adanya tren penurunan yang berlangsung lebih panjang. Sejak September 2022, persentase penduduk miskin Gorontalo terus bergerak ke bawah.
Pada September 2024, persentase penduduk miskin tercatat turun menjadi 13,87%. Selanjutnya, indikator berlanjut hingga menyentuh 12,16% pada Maret 2026.
“Ini menunjukkan upaya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta semua pemangku kepentingan sudah on the track dalam mewujudkan masyarakat Gorontalo yang maju dan sejahtera,” sambung juru bicara Pemprov.
Berita Terkait
Di luar indikator kemiskinan, rilis BPS juga memuat gambaran perkembangan ekonomi Gorontalo. Tercatat pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II tahun 2026 sebesar 6,20%.
Angka 6,20% tersebut disebut menjadi yang tertinggi di seluruh wilayah Sulawesi. Dengan capaian itu, sektor-sektor yang tumbuh turut diuraikan untuk memberi konteks terhadap dinamika ekonomi daerah.
Pada rilis yang sama, sektor pertambangan dan penggalian dilaporkan tumbuh pesat hingga 59,96%. Sementara itu, sektor pertanian disebut menjadi salah satu penyumbang terbesar dengan pertumbuhan 33,4%.
Secara keseluruhan, kombinasi penurunan kemiskinan dan penguatan beberapa sektor ekonomi menjadi sorotan dalam rilis BPS tersebut. Pemerintah daerah kemudian mengaitkan hasil ini dengan upaya lintas pihak dalam menjaga keberlanjutan program pembangunan dan kesejahteraan.
Data Maret 2026 pun menegaskan bahwa tren penurunan yang sudah terlihat sejak beberapa tahun terakhir masih berlanjut. Dengan demikian, indikator kemiskinan berada pada level 12,16% serta jumlah penduduk miskin 150,60 ribu orang pada periode yang dimaksud.
Dalam rilis resminya, BPS menempatkan capaian Maret 2026 sebagai indikator yang menunjukkan perbaikan dibanding setahun sebelumnya. Persentase penduduk miskin Gorontalo tercatat turun menjadi 12,16%, sekaligus mencerminkan penurunan sebesar 1,08 poin terhadap kondisi pada Maret 2025. Dengan cara itu, pembacaan publik bukan hanya melihat perubahan “sekarang”, tetapi juga memperhatikan arah perbaikan dari waktu ke waktu.
Menariknya, Trizal juga menekankan perubahan yang tampak ketika pembandingan digeser pada periode lain. Pada September 2025, kemiskinan di Gorontalo disebut bergerak turun sebesar 0,46% pada saat dibandingkan dengan kondisi Maret 2026. Penurunan tersebut juga tercermin pada jumlah penduduk miskin yang berkurang 5,16 ribu orang, hingga totalnya mencapai 150,60 ribu orang pada Maret 2026.
Tren penurunan tersebut, menurut penjelasan yang disampaikan, tidak berhenti pada angka satu periode. Sejak September 2022, persentase penduduk miskin dikatakan terus bergerak ke bawah. Data yang dipaparkan menyebutkan pada September 2024 indikator berada di 13,87%, lalu berlanjut hingga akhirnya menyentuh 12,16% pada Maret 2026. Narasi kebijakan yang disampaikan adalah bahwa upaya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, beserta pemangku kepentingan, dinilai masih berada pada jalurnya untuk mewujudkan masyarakat Gorontalo yang lebih maju dan sejahtera.
Selain kemiskinan, rilis BPS yang sama turut menampilkan gambaran ekonomi Gorontalo yang menjadi konteks kebijakan. Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II tahun 2026 tercatat sebesar 6,20% dan disebut menjadi yang tertinggi di seluruh wilayah Sulawesi. Dalam publikasi tersebut, sektor pertambangan dan penggalian disebut tumbuh hingga 59,96%, sementara sektor pertanian disebut menjadi salah satu penyumbang terbesar dengan pertumbuhan 33,4%. Dengan kombinasi penurunan kemiskinan dan penguatan beberapa sektor ekonomi itu, pemerintah daerah kemudian menilai hasil rilis sebagai dukungan untuk keberlanjutan program pembangunan dan kesejahteraan.
