jurnalistik.co.id – SD negeri makin sepi peminat. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah mempertimbangkan penggabungan sekolah dengan jumlah murid yang terus menyusut sekaligus mendorong peningkatan mutu layanan pendidikan.
Fenomena kelas yang tidak lagi terisi penuh kini terlihat di berbagai daerah. Di beberapa sekolah dasar negeri, jumlah siswa hanya berada pada kisaran belasan hingga puluhan, bahkan ada kelas yang dihuni kurang dari 10 anak.
Kompas.com, 6 Agustus 2026, mengulas contoh kondisi di SD Negeri 1 Gedung Meneng, Bandar Lampung. Di sekolah itu, hanya ada dua murid baru pada tahun ajaran 2026/2027.
Sementara itu, kebutuhan belajar di jenjang yang sama juga menunjukkan kontras. Banyak SD swasta justru kebanjiran pendaftar hingga harus menyeleksi calon peserta didik, sehingga arus minat yang sebelumnya merata semakin timpang antara sekolah negeri dan swasta.
Di level kebijakan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan pemetaan sekolah yang jumlah siswanya berada di bawah 60 hingga 100 orang, baik untuk jenjang sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama.
Mu’ti menyebut pemerintah menemukan sedikitnya tiga penyebab utama sekolah negeri kehilangan murid. Menurutnya, “Penyebabnya tentu sangat-sangat kompleks, ya, tapi intinya keterbatasan jumlah anak usia sekolah,” kata Mu’ti saat berada di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Selasa (4/8/2026).
Ia menjelaskan penyebab pertama bertumpu pada keterbatasan jumlah anak usia sekolah. Ketika jumlah calon peserta didik menyusut, sekolah-sekolah tertentu akan lebih cepat terdampak karena daya tampung dan kebutuhan pendaftar tidak lagi sejalan.
Berita Terkait
Adapun faktor kedua berkaitan dengan sejarah pembangunan pendidikan Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Ke-2 RI Soeharto, pemerintah membangun ribuan SD Inpres hingga hampir setiap desa memiliki sekolah dasar. Program tersebut dinilai berhasil memperluas akses pendidikan pada masanya, namun ketika jumlah anak menurun, banyaknya sekolah membuat murid tersebar ke berbagai satuan pendidikan sehingga sebagian SD negeri kekurangan peserta didik.
“Memang ada tren keluarga-keluarga muda khususnya, bahkan mungkin keluarga kelas menengah muda, itu cenderung untuk anaknya belajar di sekolah swasta,” kata Mu’ti, yang menekankan faktor ketiga berupa perubahan preferensi masyarakat.
Untuk merespons kondisi tersebut, Kemendikdasmen mulai membahas berbagai alternatif bersama Kementerian Dalam Negeri. Mu’ti menyatakan bahwa penggabungan sekolah menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan, terutama untuk satuan pendidikan dengan jumlah siswa yang terus merosot.
Upaya penataan ini juga dipotret dari situasi pendukung di lapangan. Dalam laporan yang dikutip, terdapat 63 jabatan kepala sekolah untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, yang hingga saat ini masih mengalami kekosongan. Kondisi semacam ini memperlihatkan bahwa dampak berkurangnya murid tidak hanya berhenti pada angka pendaftar, tetapi juga berimbas pada kebutuhan pengelolaan sekolah.
Dengan pertimbangan itu, pemerintah menilai langkah strategis perlu berjalan beriringan. Penggabungan sekolah dipandang sebagai jalan untuk menata ketersediaan layanan, sementara peningkatan mutu menjadi dorongan agar sekolah negeri tetap relevan dan mampu menarik kembali minat keluarga.
Pemetaan sekolah dengan jumlah siswa di bawah rentang 60 hingga 100 orang juga membantu pemerintah menilai skala persoalan secara lebih terukur. Dengan cara itu, penataan tidak sekadar menanggapi keluhan di tingkat daerah, tetapi diarahkan kepada satuan pendidikan yang memang sudah mengalami penurunan peserta didik, baik di jenjang sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama.
Di lapangan, berkurangnya murid turut mengubah kebutuhan pengelolaan sekolah. Ketika sekolah-sekolah tertentu tetap membutuhkan kepemimpinan untuk menjalankan operasional, kekosongan jabatan kepala sekolah yang tercatat pada 63 posisi untuk jenjang SD dan SMP di Kabupaten Trenggalek menjadi sinyal bahwa penyesuaian tata kelola bisa menjadi bagian dari respons yang lebih luas terhadap kondisi demografi.
Karena salah satu akar masalahnya berkaitan dengan perubahan preferensi masyarakat yang cenderung mengarahkan anak ke sekolah swasta, pemerintah memandang penataan layanan perlu berjalan beriringan dengan upaya peningkatan mutu. Dengan demikian, sekolah negeri tidak hanya ditata ulang melalui opsi penggabungan, tetapi juga didorong agar kualitas layanannya mampu menjawab ekspektasi keluarga.
