jurnalistik.co.id – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjanjikan pembukaan penuh Selat Hormuz mulai Jumat pekan ini. Janji itu disampaikan dalam rangka kesepakatan damai dengan Iran, setelah otoritas AS menyebut adanya MoU yang akan membuka selat sebagai imbalan pencabutan blokade angkatan laut AS terhadap Iran.
Trump menyampaikan pernyataan tersebut dalam forum KTT G7 di Evian-les-Bains, Prancis, waktu setempat. Pernyataan itu muncul saat Trump berbicara di awal pertemuan bilateral dengan presiden Prancis, Emmanuel Macron, pada Senin waktu setempat.
Dalam kesempatan itu, Trump menegaskan, “Kesepakatan sudah ditandatangani. Dan selat itu kini sudah sebagian dibuka,” kata Trump dikutip dari laporan The Guardian, Selasa (16/6/2026). Ia juga menolak usulan misi angkatan laut gabungan Inggris-Prancis di selat tersebut.
Trump mengatakan, “Saya rasa kita tidak akan membutuhkan banyak bantuan” untuk menjaga selat itu tetap terbuka. Ia lantas menambahkan, “Saya pikir banyak hal hebat akan terjadi di Timur Tengah saat ini. Dan yang sangat penting, harga minyak anjlok dan pasar saham melonjak seperti roket hari ini.”
Trump kemudian menyoroti aspek nuklir dalam kesepakatan, dengan menyatakan, “Yang terpenting adalah Iran tidak akan memiliki senjata nuklir. Mereka sepenuhnya menyetujui hal itu dengan kewenangan pengawasan yang kuat, dan mereka tidak akan memiliki senjata nuklir, itulah inti dari semuanya.”
Catatan dari pihak AS menyebutkan bahwa nota kesepahaman atau MoU yang akan membuka Selat Hormuz dijadwalkan akan ditandatangani secara resmi dalam sebuah upacara di Jenewa, Swiss, pada Jumat. Para pejabat menyebut acara penandatanganan MoU antara Amerika Serikat dan Iran tersebut kabarnya akan dihadiri oleh wakil presiden AS, JD Vance, dan kepala negosiator Iran, Mohammad-Bagher Ghalibaf.
Pihak Gedung Putih juga mengatakan rincian lengkap perjanjian akan dipublikasikan dalam 24 hingga 48 jam ke depan. Namun, para pemimpin G7 yang berkumpul untuk membahas agenda selama tiga hari mendapati pembicaraan mereka dipenuhi upaya untuk memperkuat kesepakatan yang sudah ditandatangani AS.
Diskusi teknis yang dipimpin Vance dari pihak AS dijadwalkan dimulai akhir pekan ini. Pembahasan itu mencakup isu-isu yang lebih pelik mengenai nasib program nuklir Iran, yang menurut Trump tidak boleh pernah mampu memproduksi senjata nuklir.
Rancangan kesepakatan juga mencakup ketentuan untuk mencabut sanksi dan mencairkan aset senilai miliaran dolar yang dibekukan. Akan tetapi, pejabat AS menyebut bahwa langkah tersebut akan dikaitkan dengan pertimbangan ketika “Iran memenuhi komitmen mereka”.
Mereka menegaskan bahwa tidak ada negara Teluk yang membuat kesepakatan sampingan untuk mencairkan aset Iran. Meski demikian, mereka mengisyaratkan bahwa AS “siap untuk melepaskan dana yang dibekukan, dan kami siap untuk mencabut sanksi”.
Dalam penjelasan lain, pejabat tersebut menambahkan, “Kami akan melakukan beberapa tindakan kecil sebagai langkah awal, jika mereka juga melakukan beberapa tindakan kecil yang menunjukkan bahwa mereka bersedia memenuhi komitmen mereka”. Para pejabat itu menolak memberikan rincian spesifik mengenai apa yang dimaksud dengan “isyarat kecil” tersebut.
Meski demikian, pejabat pertama kemudian mengklarifikasi, hingga saat ini, “0 dolar AS aset yang telah dicairkan telah dilepaskan oleh Amerika Serikat atau negara lain mana pun”. Pernyataan ini menegaskan bahwa pencairan aset belum terjadi meskipun kesepakatan sedang memasuki tahap berikutnya.
Di sisi implementasi militer, para pejabat pemerintah juga menyampaikan bahwa tidak akan ada penarikan segera pasukan AS di dekat Iran setelah penandatanganan MoU tersebut. “Rencananya adalah mempertahankan postur kekuatan saat ini selama negosiasi,” kata pejabat itu.
Pejabat tersebut juga menyatakan, “Kami berharap untuk menguranginya. Kami belum melakukannya. Kami ingin melihat Iran menepati janji mereka.” Pernyataan ini menggambarkan bahwa penyesuaian postur kekuatan dikaitkan dengan pemenuhan komitmen dari Iran.
Di sela pembicaraan forum G7, diskusi terkait dampak politik dan ekonomi dari kesepakatan juga muncul. Friedrich Merz, Kanselir Jerman, menyatakan bahwa kesepakatan itu dapat menstabilkan ekonomi dunia, tetapi memperingatkan Israel bahwa perjanjian gencatan senjata harus berlaku untuk Lebanon.
Merz berbicara setelah sebuah drone Israel menargetkan sebuah kendaraan di Lebanon selatan dan menewaskan satu orang. Peristiwa tersebut disebut menjadi kematian kedua sejak gencatan senjata 60 hari disepakati.
Ursula von der Leyen, presiden Komisi Eropa, kemudian menyampaikan peringatan, “Tidak akan ada perdamaian abadi selama Lebanon masih dilanda kebakaran.” Pernyataan itu menegaskan kekhawatiran bahwa stabilitas kawasan belum bisa dipastikan selama konflik di Lebanon masih berlanjut.
Keseluruhan rangkaian pernyataan di forum KTT G7 memperlihatkan bahwa janji pembukaan Selat Hormuz dijadwalkan beriringan dengan penandatanganan MoU di Jenewa pada Jumat. Di saat yang sama, proses teknis terkait nuklir, pencabutan sanksi, pencairan aset, serta penyesuaian postur kekuatan disebut masih berada dalam fase negosiasi yang mengikuti pemenuhan komitmen oleh kedua pihak.
