jurnalistik.co.id – Kementerian Dalam Negeri Inggris (Home Office) berencana memperkenalkan jalur suaka baru bagi pencari suaka untuk tiba di Inggris pada tahun ini. Jalur tersebut digambarkan sebagai “capped safe and legal”, dengan batas kuota yang dirancang untuk menjaga agar proses tetap terkendali.
Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood menyampaikan bahwa skema baru ini akan memungkinkan berbagai organisasi, termasuk universitas, kelompok komunitas, serta pelaku usaha, untuk menjadi pihak yang menyponsori pengungsi. Mekanismenya berangkat dari model Kanada, di mana pihak-pihak di luar pemerintah dapat membantu mereka yang mengajukan permohonan untuk datang ke Inggris.
Mahmood menegaskan bahwa tujuan sistem tersebut adalah melindungi “genuine refugees” atau pengungsi yang benar-benar layak, sekaligus “closing loopholes yang terlalu sering disalahgunakan”. Ia menekankan bahwa kepercayaan publik menjadi kunci agar sistem suaka dapat berjalan.
Ia mengatakan: “Britain has always offered sanctuary to those fleeing war and persecution. ” Sementara itu, ia menambahkan, “But this system only survives if the public trusts that it is fair, controlled, and not open to abuse.”
Pengumuman ini juga muncul ketika Mahmood tengah mempersiapkan rancangan undang-undang imigrasi (immigration bill) untuk dibahas di Commons. Dalam proses tersebut, beberapa bagian rancangan bisa mendapat penolakan dari sejumlah anggota Parlemen dari Partai Buruh (Labour MPs).
Pemerintah menyatakan bahwa jalur baru ini akan dirancang memiliki kapasitas lebih besar dibanding skema yang sudah ada. Home Office menyebut bahwa setelah sepenuhnya mapan, program tersebut diharapkan “form the future” dari sistem suaka Inggris dan “operate at a much higher capacity” dibanding UK Resettlement Scheme (UKRS).
Meski begitu, pemerintah tidak menyebut angka pasti jumlah orang yang akan diizinkan masuk melalui jalur-jalur baru tersebut. Yang disebut adalah skema ini akan “capped” dengan memulai dari basis yang rendah.
Saat ini, Inggris memang sudah memiliki jumlah pengungsi yang relatif kecil yang disponsori komunitas melalui UKRS. Namun, Home Office mengatakan “vast majority” pengungsi justru didukung oleh dewan-dewan lokal.
Pemerintah juga menghadapi tekanan untuk mengurangi jumlah orang yang harus ditempatkan di hotel dengan biaya ditanggung pembayar pajak. Pada saat yang sama, kedatangan melalui kapal kecil secara ilegal dinilai ikut melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem suaka.
Dalam skema yang akan diperkenalkan, organisasi yang dapat menjadi penyponsor juga akan dikendalikan oleh Home Office. Departemen tersebut mengatakan akan ada pemeriksaan ketat terhadap seluruh pelamar, termasuk untuk memastikan bahwa penyponsoran dilakukan oleh pihak yang “trusted”.
Home Office menyampaikan bahwa salah satu jalur yang diharapkan dapat dibuka adalah jalur pekerjaan bagi pengungsi pada tahun depan. Jalur ini memungkinkan pemberi kerja untuk ikut menyponsori pengungsi, sebagai bagian dari perluasan opsi setelah proses suaka.
Untuk jalur universitas, Home Office menyatakan permohonan akan dibuka pada tahun ini, dengan perkiraan kedatangan pertama terjadi pada 2027. Dengan demikian, implementasi bertahap dijadwalkan: mulai dari jalur universitas lebih awal, lalu diikuti oleh jalur pekerjaan setelahnya.
Selain membangun jalur baru, pemerintah menyatakan akan melanjutkan perubahan dalam penerapan aturan terkait hak asasi manusia dan Modern Slavery Act pada permohonan suaka. Menurut pemerintah, perubahan ini bertujuan menyingkirkan “vexatious” claims atau klaim yang dinilai tidak beralasan dan bersifat mengganggu.
Home Office juga menyebut akan mengubah cara penerapan “hak untuk hidup dalam keluarga” di bawah European Convention on Human Rights (ECHR). Pemerintah mengatakan hak tersebut kerap dipakai secara tidak adil untuk mengajukan banding terhadap permohonan yang ditolak.
Perubahan lain menyangkut Modern Slavery Act. Dalam pengaturan baru, disebutkan akan ada penghapusan hak perlindungan bagi warga negara asing yang menerima hukuman penahanan (custodial sentence), atau ketika terdapat bukti bahwa dokumen telah dipalsukan (forged).
Mahmood mempresentasikan kebijakan ini sebagai upaya agar sistem suaka tidak hanya berjalan, tetapi juga tetap dipercaya publik. Ia menyatakan bahwa sistem suaka akan bertahan hanya jika publik menilai prosesnya adil, terkontrol, dan tidak terbuka terhadap penyalahgunaan.
Pengumuman tersebut juga terjadi di tengah ketegangan internal pemerintah. Mahmood dikabarkan berkonflik dengan menteri junior Mike Tapp. Tapp menggunakan sebuah artikel Times untuk berargumen bahwa pekerja perawatan (foreign care workers) dari luar negeri seharusnya dikecualikan dari rencana perubahan aturan visa bagi para migran yang sudah tinggal di Inggris.
Rencana perubahan visa itu akan menjadi bagian dari immigration bill yang akan datang. Mahmood meminta agar Tapp diberhentikan (requested that Tapp be sacked), tetapi permintaannya ditolak oleh Perdana Menteri Sir Keir Starmer.
Dengan kombinasi jalur suaka yang baru, mekanisme penyponsoran yang lebih luas, serta pengetatan terhadap klaim yang dinilai bermasalah, Home Office menempatkan reformasi ini sebagai langkah untuk menata ulang kapasitas sistem suaka sekaligus memperkuat kontrol. Pemerintah menegaskan bahwa sejak awal skema akan diawali dari basis yang rendah, dengan kuota dan pemeriksaan ketat, sebelum berkembang hingga menjadi bagian utama dari masa depan sistem suaka Inggris.
